10/10/01 - 10/11/01
SELAYAR TERKINI WEBLOG INI DIBANGUN UNTUK MELENGKAPI KEBUTUHAN INFORMASI TENTANG SELAYAR OLEH KAMI PUTRA - PUTRI TANADOANG YANG SANGAT MENGINGINKAN PEMBANGUNAN SELAYAR DAPAT DIKETAHUI OLEH PUBLIC DENGAN TUJUAN MENARIK PARTISIPASI DEMI KELANJUTANNYA. SEMOGA KAMI BISA DAN MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI ORANG SELAYAR DIMANAPUN BERADA, WALAUPUN DENGAN SEGALA KETERBATASAN. SILAHKAN KIRIMKAN SARAN DAN KRITIK ANDA KE LAYANAN ADUAN PUBLIK MELALUI SMS DI NOMOR 085 342 70 70 70 ATAU KELAYANAN LAINNYA DI WEBLOG INI. SALAM TANADOANG. NANTIKAN PROGRAM SPECIAL RAMADHAN 2012 DIRADIO CONTREND FM.

SETDA PEMKAB KEPULAUAN SELAYAR

Follow by Email

Selasa, 23 November 2010

Gerakan Lengserkan Ketua PKPI Menguat

Gerakan Lengserkan Ketua PKPI Menguat

Polisi Amankan 275 Kg Bahan Bom Ikan

Jejaring pemasok bahan bom ikan di perairan Kabupaten Flores Timur tak pernah mati. Setelah mengamankan bahan bom ikan satu ton lebih beberapa waktu lalu, kali ini jajaran Polres Flotim kembali mengamankan 275 kilogram (kg) bahan bom ikan di Pulau Adonara, Senin (22/11/2010) dinihari.

Informasi yang dihimpun FloresStar di Larantuka, Senin (22/11/2010), menyebutkan, tidak hanya 275 kg bahan bom ikan yang diamankan polisi. Polsek Adonara Timur juga membekuk satu orang pemasok dan lima pembawa bahan bom ikan tersebut. Keenam orang itu sudah diamankan di Markas Polres Flotim.

Seorang pemasok bahan bom ikan bernama Demarsina alias Nabil (28), warga Dusun Boneterato, Desa Kayu Wangi, Kecamatan Pasemeramo, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.

Sementara lima orang lainnya pembawa bahan bom berasal dari Desa Boleng, Kabupaten Flotim, yakni Abdul Harin (35), Sahdan Keraeng (36), Sukarno Sada Sina (28), Muhalin Nene (17), dan Bahrun Basa (24).

Kisah pengamanan bahan bom ikan beserta pemasoknya itu bermula ketika Kapolsek Adonara Timur, Ipda Abdurrahman Aba mendapatkan informasi akan masuknya belasan karung bahan bom ikan ke wilayah tugasnya.

Mendapat informasi tersebut, Kapolsek Aba memerintahkan anggotanya yakni Briptu Iwan Kurniawan, Briptu Kurniawardi. Briptu Ibnu Susanto dan Briptu Bondan Raffi melacak keberadaan bahan bom ikan tersebut.

Tak lama kemudian, empat anggota Polsek Adonara Timur tersebut mengamankan sebelas karung berisi kurang lebih 275 kg bahan bom ikan yang diangkut menggunakan mobil pick up di wilayah Kecamatan Klubagolit. Sebelas karung bahan bom ikan kemudian diamankan di Mapolsek Adonara Timur di Waiwerang.

Disaksikan FloresStar, Kapolsek Adonara Timur, Ipda Abdurahman Aba bersama anggotanya, Briptu Meksi Mansopu dan anggota lainnya membawa satu pemasok dan lima pembawa bahan bom ikan ke Kota Larantuka dengan menumpang kapal motor Arkona.

Setibanya di Pelabuhan Larantuka, belasan aparat Polres Flotim dipimpin Kasat Reskrim, AKP I Made Pasek Riawan, S.H menjemput pemasok dan pembawa bahan bom ikan itu dengan mobil dalmas Polres Flotim, Senin (22/11/2010) sekitar pukul 10.30 Wita.

Tampak lima pembawa bahan bom ikan mengangkut karung bertuliskan fertilzer kadar 29 persen organik, orange label dengan netto 25 kg dari Kapal Motor Arkona ke truk dalmas Polres Flotim.

Jumlah karung yang diangkut sebanyak 11 karung. Sepuluh karung masing-masing berisi 25 kg bahan bom ikan dan satu karung berisi bahan bom ikan yang sudah dikemas dalam plastik kecil sekitar satu kilogram.

Kapolres Flores Timur, AKBP Eko Kristianto, S.iK yang dikonfirmasi di Larantuka, Senin (22/11/2010) membenarkan pengamanan sebelas karung bahan bom ikan di Pulau Adonara. Kasus itu saat ini sudah ditangani Polres Flores Timur lantaran masuk dalam prioritas penanganan kasus. (aly)

Sumber : (pos kupang.com

Gunakan Sistem Air Seeding, Manfaatkan 5 Helikopter

Dari Persiapan Penanaman 1 Miliar Pohon
Jumlah lahan kritis di Sulsel sangat memprihatinkan. Karena itu dibutuhkan terobosan baru untuk mencegah terjadinya degradasi lahan.
Jumlah lahan kritis di Sulsel mencapai 600.000 hektar. Padahal, untuk menjaga ekosistem air dan lingkungan, kondisi lahan dan hutan harus terjaga. Karena itu, Pemprov Sulsel memprogramkan reboisasi atau penanaman 1 miliar pohon, khususnya di daerah pegunungan yang sulit dijangkau.
Sistem air seeding dinilai sebagai cara yang tepat untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit untuk ditanami. Air Seeding merupakan cara penaburan benih melalui udara dengan menggunakan pesawat atau helikopter.
“Mantan Wapres kita HM Jusuf Kalla telah bersedia membaktikan lima helikopternya untuk mendukung program ini,” ujar Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel saat rapat persiapan pelaksanaan program di ruang rapat Pemprov Sulsel, Senin (22/11). Turut hadir dalam rapat itu, beberapa perusahaan besar dan BUMN, seperti Pertamina, PT Semen Bosowa, PT Hadji Kalla, PT Inco, PT Semen Tonasa, dan Bank Panin. Hadir pula Danlantamal VI Makassar Chairul P.
Syahrul mengungkapkan, biaya penaburan benih dengan sistem air seeding memang agak mahal. Tetapi, jika ditanggung secara bersama-sama akan lebih ringan. Karena itu, ia berharap, sebagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan besar dialokasikan untuk program peduli lingkungan itu.
“Saya mohon ini diprogramkan sama-sama. Untuk uji coba kita mulai untuk tahap awal sepuluh ribu hektar. Kita berharap ini jadi motivasi nasional. Kita akan uji coba 28 November mendatang,” harapnya.
Sementara, Supervisor Panin Bank Wilayah Indonesia Timur, Onny Gappa, mengatakan, air seeding merupakan program yang masih sangat baru. Tetapi, harus pula diprogramkan agar reboisasi yang dilakukan dengan sistem itu juga memberikan nilai bagi masyarakat.
“Kita juga harus membantu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Onny, yang juga Branch Manager Panin Bank Makassar.
Salah satu jenis pohon yang bisa ditanam dengan sistem air seeding yakni Sengon. Efektivitasnya sangat tinggi dan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam kurun waktu 4-5 tahun, diameternya bisa mencapai 40-60 cm. Harganya pun cukup mahal, sekira Rp300 ribu per batang.
“Air seeding kan hanya untuk daerah yang sulit dijangkau. Kalau untuk daerah yang bisa ditanami manual, kita tetap pakai masyarakat. Kita tinggal buat perjanjian dengan mereka, bisa memanfaatkan tapi tetap menyisakan untuk hutan,” urainya.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Prof Dr Ir Muh Restu, menjelaskan, program air seeding pernah dicobakan tahun 1972 di Jawa Tengah tapi sistemnya berbeda dengan yang akan dilakukan Sulsel. Dulu menggunakan pesawat kasa tapi di Sulsel akan memakai helikopter.
“Sistem ini akan membantu reboisasi khususnya daerah-daerah yang pernah mengalami degradasi,” jelasnya.
Jumlah bibit yang akan disebar cukup banyak, sekira 11 ribu bibit per hektar. Jenis bibit, akan disesuaikan dengan lokasi tanam. Kemudian, akan diamati tingkat perkembangannya dalam kurun waktu tertentu. Tingkat keberhasilan dengan sistem air seeding sekira 15% sampai 20%.
“Kami harapkan nantinya daerah benih bisa dipagar permanen sehingga bisa diamati pertumbuhannya,” harapnya.
Adapun biaya yang dibutuhkan untuk program penanaman pohon dengan air seeding sekira Rp350 ribu sampai Rp500 ribu per hektar. Dalam waktu sejam, helikopter bisa menabur 200 juta bibit diatas lahan seluas 100 hektar. Bahan bakar yang dibutuhkan tiap jamnya 400 liter avtur.
“Kalau mau diujicobakan di atas lahan 10.000 hektar, kita membutuhkan dana Rp3,5 miliar,” tandasnya.

Masjid Al-Markas Bone Keropos

Walaupun sudah menelan biaya hingga belasan miliar, Masjid Al Marif Al-Markas Kabupaten Bone, masih diragukan bisa berfungsi secara normal.
Pasalnya, masjid kebanggaan masyarakat Bone tersebut, sudah mulai kembali keropos. Beberapa sudut masjid mulai luar hingga dalam, khususnya dibagian plafon atau atap, dilumuri lumut dan bahkan beberapa keramiknya mulai terbongkar.
“Pekarangannya mulai rampung tetapi masjidnya lagi yang butuh perbaikan,” ungkap salah seorang jamaah masjid yang ditemui Upeks, Jumat lalu.
Beberapa jamaah masjid juga menyoroti pengurus masjid Al-Markas yang tak lagi mengurus kebersihan masjid, hal itu dirasakan warga saat Salat Jumat. Debu yang menempel dikeramik cukup jelas terlihat, sehingga beberapa jamaah mengaku tidak khusyu dalam melaksanakan salat, karena tidak yakin akan kebersihan masjid tersebut.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Latenritatta dan Lembaga Advokasi Kesejahteraan Rakyat (Lakra), menuding kalau pembangunan masjid Al Markas tersebut, masih sangat jauh dari harapan masyarakat Kabupaten Bone. Pasalnya, dana yang ditelan dalam pembangunan masjid itu tak sepadam. Muchawas, Ketua LSM Latenritatta, menilai dana yang nilainya hampir mencapai Rp15 miliar tersebut, terlalu boros untuk sebuah hasil masjid yang pekerjaannya tak maksimal. “Coba lihat saja hasilnya, masjid yang dikatakan rampung tahun lalu sudah mulai berjamur dan bocor-bocor, dan bahkan beberapa keramiknya sudah mulai terbongkar,” jelasnya.Hal sama juga diungkapakn Suardi Mandang, Koordinator Lakra Menurutnya, pembangunan masjid tersebut tidak akan pernah rampung. Pelataran dan pekarangan masjid sudah rampung tetapi kondisi masjid masih perlu biaya pemeliharaan atau perbaikan dibeberapa bagian.

Gedung Sekolah Senilai Rp1,6 M Batal Dibangun

Gara-Gara Rekomendasi PT Lonsum
Puluhan warga Bulukumba, menggelar aksi demo di gedung DPRD dan kantor bupati, Senin (22/11). Mereka memprotes batalnya pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8, di Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa.
Kementerian Pendidikan Nasional, telah menyiapkan anggaran pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK 8 di Kecamatan Bulukumpa senilai Rp1,6 miliar tahun 2010.
Kementerian Pendidikan Nasional kemudian menarik dana tersebut dan membatalkan pembangunan gedung SMK 8 Bulukumpa. SMK 8 Bulukumpa berdiri sejak dua tahun lalu. Saat ini, proses belajar-mengajar hanya meminjam gedung SD 65 Balangriri.
Awalnya, PT Lonsum menyanggupi memberikan lahan seluas 2 hektar. Bersama masyarakat setempat, PT Lonsum menerbitkan rekomendasi atas tanah seluas 2 hektar itu untuk dibanguni SMK 8.
Kementerian Pendidikan Nasional membatalkan pembangunan USB SMK 8, karena status lahan atau lokasi yang hanya berstatus pinjam pakai.
"Gara-gara PT Lonsum secara sepihak mengeluarkan rekomendasi kalau tanah 2 hektar itu masuk dalam kawasan HGU (hak guna usaha). PT Lonsum hanya menyerahkan tanah dengan status pinjam pakai," terang Muhammad Asri, Koordinator Aksi Demo dihadapan anggota DPRD Bulukumba, Abd Kahar Muslim (PSI) dan Hamzah Pangki (Golkar).
Muhammad Asri mengatakan, Kementerian Pendidikan Nasional, membatalkan dan menarik dana pembangunan USB Rp1,6 miliar, karena status tanah yang hanya pinjam pakai.
Kementrian Pendidikan Nasional hanya mau memberikan bantuan gedung dengan status hak milik (bukan pinjam pakai) dan tanah bersertifikat.
Anggota DPRD Bulukumba, Abd Kahar Muslim, mengakui tanah yang disanggupi PT Lonsum itu masuk dalam HGU. HGU itu sebenarnya milik pemerintah, "jadi tanah tersebut bukan milik PT Lonsum," terang Kahar Muslim.
Meski begitu, politisi dari PSI itu menjamin gedung SMK 8 tetap akan dibangun. Pemkab akan membelih tanah. "lokasinya sudah ada, luasnya 1,8 hektar, dan harganya sekitar Rp200 juta," terang Abd Kahar Muslim.

Komnas HAM Kumpulkan 147 Bupati dan Walikota

Perubahan politik dari sentralisasi ke senstralisasi yakni otonomi daerah akhir-akhir ini semakin menjauh terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).
Untuk menekan hal tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (23/11) mengumpulkan 147 bupati dan wali kota se kawasan Indonesia Timur (KTI) di Hotel Clarion.
Anggota Komnas HAM, Hesti Wulan mengatakan, pelanggaran HAM kini hingga tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah.
Sebelumnya hanya menyentuh ranah Politik dan sipil, tetapi dewasa ini kini telah mencakup hingga dimensi hak-hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya, jelasnya merupakan pelanggaran HAM.
“Dari peningkatan pelanggaran tersebut, kami menilai disebabkan dari 4 pemangku kepentingan, aparatur pemerintah, pusat dan pemerintah daerah, kedua, penegak hukum.
Ketiga, adalah trennya adalah konteks kekinian yang menjadi pelaku bukan lagi negara, tetapi juga koorporasi atau perusahaan, baik nasional hingga multi nasional. Dan yang terakhir adalah civil society yakni kelompok masyarakat itu sendiri,” jelasnya.
Hesti Menambahkan, untuk menekan pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM mengumpulkan pemerintah daerah, agar mengenal adanya tentang Komnas HAM. Pertimbangannya, masih banyak pemimpin didaerah tidak mengenal Komnas HAM, mereka hanya mengenal NGO dan LSM.

Dewan: Tarif Pemasangan Listrik PLN Ilegal

Dinilai Kelabui Masyarakat, Menyalahi Peraturan Gubernur Sulsel
Tim rapat kerja DPRD Enrekang, berang. Hal itu dipicu adanya biaya tarif pemasangan listrik yang dilakukan pihak PLN dan AKLI, yang terbukti ilegal.
Mahalnya tarif listrik yang sudah lama dikeluhkan warga berbagai kecamatan, selain tidak realistis berkisar Rp4,9 juta per unit, juga melenceng dari dasar kebijakan tarif Gubernur Sulsel.
Kontan saja, rapat kerja dewan khusus meminta kejelasan lembaga terkait itu, termasuk Distamben Enrekang.
“Tarif pemasangan listrik di daerah ini, telah melanggar ketentuan yang diberlakukan Gubernur Sulsel, Syahrul yasin Limpo. Malah AKLI dan PLN atas kejadian itu, justru lepas tangan dan sangat membebani masyarakat,” ungkap Tantowi BA, Senin (22/11) legislator Golkar.
Gelar pendapat untuk mengklarifikasi berbagai isu bervariasinya tarif pemasangan listrik, sebenarnya telah mencuat sekitar dua tahun silam.
Keluhan warga bergulir seakan tidak mendapat respon positif, malah pihak PLN setempat ataupun AKLI selalu mengelak dengan pembenaran tak ada penyimpangan.
Sesuai peraturan Gubernur Sulsel No.140/2009 untuk daya 900 VA yang cukup banyak dipasang pada pelanggan bertarif sekitar Rp2,549 juta (rumah kayu) dan Rp2,779 juta (rumah beton).
Kenyataan di lapangan harga ini lama dipermainkan, antara Rp3,5 juta sampai Rp4,9 juta tanpa rincian jelas. Ironisnya lagi, tim kerja instansi perlistrikan dan asosiasinya, tidak bisa berbuat banyak, ketika data resmi tarif diungkap dewan dalam rapat kerja.
Hadir dalam pertemuan itu, Kepala PLN Ranting Enrekang, GM Kalapadang dan Anggeraja Muh Rudi ,AKLI Pinrang, HM Ramli dan Burhan Sapar DPC, Aklindo, Laode Adhy, Distamben Enrekang, Drs Tanus.
Dewan juga meminta, agar data tarif listrik palsu ini harus dicari penanggungjawabnya. “Ini membohongi publik, saudara datang di ruang dewan berdasar data tarif palsu, makanya penting rekomendasi dewan agar dicari berapa besar warga telah dirugikan,”berang Ketua Komisi I, Nurman Amir.
Dasar patok harga yang sudah melenceng dari ketentuan dengan tidak diindahkannya Pergub Sulsel, memberi keyakinan dikalangan dewan terjadi unsur hukum dilanggar. Akhirnya tarif ilegal itu diberhentikan. “Jika masih berjalan, maka pihak PLN bersama asosiasi terkait akan dituntut secara hukum,” tegas Ir Mule, salah seorang legislator.

LSM Contra Desak Pemerintah Bersikap

Soal Penimbunan Kampus IPDN
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Contra, mendesak pemerintah bersikap soal penimbunan kampus IPDN, yang dinilai tidak sesuai bestek. Bila tidak, maka kampus IPDN yang dikerjakan PT Waskita Karya, akan tenggelam jika musim hujan tiba.
Apalagi kampus itu berseberangan dengan Sungai Jeneberang. Hal itu ditegaskan Sekjen LSM Contra, Yacoeb AR AMd, kepada Upeks belum lama ini. Menurutnya, penimbunan kampus itu semestinya menelan 7.000 kubik sertu, namun sayang hal itu tidak dilakukan, sehingga tingkat ketinggiannya tidak sesuai dengan apa yang ada di Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
Beberapa tokoh masyarakata di lokasi pembangunan tambah dia, juga sangat menyayangkan kondisi itu. “Mereka prihatin, ini sesuai dengan hasil investigasi kami di lapangan,” tegasnya. Ditegaskan pula, jika pihak pelaksana proyek dan pemerintah tidak mengindahkan hal itu, maka pihaknya akan melaporkan kasus itu ke Kejaksaan Tinggi Sulsel, apalagi ada indikasi kuat penyalahgunaan anggaran.
Sekadar diketahui, belum lama ini, pihak LSM Contra telah menerima surat dari kepala desa terkait, yang ditembuskan kepada Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, pihak Waskita Karya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait protes pembangunan kampus untuk para generasi bangsa itu. “Kita cuma ingin semuanya berjalan sesuai aturan yang ada,” tegas Yacoeb.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi dari pihak Waskita Karya, sebagai pelaksana proyek belum didapatkan terkait sorotan tersebut.

Tenaga Kesehatan-Pendidikan Masih Dominan

Dalam Formasi Penerimaan CPNS Sinjai, Pendaftaran Dimulai Senin Hingga Sabtu
Pendaftaran CPNSD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, masih mengakomodir lulusan SMA/sederajat, untuk mengisi sejumlah formasi.
Berdasarkan Surat Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/2499/M.PAN – RB/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dimana persetujuan rincian formasi CPNS untuk Kabupaten Sinjai sebanyak 224 orang, masih di dominasi oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
Pendaftaran CPNS Sinjai sendiri dimulai Senin (22/11) kemarin dan berakhir Sabtu (27/11).
Dari formasi tersebut, jumlah tenaga pendidikan sebanyak 101 orang, dengan formasi terbanyak pada guru kelas yakni 37 orang, adapun tenaga kesehatan tahun ini kuotanya sebanyak 67 orang.
Kualifikasi pendidikan D III Kebidanan, mendapatkan porsi terbanyak yaitu 15 orang, dan selebihnya adalah tenaga tehnis dengan kuota sebanyak 56 orang.
Khusus lulusan SMA, tahun ini alokasinya sebanyak 23 orang dengan rincian petugas deteksi Tsunami 3 orang, pemadam kebakaran 9 orang, polisi kehutanan 9 orang dan 2 orang pada formasi ajudan. Hanya saja, untuk lulusan SMA, mereka diberi persyaratan khusus berupa sertifikat sesuai kualifikasi formasi dan minimal telah mengabdi selama 1 (satu) tahun.

Bupati Asuransikan Warga Selayar

Rancang Pembangunan Kilang Minyak, Aktif Melakukan Kunjungan ke Kecamatan, Lestarikan Terumbu Karang
Setelah melakukan kunjungan kerja di dua kecamatan di daratan, maka Bupati Kepulauan Selayar, Drs H Syahrir Wahab MM, kembali melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Kepulauan, yakni Kecamatan Taka Bonerate.
Hal ini merupakan salah satu program 100 hari bupati dan wakil bupati Kepulauan Selayar. Bupati Syahrir Wahab, dalam sambutannya mengatakan, Selayar saat ini tidak lagi seperti dulu, bahkan di masa pemerintahannya yang telah memasuki dua periode, dia mengaku telah mampu mensejajarkan Kabupaten Kepulaun Selayar dengan kabupaten/kota di Sulsel.
Dikatakan, saat ini Selayar telah mampu masuk empat besar dari sektor pertumbuhan ekonomi dan penyertaan modal di Bank Sulsel, yang berada pada urutan dua setelah Pangkep.
Menurut Syahrir Wahab, APBD 2011 akan ditetapkan per 31 Desember 2010. Syahrir Wahab juga mencanangkan desa pesisir laut menjadi pusat budi daya ikan karang, termasuk semua di desa di wilayah Kecamatan Taka Bonerate .
“Jika rencana besar Kabupaten Kepulauan Selayar terwujud, maka tahun ini juga akan dibangun kilang minyak yang investornya berasal dari Taiwan dengan anggaran Rp27 miliar. Jika terealisasi, maka akan menyerap tenaga kerja sekitar 7.000 orang,” katanya.
Menyangkut masalah pelestarian terumbu karang dan biotalaut di Kawasan Nasional Taka Bonerate, bupati berharap agar para camat, unsur Tripika, kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, melakukan koordinasi demi menangkal setiap upaya pengrusakan, baik biotalaut maupun pelestarian lingkungan.
Dia juga tak lupa menekankan agar dilakukan penghijauan di seluruh kecamatan di Selayar. Pelaku pemboman dan pembiusan menurut bupati, akan dijadikan sebagai musuh bersama termasuk pemberantasan judi dan miras.
Dibidang kesehatan, Syahrir Wahab, juga menjadikan sebagai program utama dalam program 100 hari kerjanya. Hal itu telah direalisasikan dengan menggaji dokter ahli Rp10.000.000 per bulan, plus mobil dan rumah dinas untuk peningkatan taraf kesehatan masyarakat Selayar. Bahkan Syahrir Wahab berjanji akan mengasuransikan seluruh warga Selayar.
Menyinggung masalah formasi penerimaan CPNSD tahun ini, bupati mengatakan masih didominasi oleh tenaga kesehatan dan guru yang akan ditempatkan di kepulauan, akan tetapi dia menjamin bahwa proses penerimaan CPNSD tahun ini akan berlangsung transparan karena soal termasuk hasil pemeriksaan akan dilakukan Universitas Indonesia (UI).

Ekspose KUA-PPAS APBD Selayar Terpantau LSM dan Wartawan

Ekspose Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Selayar, dilaksanakan pihak eksekutif dan legislatif berlangsung di gedung DPRD Selayar, Ekspose tersebut dilakukan untuk mempercepat penyerahan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun Anggaran (TA) 2011.
Ekpose KUA dan PPAS dari Pemkab Kepulauan Selayar, dipimpin Sekda H Zainuddin SH MH, bersama Plt Kepala Bappeda, Drs Musytari MM, dan anggota panggar lainnya dalam lingkup Bappeda dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPK)
Sementara Banggar DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD, Hasanuddin Chaer BA, didampingi Wakil Ketua, Drs Abd Gani M Mpd serta anggota Banggar lainnya, yakni Drs HA Idris, Ady Ansar S Hut MM Pub dan Husni.
Ekpose KUA dan PPAS adalah percepatan “pembahasan hingga pengesahan RAPBD, yang tentunya akan turut mendukung program kerja seratus hari Pemkab Kepulauan Selayar yang dinakhodai Bupati Drs H Syahrir Wahab MM dan Wakil Bupati, H Saiful Arif SH, yang berakhir 10 Januari 2011.
Ketua DPRD Kepulauan Selayar, Hasanuddin Chaer BA, menegaskan pengesahan APBD Kepulauan Selayar, ditargetkan per 31 Desember 2010.Insya Allah.
Ekspose tersebut juga terpantau oleh lsm lokal dan sejumlah wartawan dengan mengambil informasi hasil dan jalannya pelasanaan ekspose.

Kementerian PU Siapkan Anggaran Bencana

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk alokasi korban bencana alam. Anggaran tersebut diambil dari dana bantuan darurat Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kami memiliki dana bantuan darurat yang sifatnya bisa dipakai sewaktu-waktu bila ada bencana. Tapi kalau masa tanggap darurat telah selesai ya kami masukkan normal untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2011,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa (23/11).

Namun ia tak menyebutkan berapa jumlah yang disiapkan dalam dana bantuan darurat tersebut. “Nilainya macam-macam, tapi sudah siap secara bertahap. Misal di Direktorat Jenderal Bina Marga kalau ada bencana bisa segera dicairkan,“ katanya. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta setiap Kementerian mengalokasikan anggaran untuk korban bencana di Indonesia.

Dana Kementerian Pekerjaan Umum di APBN 2010, sebelumnya sempat diblokir Kementerian Keuangan. Namun Hermanto mengatakan, sudah menerima pencairan dana sebesar Rp 338 miliar dari seluruhnya p 1.9 triliun. Menurut Hermanto, uang itu akan digunakan untuk membayar angsuran tunggakan hutang kepada kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan Suramadu yang jumlah seluruhnya mencapai Rp 932,04 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum telah melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran hutang kontrak proyek Jembatan Suramadu kepada kontraktor Cina. Ini dilakukan pemerintah karena hutang pinjaman kepada Cina untuk pembangunan jembatan tersebut sudah ditutup sejak 12 Oktober 2010 lalu, sehingga proses pembayaran sudah harus dilakukan secepatnya.

ROSALINA

Hukumlah Wartawan Pemeras

Sungguh memalukan perbuatan wartawan yang menyalahgunakan profesinya untuk memeras, seperti tersiar baru-baru ini. Tindakan yang mencoreng kredibilitas dunia pers ini mestinya mendapat sanksi setimpal. Tak cukup dipecat, mereka juga harus dilaporkan ke polisi.

Perilaku yang tak terpuji itu dilakukan oleh segelintir wartawan. Mengatasnamakan 30 wartawan ekonomi yang biasa bertugas di Bursa Efek Indonesia, mereka meminta jatah saham perdana Krakatau Steel. Dikabarkan mereka menginginkan 1.500 lot (750 ribu lembar) saham senilai Rp 637,5 juta. Jika permintaan itu tak dipenuhi, mereka diduga mengancam akan menulis pemberitaan yang bernada negatif.

Siapa yang tak keder dengan ancaman itu? Apalagi para wartawan itu berasal dari media-media besar yang selama ini kredibilitasnya diakui. Untunglah tindakan itu tercium oleh Dewan Pers, dan kemudian identitas mereka pun terungkap. Salah satunya adalah wartawan dari Detik.com. Wartawan dari media online ini akhirnya diminta mundur. Wartawan Seputar Indonesia juga mendapat ganjaran serupa.

Langkah itu seharusnya diikuti oleh media lain yang masih mempekerjakan wartawan yang terlibat dalam skandal ini. Sikap tegas mesti pula diambil oleh organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia. Mereka harus berani memecat anggota yang menyelewengkan profesinya untuk memeras.

Tanpa tindakan tegas, profesi wartawan akan dipandang rendah oleh publik. Orang akan menilai jurnalis tak ada bedanya dengan tukang palak. Akibatnya, kredibilitas pers akan luntur. Karya jurnalistik tak bakal dihargai. Kecaman pers terhadap perilaku para pejabat, juga anggota parlemen, justru akan menjadi bahan tertawaan bila perilaku kalangan jurnalis tak ada bedanya dengan mereka.

Dalam Kode Etik Jurnalistik dengan gamblang disebutkan, "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap." Poin inilah yang ditabrak oleh segelintir wartawan itu. Mereka diduga memanfaatkan kartu pers untuk meraup untung dari penjualan saham perdana.

Kami menganjurkan agar wartawan yang terbukti memeras dilaporkan ke polisi. Krakatau Steel atau pihak lain yang dirugikan bisa menyeret mereka dengan Pasal Pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ diatur bahwa siapa saja yang mengambil keuntungan lewat ancaman pencemaran, baik lisan maupun tulisan, bisa dihukum empat tahun penjara.

Tak hanya dalam kasus Krakatau Steel, masyarakat juga disarankan mengambil langkah hukum jika menghadapi kasus serupa. Sikap ini justru membantu membersihkan profesi jurnalis dari perilaku yang melanggar kode etik wartawan, bahkan aturan hukum.

Sebaliknya, sikap sejumlah politikus dan pejabat yang selama ini sering mengajak wartawan berkompromi untuk menutupi kebobrokan justru amat berbahaya. Cara ini bukan hanya merusak profesi jurnalis, tapi juga merugikan masyarakat lantaran tak mendapat liputan jurnalistik yang kredibel.

Disudutkan Kasus Gayus, Ical Akan Laporkan Media ke Polisi

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie akan melaporkan sejumlah media ke polisi. Karena media tersebut dinilai menyudutkan dirinya dengan kasus Gayus Tambunan lewat pemberitaan di media. Tak hanya itu, pemilik Gorup Bakrie itu juga akan mengadukan masalah tersebut ke Dewan Pers.
Pertimbangannya menurut pengusaha yang akrab disapa Ical ini, media yang akan dilaporkan tersebut sudah berkali-kali diberitahukan bahwa berita itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta . “Namun karena tetap membandel. Karena itu, dengan terpaksa nanti kita laporkan beberapa media besok (Rabu,24/11) ke polisi,” kata Ical saat menghadiri acara HUT Partai Golkar kalimantan Tengah di Hotel Aquarius, hari ini. Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golakr Akbar Tanjung.
Meski tak sebut nama media yang akan dilaporkan, Ical mengungkapkan, ada media televisi yang secara eksplisit memberitakan pertemuan dirinya dengan Gaysus lengkap dengan lokasi dan harinya. Hal itu, kata Ical akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. "Karena itu merupakan pembodohan masyarakat dan memutar balikan fakta," katanya.Ketua DPP Partai Golkar ini, hadir di Palangkaraya untuk menghadiri perayaan ke-46 .
"Kita tahu media itu mempunyai “pedang yang sangat tajam” dan pedang tajam ini sama dengan orang yang mau membunuh," kata Ketua DPP Partai Golkar ini.
Pembunuhan karakter itu, lanjut dia, sama beratnya dengan pembunuhan yang dilakukan dengan tangan dengan pisau atau peluru. Karena itu media harus benar-benar melihat mana yang baik dan benar, sehingga masyarakat tidak dibohongi dengan berita-berita. "Saya memikirkan itu dengan lebih baik," ujar Ical.
Soal pengaduannya ke dewan pers, kata Ical, karena media itu dinilai melanggar kode etik jurnalistik. "Saya berharap dewan pers mempertimbangkannya," ujarnya.

Karana WW

Malam Ini Calon Pimpinan KPK Jalani Tes Makalah

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (24/11) besok. Sebelum melakukan uji, dua calon pimpinan KPK akan menjalani tes makalah di Komisi Hukum pada Selasa malam ini.

Menurut Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman, makalah bukan satu-satunya alat ukur penilaian. Meski begitu, Komisi Hukum akan melakukan tes ini terhadap dua calon, yaitu Bambang Widjojanto dan Busyo Muqoddas.

Tes akan dilaksanakan pada 19.30 WIB dengan bertempat di ruang Komisi Hukum. "Sejam buat makalahnya. Tes berkaitan dengan KPK, menurut mereka bagaimana, mereka mau jadi pimpinan KPK kenapa," kata Benny tentang soal tes.

Setelah tes tulis itu, pada Rabu siang pukul 14.00 WIB Bambang dan Busyro akan diuji kepatutan dan kelayakan di depan forum Komisi Hukum. Diperkiarakan, uji ini akan berlangsung hingga malam hari.

Penentuan siapa yang mendapat tiket jadi pimpinan KPK akan dilakukan Komisi Hukum pada Kamis esok harinya. Agenda Kamis ini juga akan menentukan siapa yang jadi Ketua KPK.

Sejauh ini Komisi Hukum berpendapat masa jabatan ketua terpilih hanya satu tahun. Alasan empat tahun oleh Panitia Seleksi KPK yang menyatakan masa tugas Ketua KPK terpilih empat tahun dianggap tidak masuk akal. "Pertimbangan efisiensi itu nggak masuk akal," kata dia.

Alasannya, kata Benny, ketua baru yang bakal terpilih hanya melanjutkan masa tugas Ketua KPK yang digantikan. "Kami ini mencari calon pimpinan KPK pengganti. Pengganti mengisi sisa jabatan yang diganti," ucapnya.

AMIRULLAH

Senin, 22 November 2010

Kegiatan Illegal Fishing Di Perairan Laut Pasilambena Masih Marak.

Syaifudin : Anggaran Pengawasan Sangat Minim

Kondisi ini dibenarkan Camat Pasilambena, Syaifuddin SE dalam keterangan persnya kepada wartawan hari Minggu, (21/11) malam. Pihaknya tidak dapat memungkiri, bila kegiatan illegal fishing khususnya dentuman suara bom ikan masih kerap mengguncang perairan Pasilambena.
Kendati demikian, dia membantah, pelaku peledakan berasal dari wilayah pemerintahannya. “rata-rata pelaku berasal dari laut Flores, NTT dan Bali, kalaupun, ada nelayan tradisional dari Kecamatan Takabonerate yang masuk ke wilayah Pasilambena, biasanya mereka hanya mencari teripang”.
Masih santernya kegiatan illegal fishing di wilayah pemerintahannya, diakui Syaifuddin terbentur pada kendala kendaraan operasional patroli yang kecepatannya sangat lamban bila dibandingkan dengan kecepatan perahu para pelaku illegal fishing.
Disamping itu juga, dana operasional pengawasan illegal fishing senilai sepuluh juta rupiah pertahun, dirasakan sangat minim disbanding frekwensi patroli. Karena untuk sekali patroli, kapal membutuhkan tidak kurang dari satu drum bahan bakar minyak. Belum lagi, dengan kerap terjadinya pembengkakan biaya rapat tingkat Muspika untuk membahas laporan warga masyarakat terkait kegiatan illegal fishing di sejumlah wilayah perairannya, yang memaksa patrol dadakan kerap dilakukan aparat pemerintah setempat.. (R.05)

Tim MCS Coremap Selayar Gagal Menangkap Pelaku Illegal Fishing


Andi Jaelani : Kapal Pelaku Lebih Laju Dibanding kapal Kami.
Tim patroli MCS Coremap Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipimpin langsung Andi Jaelani, SP hari Minggu, (21/11) 2010 siang  dilaporkan tengah melakukan perburuan kapal pelaku illegal fishing di perairan Bonerate, Kecamatan Pasimarannu. Perburuan pelaku berawal dari peledakan bom ikan di sekitar Pulau Lambego yang diduga kuat dilakukan oleh nelayan asal Kecamatan Takabonerate.
Menurut Jaelani, Tim MCS Coremap II beranggotakan tujuh orang ini melakukan perburuan dengan kecepatan 10 knot/jam ke arah timur laut Kabupaten Kepulauan Selayar.  Tepatnya, ke arah bibir pantai Kecamatan Pasimarannu atau tepat pada titik S 070 -150’  50,7 E 121-02-38.1  
Sangat disayangkan, karena kapal yang ditumpangi tim patroli MCS Coremap II harus tertinggal jauh dari kapal pelaku yang kecepatannya jauh lebih cepat.  Sampai berita ini diturunkan, belum ada informasi lanjutan terkait dengan akhir perburuan yang dilakukan tim patroli MCS Coremap II Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut. (R.05)           



Ekspose PPAS APBD Selayar terlaksana Dan Terpantau LSM dan Wartawan

Ekspose Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Selayar, dilaksanakan pihak eksekutif dan legislatif berlangsung di gedung DPRD Selayar, Ekspose tersebut dilakukan untuk mempercepat penyerahan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun Anggaran (TA) 2011.
Ekpose KUA dan PPAS dari Pemkab Kepulauan Selayar, dipimpin Sekda H Zainuddin SH MH, didampingi Plt Kepala Bappeda, Drs Musytari MM, bersama anggota panggar lainnya dalam lingkup Bappeda dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPK)
Sementara Banggar DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD, Hasanuddin Chaer BA, didampingi Wakil Ketua, Drs Abd Gani M Mpd serta anggota Banggar lainnya, yakni Drs HA Idris, Ady Ansar S Hut MM Pub dan Husni.
Ekpose KUA dan PPAS tersebut membahas percepatan “pembahasan hingga pengesahan RAPBD, sekaligus turut mendukung program kerja seratus hari Pemkab Kepulauan Selayar yang dinakhodai Bupati Drs H Syahrir Wahab MM dan Wakil Bupati, H Saiful Arif SH, yang berakhir 10 Januari 2011.
Ketua DPRD Kepulauan Selayar, Hasanuddin Chaer BA, menegaskan pengesahan APBD Kepulauan Selayar, ditargetkan per 31 Desember 2010.Insya Allah.
Ekspose tersebut juga terpantau oleh lsm lokal dan sejumlah wartawan dengan mengambil informasi hasil dan jalannya pelaksanaan ekspose.

Anak di Bawah Umur Jadi Korban Pencabulan

Pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini terjadi di Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Selayar.
Kejadiannya Kamis, 18 November, sekira pukul 15.30 saat korban sedang salat Azhar. Pelakunya, Asnul Hakiming bin Sangkala, 24, seorang kondektur mobil truk di Barugaiya.

Saat melakukan aksi bejatnya, pelaku mengancam korban. Bahkan, leher korban juga dicekik. Karena korban meronta, pelaku bahkan memukul bagian mata kanan korban hingga memar.
Saat ini, pelaku sudah ditahan sesuai surat perintah penahanan No. Pol. : SP. Han/66/XI/2010/Reskrim, tertanggal 19 November 2010.

Aktivis perlindungan anak Sulsel, Rusdin Tomp mengatakan, pelaku harus benar-benar dihukum sesuai dengan perbuatannya. Bahkan, hukuman yang dikenakan polisi harus menggunakan pasal berlapis, utamanya menyangkut UU Perlindungan Anak, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku.

"Selama proses hukum, saya minta agar tidak ada revictimisasi terhadap korban. Sebab, selama ini ada kecenderungan korban justru disalahkan," tegasnya.
Rusdin juga menyarankan agar dilakukan upaya pemulihan trauma bagi korban. Sebab, ia masih usia sekolah dan dengan kasus tersebut, sangat mungkin ia putus sekolah karena malu. (arm)

Bulukumba Terancam Krisis Pangan Areal Sawah Berkurang 2.000 Hektare

Persediaan pangan lokal khususnya beras di Kabupaten Bulukumba diprediksi menurun signifikan beberapa waktu ke depan. Hal itu dimungkinkan banyaknya areal persawahan yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan atau kawasan bisnis lainnya.

Dinas Pertanian Bulukumba tahun ini mencatat pengurangan areal sawah sekira 2.000 hektare tahun ini. Beberapa tahun lalu jumlah areal sawah Bulukumba mencapai 24 ribu hektare. Tahun ini turun menjadi 22 ribu hektare.

Kondisi ini membuat Bulukumba terancam krisis pangan. Sebab, pengurangan areal persawahan berpengaruh besar terhadap ketersediaan stok pangan di daerah ini.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Bulukumba Emil Yusri mengatakan, terjadinya perubahan pola hidup masyarakat menjadi pemicu utama makin berkurangnya lahan pertanian. Sebagian warga beralih mata pencaharian dari bertani menjadi pedagang atau memanfaatkan lahannya untuk kebutuhan lain seperti membangun rumah.

Kondisi ini disebabkan semakin kurangnya animo masyarakat untuk bercocok tanam dan semakin terbatasnya lahan pertanian. Meskipun, kata dia, ada penambahan areal sawah, namun hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah lahan yang beralih fungsi.

"Saat ini kami baru memprediksi potensi produksi ketersediaan pangan tahun depan karena kami menimbang-nimbang lagi tentang risiko kekurangan lahan lagi," katanya.

Dijelaskan penurunan areal sawah seluas 2.000 hektare per tahun akan berdampak pada turunnya produksi sebanyak 10.000 ton gabah kering giling (GKG). Jika sebelum pengurangan produksi bisa mencapai 254.000 ton GKG, maka setiap tahun menurun signifikan. Padahal, kebutuhan justru makin meningkat.

Menurut dia, penambahan luas lahan sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah terobosan baru untuk intensifikasi. Misalnya dari dua kali panen menjadi tiga kali atau lebih dari itu.
Emil mengungkapkan, salah satu masalah dalam peningkatan produksi pertanian karena kurangnya ketersediaan air untuk petani.

Bahkan dia juga sangat menyayangkan adanya pembelokan arus sungai di daerah perbatasan Bulukumba-Bantaeng yang membuat ribuan hektare lahan terancam tidak terairi. Kondisi ketersediaan air, kata dia, menjadi salah satu kunci untuk menghindari krisis pangan dan meningkatkan produksi pertanian.

"Kalau lahan baru ingin dibuka itu mustahil bisa optimal jika tidak ada jaminan ketersediaan air untuk pengairan," ujarnya.

Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mengatakan, dirinya siap membangun sistem irigasi yang menjamin ketersediaan air bagi petani. Bahkan Zainuddin berjanji akan menggenjot perluasan areal sawah menjadi 36 ribu hektare secara bertahap. Dari jumlah ini dia menargetkan produksi beras berada pada kisaran 4-5 ton per hektare.

Dengan jumlah ini, Zainuddin yakin, stok pangan di Bulukumba aman. "Tapi ini masih akan saya bicarakan dengan dinas pertanian, saya mau lihat dulu kemungkinan-kemungkinan lainnya karena jujur saya belum mendapatkan gambaran secara menyeluruh," ujarnya. (arm)

Eksekutif dan Legislatif Pukul Meja Pada Pembahasan KUA dan PPAS


A LOT. Suasana rapat pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2010 di ruang Komisi I DPRD Jeneponto, Rabu malam, 10 November.
BONTOSUNGGU – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2010 berlangsung tegang. Ketegangan terjadi antara tim anggaran eksekutif dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jeneponto.

Sampai-sampai, mereka secara bergantian memukul meja pada rapat yang digelar secara tertutup di ruang rapat komisi I DPRD Jeneponto. Pembahasan KUA dan PPAS ini memang dikebut anggota DPRD Jeneponto. Sampai-sampai mereka rela rapat malam hari, seperti dilakukan Rabu malam, 10 November.

Ketegangan dipicu Ketua Fraksi Partai Demokrat Bakri Machmud. Ia memukul meja dan menunjuk-nunjuki Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Jeneponto Saleh Aburaera dalam rapat tersebut. Tidak terima, Saleh Aburaera naik pitam. Ia juga memukul meja rapat dan memprotes ke pimpinan rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jeneponto Mulyadi Mustamu.

Karena memanas, Ketua DPRD Jeneponto Mulyadi Mustamu skorsing rapat selama lima menit. Setelah skorsing dicabut, rapat kembali dilanjutkan dalam suasana tegang.

Informasi yang dihimpun FAJAR, Saleh Aburaera tersinggung ditunjuk-tunjuki laiknya anak kecil. “orang tua saya saja tidak pernah menunjuk-nunjuki saya dengan cara seperti itu. Apalagi, dia yang mau menunjuk saya dengan jari tangannya,” protesnya.

Ketua DPRD Jeneponto Mulyadi Mustamu mengatakan, hal itu seperti itu biasa dalam rapat. Karena memang kadang-kadang tegang, emosional dan saling pukul meja. “Itu merupakan dinamika demokrasi dalam dunia politik. Kalau tidak seperti itu, rapat jadi sepi dan kaku,” kilahnya.

Meski tegang, tidak menghalangi rapat pembahasan KUA dan PPAS. Pembahasan yang dilakukan pada malam hari berjalan lancar tanpa ada kendala. Bahkan, KUA telah selesai dibahas dan dilanjutkan dengan PPAS. (lom)

Rapor Merah buat LKPj Bupati



RAPAT PARIPURNA. Beginilah suasana rapat paripurna tentang LKPj 2009 di ruang rapat paripurna DPRD Jeneponto, Kamis malam, 11 November.
BONTOSUNGGU – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jeneponto terkait pelaksanaan APBD 2009 mendapat rapor merah dari legislatif. Dari delapan fraksi, tujuh fraksi memberi penilaian merah tersebut.

Satu-satunya yang memberi penilaian lunak hanya Fraksi Partai Golkar. Tujuh lainnya, yakni Fraksi PKS, FPAN, FPPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nurani Rakyat, Fraksi Kesatuan dan Fraksi Barisan Kebangsaan menyoroti dan memberikan rapor merah.

Penilaian itu terungkap saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi tentang LKPj di ruang rapat paripurna DPRD Jeneponto, Kamis malam, 11 November. Hal yang paling banyak disoroti dalam pandangan umum fraksi, yakni temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2009. Termasuk pembangunan pos kesehatan masyarakat (Poskesdes ) yang dinilai seperti kandang ternak yang tidak bisa dimaanfaatkan warga.

Juru bicara Fraksi PKS Isnaad Ibrahim Lontang mengatakan, dalam nota keuangan Bupati Jeneponto per 31 Desember 2009, yang diserahkan ke DPRD Jeneponto, tercatat, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp13 miliar lebih. Sedangkan hasil temuan BPK pada neraca per 31 Desember 2009, tercatat Silpa di kas daerah Rp22 miliar lebih.

Jika ada dana sebesar itu, kata dia, kenapa tidak dibayarkan utang pemkab kepada pihak ketiga. Padahal dana ada.
“Ini merupakan pembohongan besar yang dilakukan Dinas PPKAD Jeneponto,” ujar Isnaad Ibrahim Lontang.

“Data ini menunjukkan telah terjadi pengelolaan keuangan yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel," tambah Isnaad.

Ia juga mempertanyakan dana bantuan dari Pemprov Sulsel senilai Rp400 juta. Dana itu tidak disetor ke rekening kas umum daerah. Malah, digunakan langsung untuk pembangunan Pesantren Darul Ihsan Munte Rp300 juta yang notabene milik bupati. Sisa bantuan senilai Rp100 juta disimpan di rekening pribadi, pada Bank BRI.

Terkait sorotan fraksi-fraksi tersebut, Bupati Jeneponto Radjamilo mengatakan, sorotan itu merupakan penilaian objektif terhadap kinerja pemkab. Menyangkut proyek, Radjamilo membantah ada yang fiktif. Kalau proyek bermasalah terkait kualitas, ia tidak menampik. "Tidak ada proyek fiktif. Kalau ada, berarti kepala dinas terkait mendorong dirinya masuk ke ranah hukum,” katanya. (lom)

PSK Merajalela, Perda Syariat Islam Dipertanyakan

Peraturan daerah (perda) Syariat Islam yang diberlakukan di Bulukumba dipertanyakan. Perda tersebut dinilai tidak bertaji karena makin maraknya pekerja seks komersial (PSK).
Bahkan saat ini, PSK tidak hanya beroperasi di Pantai Tanjung Bira Kecamatan Bontobahari, namun sudah menjalar ke pusat kota Bulukumba.

Anggota Komisi III DPRD Bulukumba Andi Mauragali mengatakan, penjaja seks saat ini makin meresahkan warga. Dia mengaku praktik ini terus menjalar dan mengganggu kehidupan dalam kota.

Keberadaan Perda Syariat Islam yang pada awalnya diterapkan terkesan tidak berguna lagi. Menurutnya, hal itu disebabkan kurangnya ketegasan pemerintah dalam melakukan penindakan terhadap oknum atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

"Katanya kita punya Perda Syariat Islam tapi kalau begini berarti tidak berguna. Buktinya PSK sudah masuk dalam kota tidak lagi hanya di Bira,” kata Andi Mauragali, Minggu, 21 November.

Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan berjanji akan melakukan koordinasi kembali dengan berbagi unsur yang terlibat dalam penegakan perda ini. Zainuddin mengaku perda ini memang harus dikaji kembali dan dicari titik lemahnya untuk kemudian ditutupi.

Hanya saja, jika dikatakan perda ini sudah mati suri dia membantahnya. Menurutnya, perda tersebut tetap ada gunanya. Hanya memang butuh dimaksimalkan pelaksanaannya.
"Saya siap dikritik. Apapun itu saya akan terima karena bagi saya kritik adalah bagian dari perbaikan. Kalau tidak ada kritik susah untuk berkembang karena kesalahan tidak terbaca,” kata Zainuddin. (arm)

Pencabutan 12 Perda Tidak Pengaruhi PAD


MAKALE -- Sebanyak 12 peraturan daerah (Perda) dicabut DPRD Tana Toraja. Perda tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UU No. 28/2009 perubahan atas UU No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun 12 Perda yang dicabut tersebut antara lain, perda No.4/2000 tentang Pajak Potong Hewan pada Upacara Adat. Perda No.15/2001 tentang Retribusi Izin Pertambangandan Energi Daerah, dan Perda No.17/2001 tentang Retribusi Pengelolaan dan Hasil Bumi Keluar Daerah.

Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi mengakui telah mencabut 12 perda tersebut. Pencabunan dilakukan menyusul terbitnya edaran menteri dalam negeri (kemendagri) tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus mengacu pada UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya surat edaran ini, kata Welem, maka pemerintah daerah terpaksa mencabut 12 Perda tersebut yang selama ini telah diterapkan Pemkab Tana Toraja.
Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung yang dikonfirmasi mengatakan, pencabutan 12 Perda retribusi dan pajak daerah tersebut, tidak akan membawa pengaruh terhadap penerimaan PAD 2011.

"Memang 12 Perda tentang retribusi dan pajak daerah kita dicabut, tapi itu tidak akan mempengaruhi jumlah PAD kita tahun depan," jelas Theofilus.
Theofilus menjelaskan, kendati 12 perda itu telah dicabut, namun pemerintah daerah akan menyusun ranperda baru sebagai penggantinya. "Jadi akan ada perda baru sebagai penggantinya," katanya.

Bahkan menurut Theofilus, pemerintah daerah akan meningkatkan target PAD pada tahun anggaran 2011 nanti. "Target PAD 2010 hanya sekitar Rp22 miliar, namun pada tahun depan kita akan naikan minimal Rp24 miliar," tandasnya. (kas)

Minyak Tanah "Menghilang" di Selayar

Warga Selayar khususnya di perkampungan sepekan terakhir ini kesulitan mendapatkan bahan bakar, minyak tanah. Penyebabnya, dalam sepekan, minyak tanah menghilang di pasaran.

Staf Pribadi Bidang Pers Bupati Selayar, Dg Mangeppek, di redaksi Harian FAJAR, Senin, 15 November membeberkan hal tersebut. Menurut dia, Bupati Selayar, Syahrir Wahab menginstruksikan mengusut persoalan ini. Alasannya, warga Takalar masih sangat bergantung pada minyak tanah.

Mangeppek menjelaskan, dalam sepekan, pasokan minyak tanah ke Selayar mencapai 50 ton. Sementara tingkat kebutuhan warga antara 50-55 ton. "Tapi satu minggu ini sama sekali tidak ada yang masuk.

Informasi yang kami dapat di lapangan, ada oknum petugas yang menahan kapalnya. Tapi tidak jelas apa motifnya," kata Mangeppek yang mengaku baru tiba dari Selayar kemarin.

Meski warga Selayar juga sebagian sudah menggunakan gas elpiji, namun menurut Mangeppek, minyak tanah masih sangat dibutuhkan. Khususnya untuk penerangan. "Minyak tanah masih sangat dibutuhkan. Misalnya untuk lampu di rumah-rumah di perkampungan," katanya.

Momen iduladha menurutnya juga membuat masyarakat mengeluh. Mereka yang selama ini memasak dengan minyak tanah dan kayu menjadi kesulitan.

"Kayu juga bayah lantaran hujan terus mengguyur. Otomatis warga sangat butuh minyak tanah. Kita harap aparat kepolisian dalam hal ini Kapolda turun tangan jangan sampai ada oknum yang sengaja menahan minyak tanah ini masuk ke Selayar," harap Mangeppek. (amr)

APBN Defisit, RI Sulit Lepas dari Jeratan Utang



Rahmat Waluyanto
JAKARTA -- Meski sejumlah lembaga memprediksi Indonesia bakal menjadi raksasa ekonomi dunia mulai 2020, saat ini, pemerintah masih sulit melepaskan diri dari jeratan utang. Sebab, belanja dalam APBN selalu lebih besar dibandingkan penerimaan negara.

"Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kita ditutup dari utang," kata Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, saat ini total utang Indonesia sudah mencapai Rp1.650 triliun dan angka ini akan terus bertambah. Namun penggunaan utang itu lanjut dia, bukan untuk sesuatu hal yang tidak perlu. "Utang masih diperlukan untuk membangun infrastruktur dasar yang tidak mungkin dibiayai oleh swasta," jelas Rahmat.

Meski utang bertambah dari tahun ke tahun, namun porsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus turun. Penurunan ini cukup signifikan yaitu 27 persen pada Oktober 2010 dibanding 2004 sebesar 57 persen.

Dia menjelaskan, meski secara nominal cukup besar, dengan kepemilikan asing mencapai 30 persennya, namun dia mengklaim pemerintah berhasil membuat sistem keuangan secala keseluruhan sehat.

Ini disebabkan sistem fiskal yang terpelihara. "Ini bisa dilihat dari tambahan utang selama 2004-2008 menghasilkan PDB yang jauh lebih besar. Sehingga rasio utang menurun tajam dari 57 persen akhir 2004 menjadi 32 persen pada 2009," katanya.

Pemerintah juga mengklaim bahwa penurunan rasio utang sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek.

Jepang Kreditor Terbesar

Sumber pinjaman pemerintah Indonesia, paling banyak dari Jepang, nilainya sekira USD31,08 miliar. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, angka itu mencapai 45,9 persen dari total nominal utang asing Indonesia yang mencapai USD67,78 miliar.

Sementara itu urutan kedua ditempati oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan porsi 16,3 persen atau sebesar USD11,08 miliar. Urutan ketiga ditempati oleh Bank Dunia dengan porsi 14,6 persen atau besar nominal mencapai USD9,88 miliar. Negara lain dan juga lembaga kreditor sisanya memberikan sumbangan kecil yang semuanya terakumulasi dengan porsi 23,2 persen atau sebesar USD15,74 miliar.

Menurut Rahmat, dengan besarnya porsi investor pengutang Jepang ke Indonesia membuat pemerintah harus menerbitkan obligasi khusus bernominal yen. "Kita beberapa kali terbitkan Samurai Bond. Kenapa? Karena kita sedang menerapkan manajemen utang," kata Rahmat.

Ia menjelaskan exsposure (pembukaan) utang dalam bentuk yen yang tinggi membuat pemerintah harus membayar utang itu dengan yen baru. "Samurai Bond ini untuk mencari yen baru," katanya.
Ia memperkirakan sampai tahun depan pasar surat utang dunia masih akan baik. Apalagi Indonesia masih akan menghadapi arus modal masuk yang tinggi hingga Semester I.

Selain itu, imbal hasil (yield) masih akan sangat murah. Pemerintah akan menerapkan front loading strategy atau penerbitan utang sebanyak-banyaknya diperkirakan dikisaran 60-65 persen dari target penerbitan utang. (jpnn)

Pelacur-pelacur Itu


DINI hari menyambut Fajar saat mulai menyusuri jalan-jalan dalam kota Makassar, Minggu, 21 November. Saat itu jarum jam memang sudah menunjuk angka 02.10 Wita. Sangat wajar jika kota ini sudah masuk kategori metropolitan. Kota Daeng seperti tak pernah tidur. Aktivitas warga masih terlihat meski angin malam sudah sangat dingin.

Dari Graha Pena, FAJAR yang melakukan peliputan soal prostitusi di kota ini meluncur ke Jl AP Pettarani. Memutar di pertigaan Jl AP Pettarani-Jl Sultan Alauddin, kemudian berbelok di Jl Sungai Saddang. Jalan ini cukup dikenal oleh pria-pria hidung belang.

Maklum, Sungai Saddang sejak dulu menjadi tempat mangkal para pelacur yang lazim diperhalus dengan istilah penjaja atau pekerja seks komersial (PSK). Malam itu, terlihat beberapa wanita di depan ruko dengan dandanan seksi tampak berbincang dengan pria.

Lepas dari Sungai Saddang, FAJAR ke arah pantai selanjutnya ke Jl Nusantara. Suasana di jalan yang berhadapan langsung dengan Pelabuhan Makassar ini masih sangat ramai. Bahkan bisa jadi, Nusantara menjadi tempat yang paling ramai dini hari itu.

Suara musik bersahut-sahutan. Terdengar dari beberapa diskotek dan kafe yang berjejer sepanjang jalan yang tak sampai 2 km panjangnya. Kendaraan terparkir di sisi kiri-kanan jalan. Perempuan-perempuan seksi bermunculan dari dalam kafe atau diskotek. Maklum, saat itu memang waktu tutup sudah tiba.

Pria-pria hidung belang tak kalah banyaknya. Mereka saling memberi tanda dengan isyarat, tangan, mata, kepala, hingga bibir. Sebagian tampak berpelukan di pinggir jalan.

"Mau diantar pulang?" tanya pria berboncengan motor ke dua perempuan bertubuh seksi yang melintas di samping FAJAR. Dua wanita yang menggunakan rok di atas lutut itu tampak acuh tak acuh. Dia tetap berjalan sebelum berhenti di salah satu lorong menuju Jl Sulawesi. Dua pria ternyata menunggunya di sana.

Suasana malam itu juga masih terlihat ramai di dekat gedung kesenian Makassar. Beberapa wanita tampak duduk di depan pedagang kaki lima yang berjejer. Di Jl Sudirman juga demikian. Hanya saja, sepanjang jalan ini, pemandangan cukup lain. Dari sekitar kompleks SD Sudirman, berjejer bencong alias waria.

Sekilas sinaran lampu membuat wujudnya tak ubah seorang wanita. Dandanannya juga seksi. Tak jauh dari situ, di sekitar Lapangan Hasanuddin, beberapa semon (sebutan gay) juga terlihat berdiri di pinggir jalan. Golongan ini tak mau disebut bencong sebab pakaian mereka masih seperti lelaki kebanyakan. Yang terdengar berbeda hanya suaranya yang gemulai.

Setelah puas berkeliling, FAJAR kembali lagi ke Jl Sungai Saddang. Beberapa wanita yang tadinya berdiri, ternyata belum bergeser. Karena masih banyak pria di sekitar mereka, FAJAR bergerak ke sekitar lampu merah perbatasan Jl Gunung Latimojong.

Memilih agak ke pinggir sambil menunggu lampu hijau menyala. Saat itu sudah pukul 03.00 Witya. Tiba-tiba dari arah belakang muncul pria pengendara motor.

"Mau perempuan, Bos?" katanya.

Tak lama berselang muncul wanita dengan mengendarai motor bebek. Ia beberapa kali membunyikan klakson memberi tanda. Wanita ini bahkan mengikut hingga ke Jl Latimojong.
"Mau mainkah (mau cari perempuan, red)?" katanya.

"Jangan lihat mukanya, tapi bagaimana servisnya. Kalau mau Rp200 ribu. Mau main di hotel boleh. Ada beberapa yang Rp50 ribu di dekat sini. Ada juga Rp20 ribu kalau mau kamar rumah. Saya jamin aman," katanya mendesak.

Dia tidak mau menurunkan harga saat ditawar. "Itu harga pas," katanya seraya memperkenalkan diri. Ia bernisial Ma.

Merasa yang dicari sudah ketemu, FAJAR lalu mengiyakan. Dia langsung memutar motornya bergerak ke Jl Sungai Saddang, lalu berbelok di depan Hotel Maricaya dan tembus ke SMK 8 Makassar. Setelah itu memotong jalan di Jl Monginsidi dan langsung masuk ke halaman parkir Hotel Oriental.

"Di sini aman. Cukup Rp50 ribu bisa sampai siang. Tidak ada penggerebekan," jaminnya yang disambut senyum pembenaran seorang pria yang bertugas di resepsionis hotel berlantai dua tersebut.
Wanita setinggi sekira 160 cm itu bergerak sangat cepat. Di dalam kamar, tanpa basa basih, ia langsung melepas pakaiannya. FAJAR sendiri memilih langsung ke toilet melepas seluruh atribut jurnalis.

"Saya kerja demi makan dan membiayai dua anakku yang sekolah. Saya dulu punya suami tapi cerai. Kami tak cocok. Saya alumni SMA. Pernah terjaring razia dan dimasukkan ke Panti Rehabilitasi Mattirodeceng tapi saat ke luar saya jadi lonte lagi. Semua pelacur di sini kenal saya. Kami ada 15 orang di Sungai Saddang ini," katanya sambil memijat FAJAR.

Ia yang lahir 1980 itu bercerita panjang lebar. Soal anaknya. Soal latar belakang keluarganya yang miskin hingga saudara-saudaranya dan mantan suaminya. Dia mengaku lima bersaudara dan punya adik berprofesi sama.

"Kadang dalam semalam saya dapat Rp800 ribu. Tapi sering juga dua hari sama sekali kering. Kalau sudah pukul 05.00 saya pulang ke rumah," katanya menyebut alamat indekosnya bersama anak-anaknya.

Lama ia memijat FAJAR sebelum menawarkan teman seprofesinya yang lebih muda dan cantik. "Kalau mau, saya panggilkan. Bisa sampai pagi baru pulang," katanya. Setelah FAJAR mengiyakan ia langsung ke luar menjemput temannya. FAJAR pun berhasil meyakinkan mereka kalau hanya bermaksud dipijat.

Seperti itu fenomena PSK di kota ini. Sangat berani dan beroperasi sampai di jalan-jalan. Sungai Saddang memang cukup dikenal setelah Jl Nusantara yang memang menjadi pusat prostitusi kelas menengah ke bawah di kota ini. Selain di kedua jalan ini, ada juga aktivitas sama di Jl Sumba, Jl Jampea, Jl Tarakan, Jl Sudirman, Jl Masjid Raya, Jl Topaz, Jl Rajawali, Jl Cendrawasih, Jl Gunung Latimojong, Jl Veteran, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Kancil, Jl Ratulangi, Jl Kerung-kerung, hingga Jl Adipura dan Jl Sungai Limboto.

"Di Makassar, ada 1.000 lebih PSK yang beroperasi. Mereka menyebar mulai di jalanan hingga hotel-hotel dan rutin diperiksa setiap tiga bulan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibrahim Saleh. Pesatnya pertumbuhan pelacur berbanding lurus dengan angka penderita HIV/AIDS. Tahun 2010 ini jumlahnya sudah 2.711 atau naik 339 orang dari tahun sebelumnya yang hanya 2.372 Odha.

Makassar sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang memang sudah mengenal perempuan yang bisa melayani hasrat seks pria. Ini menurut Fadli SS, alumni jurusan Ilmu Sejarah Unhas yang menulis skripsi soal Prostitusi di Makassar, berlanjut hingga abad ke-19.

"Tahun 1965 itu yang dikenal kampung pisang dan kota tua. Tahun 1965 sudah pakai mucikari. Sudah puluhan orang PSK saat itu. Kalau seperti Jambas itu baru tahun 80-an," beber Fadli yang mengaku melakukan penelitian cukup lama dan melakukan wawancara dengan mantan-mantan PSK tahun 60-an dan mucikarinya yang masih hidup.

Untuk saat ini, prostitusi memang berkembang pesat di kota ini. Maklum, selain sangat mudah ditemukan, petugas dan aparat pemerintah juga cukup longgar. Jadi, tidak mengherankan jika bisa ditemukan transaksi seks di kamar-kamar yang disewa Rp10 ribu atau Rp20 ribu per sekali main di Jl Sungai Limboto atau yang murah meriah di Jl Sumba.

"Kalau di Nusantara, dikenal istilah Bandung atau yang biasa. Bandung yang memang cantik itu Rp225 ribu, sementara yang biasa Rp175 ribu," beber pria, sebut saja Ronald saat ditemui di Jl Boulevard, Minggu kemarin.

Tak hanya di tempat prostitusi terbuka seperti di Jl Nusantara, aktivitas ini juga bisa ditemukan di panti pijat, tempat karaoke atau salon plus. Bahkan menurut Ronald yang cukup paham soal prostitusi, hampir semua tempat pijat memberi layanan plus. Tempat Hiburan Malam (THM) juga menjadi tempat empuk mencari perempuan binal. Hanya saja, kelas mereka lebih di atas. Tarifnya di kisaran Rp400 ribu.

Biasanya mereka memang memilih main di hotel-hotel. Mulai Melati hingga berbintang. Bahkan di hotel-hotel disebut-sebut juga sudah memberikan layanan "wah" berupa PSK asing dengan bayaran lumayan tinggi. Informasi yang berkembang termasuk ada dari Kazakstan dan Eropa Timur lainnya. Soal PSK asing ini sendiri sudah pernah ada yang masuk ke panti Mattirodeceng, yakni dari Malaysia.

Hotel yang menyiapkan fasilitas tempat karaoke juga memberi layanan tempat bersenggama. Beberapa tempat karaoke dilengkapi kamar tidur khusus. Bagi tamu yang datang untuk menyanyi bisa sekalian melampiskan birahinya.

Makassar memang tak ubahnya kota metropolitan lainnya. Perempuan yang bisa memuaskan birahi tak sulit ditemukan. Tak hanya yang memang terjun penuh di dunia hitam ini namun juga yang sampingan. Misalnya pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, hingga ibu rumah tangga. Khusus karyawan, termasuk mal dan SPG, ini memunculkan istilah seks after breakfast. Mereka beroperasi pagi atau saat jam usai sarapan dari pukul 07.00 hingga pukul 10.00. Setelah itu masuk kerja.

Di Makassar juga, hasil penelusuran FAJAR juga sudah muncul komunitas perempuan yang khusus datang ke Makassar saat weekend atau akhir pekan. Mereka ini dibooking dari berbagai daerah di luar Sulsel, termasuk Manado. Usai dugem dan melayani tamunya yang mengongkosi selama di Makassar, hari Minggu mereka langsung kembali ke daerahnya lagi. Biasanya mereka kelas elit dengan bayaran tinggi. (tim)

Satu Ruangan 20 Orang Ujian CPNS Makassar Gunakan 337 Ruangan

 Ujian seleksi Calon Pegawaian Negeri Sipil (CPNS) Kota Makassar memang baru dilaksanakan 10 Desember mendatang. Namun pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait pelaksanaan ujian ini. Termasuk ruangan dan pembagian peserta ujian.

Sama seperti tahun lalu, kali ini, panitia membagi peserta ujian 20 orang dalam satu ruangan. Mereka akan diawasi sejumlah pengawas. Kepala BKD Kota Makassar, Sittiara mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah sekolah sebagai lokasi ujian.

Sekolah ini di antaranya berada di sekitar Jl Ahmad Yani, dan Jl Sudirman. Karena jumlah pelamar di Kota Makassat mencapai angka 6.751 sesuai data terakhir, maka BKD setidaknya membutuhkan 337 ruang ujian untuk seluruh peserta.

"Intinya kita gunakan sekolah yang gampang diakses. Termasuk SMAN 1, SD kompleks
Sudirman, SMP 6, SMP 5, SMAN 16, SMK 7, Kompleks SD Mangkura, Kompleks SD Monginsidi dan sekolah lainnya," kata Sittiara.

Pihak panitia lanjut Sittiara kini masih melakukan verifikasi sekaligus menyiapkan kartu tes untuk peserta. "Kita akan bicarakan soal jenis kartu tes kepada Unhas dan UNM. Bagaimana bentuknya, kita akan cari yang terbaik. Senin juga kita akan ketemu lagi bagaimana bentuk pengkodean setiap jenis formasi dan kartu tes," bebernya.

Kartu tes ini menurut Sittiara akan dikirim langsung ke pelamar yang dinyatakan lulus berkas. Selain kartu tes, dalam amplop balasan bermaterai Rp5.000 yang sudah dilampirkan pendaftar saat pengeposan di kantor pos, juga akan ada lokasi tes dan ruangan masing-masing peserta," jelas Sittiara.

Sementara itu, karena banyaknya pelamar, panitia penerimaan CPNS Kota Makassar terpaksa kembali kerja hingga larut malam. Mereka lembur didampingi Sittiara. "Karena waktu mepet secara otomatis kita harus kerja cepat," katanya. (amr)

Ujian CPNS Diundur UI-Pemprov Belum Sepakat Tarif, Standar Kelulusan Makin Rumit

 Ketidaksiapan pihak Universitas Indonesia (UI) merampungkan pembuatan naskah soal seleksi CPNS Sulsel, membuat jadwal pelaksanaan ujian berubah. Ujian seleksi CPNS yang semula dijadwalkan 6 Desember diundur menjadi 10 Desember.

Perubahan jadwal diputuskan setelah pertemuan tertutup antara sekretaris Provinsi Sulsel, sekretaris kabupaten, serta kepala BKD provinsi dan kabupaten dengan pihak UI di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 19 November. Pertemuan juga memutuskan mekanisme dan materi ujian CPNS.

Penundaan jadwal ujian juga terkait belum adanya kesepakatan tarif jasa pembuatan naskah ujian antara kabupaten dengan UI yang ditunjuk Pemprov Sulsel. Kecuali Makassar, seluruh kabupaten di Sulsel memang menggunakan jasa UI sebagai pembuat soal dan pemeriksa lembar jawaban komputer ujian seleksi CPNS 2010.

Kepala BKD Pinrang, Untung Pawittoi, yang dikonfirmasi usai pertemuan, mengakui belum adanya kesepakatan tarif dengan UI. Seluruh biaya pembuatan naskah ujian ditanggung masing-masing pemerintah kabupaten.

"Tadi (kemarin,red) estimasi biayanya sekira Rp20 juta untuk pembuatan naskah ujian. Tapi belum ditetapkan. Pembicaraan anggaran dilanjutkan Kamis pekan depan," beber Untung di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

Pawittoi mengaku harus menyiapkan anggaran pembuatan naskah soal dan lembar jawaban komputer untuk sekira 4.000 peserta. Hingga menjelang penutupan pendaftaran CPNS, kemarin, jumlah pendaftar sudah mencapai 3.200 orang. Mereka memperebutkan 274 kuota untuk Kabupaten Pinrang.

Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim mengatakan, biaya pembuatan naskah ujian seleksi CPNS 2010 dengan UI sama saat kerja sama dengan Unhas tahun lalu. Setiap kabupaten dibebankan biaya pembuatan naskah ujian sebesar Rp20 juta.

Namun, itu belum termasuk biaya pemeriksaan lembar jawaban komputer peserta ujian sebesar Rp10 ribu per pelamar.

Muallim mengasumsikan jumlah pelamar setiap kabupaten rata-rata 3.000 orang. Sehingga jumlah keseluruhan di 23 kabupaten/kota se Sulsel (minus Makassar) sekira 70 ribu orang. Ditambah Pemprov Sulsel yang hingga malam tadi menerima pelamar 8.213 orang, tahun ini ujian CPNS 2010 di Sulsel akan diikuti sekira 78 ribu orang.

Artinya, tarif pembuatan naskah soal ujian untuk 23 kabupaten/kota plus provinsi yang diperoleh UI sebesar Rp480 juta. Bila asumsi minimal pendaftar 78 ribu orang se Sulsel yang ditangani UI, biaya pemeriksaannya mencapai Rp780 juta. Total biaya seleksi CPNS 2010 yang diperoleh UI yakni Rp1,2 miliar.

Muallim mengaku Pemprov Sulsel tetap ingin memberdayakan perguruan tinggi negeri lokal untuk pembuatan naskah soal ujian CPNS dan pemeriksaan LJK.
"Namun sampai batas waktu, hanya UI mengajukan permohonan. Kalau perguruan tinggi lain tidak mendaftar, kita tidak bisa memaksakan," ujarnya.

Selain soal tarif mahal, seleksi CPNS 2010 bakal lebih rumit dengan standar Universitas Indonesia, meski hasil akhirnya tetap menggunakan peringkat sebagai penentu kelulusan.

Peneliti UI yang mewakili pembuatan naskah ujian CPNS, Yudha Aliasgar mengatakan, naskah ujian CPNS antara alumni strata satu dan dua tidak berbeda. Jumlah soal sekira 100 pertanyaan.
Naskah soal antara diploma dua, diploma tiga, dan SMA juga tidak dibedakan. Sistem penilaiannnya juga menggunakan tes psikometri berdasarkan kematangan peserta ujian CPNS.

"Hasil ujiannya kami rangking berdasarkan bidangnya masing-masing," jelas Yudha.
Peserta alumni bidang hukum, kata dia, tidak akan diadu kematangan psikometrinya dengan pendaftar alumni kedokteran. Persaingan kelulusan diperketat dengan penggunaan empat digit di belakang nol.

Misalnya, seorang peserta mendapat hasil akhir 7,2556 dan peserta lain 7,2555 maka peserta dengan nilai 7,2556 berada di peringkat atas.

"Perbedaan 0,0001 bisa memenangkan tes. Materi ujian umumnya psikologi dan kematangan peserta. Pengetahuan umum juga ada. Kami belum menerima masukan untuk mengujikan materi muatan lokal," kata Yudha.

Hasil akhir ujian nantinya berupa peringkat dari keseluruhan peserta ujian seleksi. Pemilihan peserta ujian yang berhak menjadi peserta CPNS diserahkan ke Pemprov Sulsel atau pemerintah kabupaten.

Pemeriksaan lembar jawaban komputer nantinya dilakukan di kampus UI. Jarak yang cukup jauh dari Sulsel dengan pengawasan dari berbagai pihak yang tidak seketat ketika pemeriksaannya dilakukan di daerah, membuat peluang kecurangan penetapan peserta lulus tetap ada.

Yudha mengaku semua pihak dipersilakan melakukan pengawasan. Seluruh kegiatan pembuat naskah soal dan pemeriksa LJK terpantau melalui layar monitor.
"Silakan diawasi. Kami bekerja di dalam dan diawasi melalui layar monitor. UI juga tidak mudah diintervensi," katanya.

Terkait ketidaksiapan UI membuat naskah soal ujian yang membuat seleksi tertunda, Yudha mengaku timnya bisa bekerja cepat dan tidak menjadi masalah meskipun waktunya mepet. "Tapi mohon tanyakan ke BKD (untuk perubahan jadwalnya)," kata Yudha.

Kepala BKD Sulsel, Andi Murny Amien Situru mengatakan, perubahan jadwal ujian dari 6 Desember menjadi 10 Desember karena ketidaksiapan UI bila dilakukan pada tanggal semula. "Tapi ujian ini tidak ditunda. Jadwal sebelumnya memang masih tentatif," jelas Murny.

Meskipun jadwal pelaksanaan ujian berubah, kata Murny, pengumuman hasil seleksi CPNS tetap tidak berubah yakni, 20 Desember. Pemprov Sulsel juga tidak memperpanjang masa pendaftaran pelamar CPNS melalui PT Pos yang telah berakhir kemarin.

Didominasi Guru

Dari sejumlah daerah dilaporkan, kemarin sebagian sudah merampungkan proses pendaftaran. Pelamar CPNS di Bulukumba mencapai 3.937 orang. Dari jumlah tersebut pelamar dari formasi tenaga guru tetap mendominasi, disusul tenaga teknis, dan tenaga kesehatan.

Penanggungjawab penerimaan CPNS 2010 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bulukumba, Anan Gaffar menyatakan bahwa jumlah tersebut sudah sesuai dengan prediksi yakni 4.000 orang.
Di Soppeng, pelamar untuk formasi guru juga masih mendominasi, yakni 1.090 dari total 2.499 pelamar.

Pendaftaran di Soppeng ditutup pada pukul 20.00 Wita, lebih lambat dari jadwal semula pukul
16.00 Wita. Sekretaris BKDD Soppeng, Nurdin mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk
memberi kesempatan peminat CPNS untuk mendaftar. Terutama mereka yang berasal dari luar Soppeng.

Formasi Kosong

Di Pangkep, tiga formasi CPNS 2010 dilaporkan belum terisi. Tiga formasi tersebut adalah S1 PGTK (2 orang), S1 Pendidikan Teknik Listrik (2 orang), dan S1 Kewirausahaan + Akta IV (1 orang).

Mengantisipasi kosongnya formasi tersebut, pihak BKDD Pangkep berencana melapor kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Harapannya, akan digantikan dengan formasi lain yang memiliki peminat.

"Kami masih berharap akan ada peminat dari daerah luar," kata Sekretaris BKDD Pangkep, Ansharullah.
Jurusan S1 PGTK tersebut memang sulit ditemukan peminatnya. Pasalnya, selama ini yang banyak peminatnya adalah S1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal yang sama juga dialami S1 Pendidikan Tekhnik Listrik, dimana sebagian besar peminat berasal dari kalangan S1 Teknik Elektro.

Selain itu, sejumlah pihak juga mempertanyakan diakomodasinya formasi DIII Nutrisi sebanyak lima orang. Padahal, alumni S1 Nutrisi di Pangkep melimpah namun tak diusulkan pada formasi CPNS tahun ini.

Pihak DPRD sendiri sudah mengetahui adanya masalah seputar formasi. "Kita berencana memanggil BKDD. Kenapa bisa ada formasi yang masih kosong," kata Wakil Ketua DPRD Pangkep, Rizaldi Parumpa.

Rizaldi mengaku sudah menerima banyak aduan dari masyarakat terkait pelayanan pada masa pendaftaran CPNS ini. Termasuk, sulitnya warga pulau melakukan pendaftaran karena tempat pendaftaran hanya dipusatkan di wilayah daratan.

Rekayasa Berkas

Sementara itu, hari terakhir pendaftaran CPNS di Sidrap diwarnai rekayasa berkas oleh sejumlah pelamar. Untung saja sejauh ini panitia seleksi masih cekatan menverifikasi berkas yang diajukan pelamar.

Sesuai data yang dihimpun FAJAR dari panitia seleksi, sebanyak 15 calon abdi negara tersebut nekat memalsukan indeks prestasi kumulatif (IPK) agar bisa diakomodasi. Selain berkas rekayasa, panitia seleksi juga menemukan berkas pelamar yang tidak sesuai formasi yang dibutuhkan, batas usia melebih ketentuan, serta berijazah PGSDI.

"Total berkas pelamar yang ditolak sebanyak 29 orang," jelas tutur Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Karier BKDD Sidrap, Nasaruddin.

Menurut Nasaruddin, dibandingkan penerimaan CPNS formasi 2009 lalu, jumlah pendaftar tahun ini mengalami penurunan. Jumlah pelamar CPNS tahun lalu melebihi tiga ribu orang, sementara tahun ini hanya 2.937 orang. (rif-amr-arm-asr-aha-tir)

Ribuan Berkas CPNS Tidak Lengkap Di Pangkep, Pendaftaran Diperpanjang

Boleh jadi karena waktunya yang terbatas membuat banyak pelamar CPNS yang terburu-buru memasukkan berkasnya. Akibatnya ribuan berkas pelamar ditemukan tidak lengkap. Di Wajo, BKDD mengembalikan berkas 625 pelamar karena tidak lengkap.

Berkas yang tidak lengkap itu antara lain transkrip nilai yang kurang, legalisasi ijazah timbal-balik, dan pelamar tidak melampirkan pas foto. BKDD masih memberi kesempatan kepada pelamar itu untuk melengkapi berkasnya paling lambat Minggu, 21 November pukul 13.00 Wita.

Kepala PT Pos Indonesia Sengkang, Basri mengatakan pihaknya menerima 3.649 surat lamaran. Tetapi 625 di antaranya dikembalikan oleh BKDD karena tidak lengkap. Sabtu kemarin, 156 dari 625 yang dikembalikan berkasnya itu memasukkan kembali ke kantor Pos setelah melakukan perbaikan.

"Bagi Yang tidak mengembalikan berkas hingga batas waktu pengembalian, pukul 13.00 siang, maka PT Pos Indonesia tidak memberi toleransi dan yang terlambat dinyatakan batal," katanya.
Kasus serupa juga terjadi di Makassar. Lebih 100 berkas pelamar CPNS juga tidak lengkap. Bedanya jika di Wajo masih diberi kesempatan untuk perbaikan, Makassar justru langsung menolaknya.

Kepala Badan Kepegawaian Kota Makassar, Sittiara mengatakan pelamar yang berkasnya ditolak itu dipastikan gugur dini. Berkas yang bermasalah itu antara lain pelamar yang memasukkan ijazah yang tidak sesuai formasi. Misalnya memasukkan ijazah SMA padahal yang diterima harus sarjana. Ada juga yang menggunakan ijazah S1 Teknik padahal bukan itu yang dipersyaratkan.

"Sebagian yang gugur ini juga karena memasukkan ijazah S1 jurusan komputer sementara yang dibutuhkan D3. Beberapa pelamar juga baru memasukkan surat keterangan lulus," katanya.

Selain itu, juga ada pelamar dari perguruan tinggi swasta (PTS) yang tidak menyertakan bukti akreditasi kampusnya. Bahkan ada pelamar yang kampusnya memang belum akreditasi. Bahkan beberapa pelamar yang surat lamarannya sudah diterima BKD Makassar dari PT Pos Indonesia juga tidak memenuhi syarat indeks prestasi komulatif (IPK) minimal 2,75.

Beberapa pelamar juga dipastikan gugur karena persoalan legalisasi ijazah dan transkrip nilai. Hasil verifikasi menunjukkan, beberapa pelamar memasukkan legalisasi ijazah yang tidak sesuai ketentuan. Ijazah dan transkrip menggunakan legalisasi tidak basah bahkan ada juga yang memang tidak melegalisir ijazah dan transkrip nilainya.

"Tidak mungkin kita akomodasi sebab ada aturan yang sudah kita umumkan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar, Sittiara, malam tadi. Daftar berkas yang ditolak itu bakal bertambah karena BKD masih melakukan verifikasi.

Soal ijazah misalnya. Menurut Sittiara, tidak mungkin melenceng dari syarat. Karena itu disesuaikan dengan kebutuhan. "Kalau yang menggunakan ijazah SMA, tentu pasti ditolak sebab kita tidak menerima ijazah SMA. Demikian juga yang hanya memasukkan keterangan lulus. Kita minta mereka bersabar sampai ijazahnya keluar dan mendaftar tahun berikutnya," kata Sittiara.

Diperpanjang

Sejatinya pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berakhir Jumat, 19 November. Tetapi di beberapa daerah, panitia memperpanjang jadwal pemasukan berkas. Di Pangkep misalnya, jadwal pendaftaran diperpanjang dua hari hingga Senin, 22 November besok.

Keputusan memperpanjang jadwal pendaftaran itu dilakukan setelah pemkab merespons desakan masyarakat yang mengeluhkan singkatnya masa pendaftaran. Panitia menyatakan pendaftaran akan tetap dibuka pada hari Minggu.

"Khusus untuk hari Minggu, kami akan buka mulai pukul 09.00-12.00. Sedangkan Senin mulai dibuka pukul 07.30-12.00. Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan pelamar sebaik-baiknya," kata Sekretaris BKDD Pangkep, Ansharullah, Sabtu kemarin.

Hingga kemarin, jumlah pendaftar di Pangkep mencapai 2.732 orang. Kualifikasi S1 Ekonomi Manajemen paling banyak peminatnya yakni 392 orang. Padahal yang dibutuhkan untuk kualifikasi ini hanya 6 orang. D3 Kebidanan dengan kuota 10 orang juga telah diperebutkan 330 orang. Menyusul D2 PGSD dengan kuota 6 orang dengan jumlah pendaftar 147 orang.

Ansharullah menjelaskan, pihaknya juga sudah memutuskan untuk mengakomodiasi sarjana Pendidikan Teknik Elektro untuk mendaftar pada formasi khusus Guru SMK. Sebelumnya, formasi ini yang membutuhkan dua orang ini hanya mengakomodasi lulusan Pendidikan Teknik Listrik.

Dari 216 kuota CPNS 20100 ini, Pemkab Pangkep membuka kesempatan pada tamatan SLTA untuk lima formasi polisi kehutanan. Pemkab juga membuka formasi Guru Kelas SD dari kualifikasi pendidikan S1 PGSD dengan alokasi 21 orang.

Pendaftar tidak saja dari kalangan masyarakat Pangkep, namun juga dari wilayah tetangga seperti Maros, Barru dan Makassar.

Sementara itu dari Jeneponto dilaporkan hingga kemarin, jumlah pelamar yang memasukkan berkas di BKD mencapai 3.166 orang. Mereka terdiri dari tenaga guru 1.860 orang, tenaga perawat 691 orang dan teknisi 615 orang.

Jumlah ini dipastikan masih akan bertambah karena BKD belum menerima berkas yang dimasukkan lewat kantor Pos. Ribuan orang dipastikan tidak lulus. Soalnya, Jeneponto hanya mendapatkan jatah formasi sebanyak 207 orang.

Hingga menjelang berakhirnya penutupan pemasukan berkas CPNS formasi umum 2010 kemarin, sejumlah pelamar masih memenuhi sejumlah kantor pos cabang Jeneponto. Mereka terlihat antrean memasukkan berkasnya.

Akibat membeludaknya jumlah pelamar, membuat petugas kantor pos kewalahan. "Pelamar sampai saat ini terus berdatangan ke kantor pos," kata kepala Cabang PT Pos Indonesia Jeneponto Sukkuru, Sabtu 20 November.

Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Informasi Kepegawaian BKDD Jeneponto, Bakri Arsyad yang dihubungi FAJAR mengatakan, jumlah berkas pelamar CPNS yang masuk hingga Pukul 14.30 wita kemarin, mencapai 3.166 orang. Yang terbanyak menurut dia adalah tenaga guru sekolah dasar.
"Jumlah riilnya belum diketahui karena masih dilakukan verifikasi, ujar Bakri Arsyad. (amr-lin-aha-lom)

Perguruan Tinggi Lokal Tersinggung Terkait Pembuatan Soal Naskah Ujian CPNS 2010


Andi Murni Aming Situru
Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel plus 22 kabupaten/kota yang lebih memilih menggunakan jasa Universitas Indonesia (UI) dalam pembuatan soal ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), terus menuai kontroversi. Minggu 21 November kemarin, Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) secara resmi angkat suara.

Anggota Senat Unhas, Prof Dr Sadly AD, dengan tegas menyatakan bahwa Unhas merupakan universitas nasional yang ditempatkan di daerah. Karena itu, sebutnya, adalah keliru jika Pemprov Sulsel memandang remeh Unhas.

"Dari segi SDM, Unhas sangat kredibel. Dari segi pembiayaan, juga jauh lebih efisien. Kalau menyatakan Unhas kurang berkualitas, coba pemprov tunjukkan di mana letak ketidakprofesionalan itu," tegasnya.

Di Unhas, kata dia, cukup banyak tenaga ahli dalam berbagai bidang, yang tentu saja sangat tepat dalam menangani proses perekrutan SDM aparatur. "Jadi, lebih bijaksana sebenarnya kalau Pemprov Sulsel bekerja sama universitas nasional di daerah seperti Unhas," kata Sadly malam tadi.

Protes tidak kalah sengitnya disampaikan Rektor Unhas melalui Pelaksana Tugas (Plt) Rektor, Prof Dr Dwia Aries Tina NK. "Berbagai alasan yang dikemukakan pemprov melalui pejabat terkait, sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kami (Unhas) mengajukan penawaran sementara pembuatan soal CPNS itu tidak pernah dibuka (dilelang)," ucap Dwia yang juga Pembantu Rektor Unhas IV.

Unhas, sebut Dwia, juga protes dan tersinggung dengan tudingan soal bikinan mereka kalah kualitas dari UI. Menurut Dwia, pernyataan yang dikemukakan salah satu pejabat teras Pemprov Sulsel tersebut telah membuat para guru besar di Unhas menjadi tersinggung.

"Bahwa soal bikinan Unhas kurang dan kalah kualitas dari yang lain, itu juga tidak berdasar. Mengada-ada dan cenderung tendensius," ucap Dwia dalam percakapan dengan FAJAR.

Menurut Dwia, pihaknya menerima banyak keluhan dari guru besar, serta alumni-alumni yang merasa heran dengan langkah Pemprov yang lebih memilih perguruan tinggi luar dengan alasan lebih berkualitas. Padahal tahun lalu, Pemprov Sulsel juga menggunakan jasa Unhas untuk pembuatan soal, penilaian, dan perangkingan.

Atas dasar itu, kata dia, Unhas pernah mengirimkan utusan untuk bertemu Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo. Pada kesempatan tersebut, kata Dwia, Gubernur meminta maaf dan berjanji akan lebih memperhatikan perguruan tinggi lokal.

"Tapi mana janji itu. Kasihan alumni kita kalau ternyata pemerintahnya sendiri tidak percaya. Apalagi beliau (Gubernur, red), kan ketua Dewan Penyantun Unhas. Lha, ini kok malah anak buahnya meragukan kualitas Unhas," ungkapnya.

Dwia menjelaskan, soal bikinan Unhas atau perguruan tinggi lokal lainnya, senantiasa disesuaikan dengan kemampuan rata-rata para pelamar CPNS yang umumnya alumni perguruan tinggi lokal. Otomatis, kata dia, perguruan tinggi lokal sudah mengetahui kompetensi mereka, sehingga tingkat kesulitan dan kemudahan soal juga disesuaikan dengan kompetensi calon pelamar.

"Jadi salah besar kalau pemprov ambil dari luar dan kemudian mengambinghitamkan soal bikinan Unhas dan perguruan tinggi lokal lainnya," tegasnya.

Dia justru menduga tahun ini Unhas sengaja tidak dilibatkan lagi karena ada kepentingan pihak tertentu yang susah terakomodasi. Kepentingan apa itu, dengan blak-blakan Dwia mengungkapkan bahwa tahun lalu ada sejumlah oknum pemprov yang ingin mengatur-atur perangkingan yang dilakukan Unhas berdasarkan hasil ujian CPNS.

"Mungkin karena tahun lalu kami tidak mau bekerja sama mengakomodasi kepentingan pihak tertentu, dan itu kami punya datanya, maka tahun ini dicari-cari alasan agar Unhas tidak dilibatkan lagi. Misalnya, kami disebut tidak ramah atau soal bikinan kami kalah kualitas," ujarnya.

Bagaimana dengan UNM? Pembantu Rektor Bidang Akademik UNM, Prof Sofyan Salam yang dihubungi terpisah malam tadi menyampaikan, tidak masalah jika UNM tidak dilibatkan dalam pembuatan soal ujian CPNS.

"Itu adalah kewenangan dan kebijakan Pemprov Sulsel. Terserah siapa yang mau diajak kerja sama. Tapi yang kami sesalkan dan tidak bisa terima adalah alasan-alasan yang diungkapkan ke publik," ucapnya.

Menurut mantan direktur Program Pascasarjana UNM itu, jika memang Pemprov Sulsel mengajukan permintaan atau membuka lelang pembuatan soal naskah ujian CPNS, maka bisa jadi pihaknya akan ikut mengajukan penawaran. Apalagi, sebutnya, UNM memiliki unit pelaksana teknis (UPT) Testing Centre.

"Kami punya UPT Testing Centre dan banyak doktor ahli tes di sana. Selama ini, UPT itu banyak melayani pembuatan tes, pelaksanaan tes, dan pelatihan testing untuk internal UNM. Tapi jika ada permintaan dari luar, kami juga melayani," ungkapnya.

Sebagai contoh, imbuh Sofyan, permohonan Pemkot Makassar yang meminta dibuatkan naskah ujian untuk tenaga guru. "Untuk Pemkot Makassar, saat ini kami sisa menunggu permintaan tertulis. Begitu urusan administrasinya selesai, kita langsung jalan," ucapnya.

Langkah hati-hati UNM ini ada benarnya. Sebagai contoh, pengalaman Unhas tahun lalu yang sampai kemarin ternyata masih ada daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya. Namun, ungkap Dwia, Unhas tidak pernah menagih.

"Itu sebagai bukti bahwa Unhas tidak menganggap pembuatan soal ujian CPNS sebagai proyek. Itu hanya bagian dari tanggung jawab kami terhadap daerah," tegas Dwia. (asw-ram)

PT Sindo Dinilai Rugikan Pemkab

Kinerja PT Sindo Mandiri dalam aktivitas pengangkutan bijih besi di Pelabuhan Larea-rea Sinjai, menuai sorotan dari dewan.
Dewan menganggap, aktivitas yang dilakukan sejak awal 2010 ini, sangat merugikan pemkab dan tidak sebanding dengan konstribusi yang mereka berikan ke daerah.
“Jelas aktivitasnya sangat merugikan karena sudah sampai merusak infrastruktur Pelabuhan Larea-rea, seperti sempadan jalan maupun struktur pondasi jalannya, dan sampai saat ini belum ada niat dari pelaksana untuk melakukan perbaikan, padahal dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati, mereka harus memperbaiki segala bentuk kerusakan yang diakibatkan dari kegiatan pengangkutan bijih besi tersebut,” ujar Ketua Komisi C DPRD Sinjai, Amsul Mappasara, kepada Upeks.
Selain itu, Amsul juga mempertanyakan konstribusinya kepada kas daerah. “Ini yang mencuat dari penjelasan pelaksana proyek, dimana dalam aturan sangat jelas konstribusi ke pemkab sebesar Rp4.500 per ton, namun mereka hanya memberikan Rp2.500 per tonnya, inipun tidak langsung melalui kas daerah, tetapi dia memberikan kepada oknum dari Dinas Perhubungan dengan tanda bukti secarik kwitansi," tegasnya.
Anggota Komisi C DPRD Sinjai, Ir H Sukardi, mengatakan akan mengkaji ulang kontrak kerjasamanya dengan daerah. “Kontrak tersebut harus dikaji ulang karena menguntungkan sepihak saja, yakni Perusahaan mereka, sementara masyarakat harus menerima getahnya dengan sejumlah kerusakan infrastruktur pelabuhan serta jalanan yang dilalui kendaraan pengangkut, belum lagi dengan polusi yang mereka hasilkan, untuk itu aktivitasnya akan kita hentikan sementara,” tegas legislator dari Partai Demokrat tersebut.

Anggaran Operasional Sekolah Belum Cair Kepsek Mengeluh

Dana yang dibutuhkan kepala sekolah (kepsek), untuk membiayai operasional sekolah, hingga kini masih banyak belum dicairkan. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk kelangsungan operasional untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar.
Dalam pantauan Upeks disejumlah sekolah, beberapa diantara kepsek yang di temui rata-rata mengeluhkan lambannya pencairan dana talangan tersebut. Kepsek mengaku terpaksa meminjam untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Misalnya saja SMP 2 Minasate’ne dan SMP 1 Kassi Kecamatan Balocci.
Kepsek SMP Tonasa I, Abd Gaffar SPd, yang ditemui di ruang kerjanya, sangat menyayangkan kondisi tersebut. Apalagi harga bahan-bahan yang dibutuhkan sekolah mahal.
“Kalau tahun lalu, pembayaran anggaran kepada sekolah, misalnya anggaran Januarai, Februari, Maret, semuanya dibayar Januari, tapi sekarang ini terbalik, kalau anggaran dibutuhkan untuk Januari, Februari, Maret, justru dibayar April, bahkan memasuki Mei. Semua itulah yang membuat kedodoran para kepala sekolah,” ujarnya.
Abd Gaffar juga mengharapkan agar penyusunan anggaran yang dibutuhkan sekolah, sebaiknya ditentukan kepsek, karena pada dasarnya, kebutuhan setiap sekolah tidaklah sama.

Poros Bantaeng-Bulukumba Terlambat Setahun Akibat Pengalihan Kontraktor

Jalan poros Bantaeng-Bulukumba yang ditargetkan selesai tahun 2011, kemungkinan besar akan terlambat. Tak tanggung-tanggung, rentang waktu keterlambatannya selama satu tahun.
“Kami akui, akan terjadi keterlambatan penyelesaian. Seha-rusnya, tahun 2011 selesai tapi karena ada sedikit masalah akibat pengalihan kontraktor, sehingga kemungkinan besar terlambat setahun,” ungkap Abdul La-tief, Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Minggu (21/11).
Abdul Latief me-ngungkapkan, pengerjaan jalan poros Bantaeng-Bulukumba telah dialihkan ke Waskita. Sehingga, diharapkan, bisa mempercepat penyelesaiannya dan mengejar keterlambatan itu.
“Dengan kontrak yang sekarang, kami harap bisa mengejar keterlambatan sebelumnya. Sehingga, semuanya bisa secepatnya diselesaikan,” harapnya.
Pengerjaan jalan poros Bantaeng-Bulukumba, dianggarkan sebesar Rp124 miliar lebih. Anggaran itu berasal dari bantuan luar negeri yakni Australia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jalan itu proyeknya nasional sehingga anggarannya dari APBN. Kami juga berharap secepatnya selesai sehingga perekonomian bisa lancar dan masyarakat merasa nyaman dengan jalan yang sudah mulus,” jelasnya.
Menanggapi keterlambatan itu, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, yang ditemui secara terpisah, Minggu (21/11), mengatakan, akan mengkaji laporan-laporan yang masuk. Termasuk, alasan-alasan mengapa terjadi keterlambatan.
“Saya akan evaluasi nanti,” ujarnya.
Ia berharap, Dinas Bina Marga konsisten dengan apa yang dikerjakan. Apalagi, jalanan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang perekonomian di Sulsel. Jika kondisi jalanan rusak, tentunya akan mengganggu perekonomian, khususnya distribusi barang.
“Harus konsisten. Kalau ditargetkan 2011, ya harus diselesaikan,” tegasnya.

Pelamar CPNS Sulsel Hampir 100.000

Berebut 5.792 Kuota, Ratusan Dinyatakan Tidak Lulus Berkas
Keinginan masyarakat Sulsel menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sangat tinggi. Itu terbukti dengan jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sulsel yang menghampiri angka 100.000 orang. Padahal total yang akan diterima hanya sekira 5.792.
“Animo masyarakat untuk jadi PNS memang masih sangat tinggi. Informasi terakhir, angkanya sudah mencapai 100.000 orang,” ungkap A Muallim, Sekretaris Provinsi Sulsel, Minggu (21/11).
Angka itu, kata Muallim, belum termasuk Kabupaten Pangkep yang memperpanjang waktu pendaftaran hingga Senin, 22 November. Sehingga, tentunya masih akan ada tambahan meskipun jumlahnya tidak signifikan.
“Itu belum masuk tambahan dari Pangkep,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, A Murny Amien Situru, mengatakan, jumlah berkas yang masuk di Pemprov Sulsel sebanyak 9.724 pelamar. Adapun rinciannya, tenaga pendidikan 29 orang, tenaga kesehatan 4.162 orang, dan tenaga teknis 5.533 orang.
“Yang kami terima hampir sepuluh ribu,” ungkapnya.
A Murny mengatakan, panitia telah melakukan verifikasi berkas. Diantaranya, ada yang tidak lulus berkas karena tidak memenuhi persyaratan. Karena itu, pemberitahuan lulus berkas atau tidak, akan tetap dikirimkan kepada pelamar melalui pos untuk diantarkan ke alamat yang tertera di amplop balasan.
“Berkasnya sudah ada yang diverifikasi, tapi saya tidak akan menyebutkan hasilnya,” katanya saat dimintai keterangan terkait jumlah yang tidak lulus berkas.
Wakil Direktur PT Pos Indonesia Makassar, A Muktadir Tayyeb, yang dihubungi terpisah, mengatakan, masih ada berkas yang belum disampaikan ke Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar. Berkas-berkas itu dari pelamar di luar daerah yang baru didistibusikan ke Makassar.
“Kan ada yang di daerah, di Palopo misalnya, tapi lamarannya ditujukan ke Pemprov Sulsel atau Pemkot Makassar. Kalau mereka mendaftarnya pada hari terakhir, kemungkinan baru tiba di kantor Pos Makassar, besok (hari ini, red). Sehingga, baru akan didistribusikan ke Pemprov atau Pemkot,” jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Sittiara, Minggu (21/11) mengatakan, BKD Kota Makassar tidak melalukan perpanjangan waktu pendaftaran bagi CPNS di lingkup Pemkot Makassar.
“Pihak BKD Makassar tetap berpedoman hasil kesepakatan dengan BKD Pemprov Sulsel mengenai jadwal pendaftaran yakni tanggal 15 hingga 20 November 2011,” ujarnya.
Hingga pendaftaran ditutup, BKD Kota Makassar telah menerima berkas pendaftaran CPNS berjumlah 6.721 dari semua formasi. Namun dari semua berkas tersebut, BKD Makassar telah memverifikasi dan menemukan 182 berkas CPNS tidak memenuhi berkas.
“Saat ini kami masih melakukan verifikasi berkas pelamar CPNS, dan baru sekira 182 yang ditemukan tidak lolos berkas serta tidak tertutup kemungkinan pelamar yang tidak lulus berkas akan bertambah,” kata-nya.
Dari pelamar yang tidak lulus berkas disebabkan ijazah pelamar tidak dilegalisir pihak yang berwenang, Indeks Prestasi Kumulati (IPK) tidak cukup sesuai yang diisyaratkan, Perguruan Tinggi (PT) yang tidak terakreditasi, tidak sesuai jurusan, serta tidak menggunakan cap stempel basah.
BKD Makassar juga telah menetapkan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) sebagai pembuat soal CPNS mendatang.
“Soal tenaga pendidikan akan dibuat UNM, sementara tenaga tekhnis dan kesehatan akan dibuat UNHAS,” ujarnya.
Sittiara beralasan, potensi Perguruan Tinggi (PT) lokal harus diberdayakan. Selain itu PT lokal tidak beda jauh dengan PT luar perihal kualitas.
Dari semua berkas yang masuk, Jurusan yang paling banyak peminatnya yakni ekonomi manajemen dan D2 PGSD yang mencapai seribuan pendaftar.

Kloter I Molor Satu Jam

Transportasi dan Pengamanan Haji Butuh Perhatian Serius, Pantauan Kahfi di Tanah Suci
Kemente-rian Departemen Agama (Kemenag) sebagai pelaksana tunggal operasional haji harus memikirkan pelaksanaan haji lebih baik ke depannya. Meski secara umum pelaksanaannya tahun ini nyaris sempurna. Namun di lapangan masih ada masalah yang harus dibenahi.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, H Asha-bul Kahfi, ditemui di sela-sela penerimaan Kelompok Terbang (Kloter) I Derbarkasi Makassar, Minggu (21/11), mengaku, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam Kemenag.
Pertama, kata legislator asal PAN itu adalah transportasi. Jamaah yang me-nempati kawasan Bakhutmah harus menempuh jarak sekira 2 Km setiap kali melaksanakan salat di Masjidil Haram, belum lagi saat kondisi jalan sedang macet. Kondisi itu terpaksa dilakoni jamaah karena tidak alternatif transportasi lainnya.
“Jamaah yang turun saat subuh, baru pulang setelah selesai salat isya. Karena kalau kalau balik terlalu jauh. Ini ke depannya perlu perhatian suttle bus-nya,” ujar Kahfi yang ikut dalam rombongan kloter pertama, Minggu (21/11).
Soal pemondokan itu, ia mengaku iri dengan jamaah dari negeri tetangga Malaysia. Mereka relatif dekat dengan Masjidil Haram.
“Informasinya selesai musim haji mereka langsung kontrak pondokan dengan banyaran 50%,” jelasnya.
Kedua, soal pengamanan kepada jamaah di wilayah Masjidil Haram. Pasalnya, dirinya sempat menangkap basah seorang pelaku penipuan terhadap jamaah Indonesia. Hampir seluruh wilayah di Indonesia ada oknum penipunya.
“Operasinya kalau orang Sulsel, yang menipu orang Sulsel. Orang Bima ditipu sama orang Bima. Bahkan ada yang berseragam petugas (baju biru), lengkap dengan gelangnya,” ungkapnya.
Pantauan lainnya adalah oknum pengumpul dam (denda), banyak ditemukan oknum yang mengaku petugas meminta uang dam tapi dia tidak pernah muncul di hadapan jamaah. Sedangkan tenda yang digunakan di Mina, terang Kahfi juga perlu perhatian meski sudah dilengkapi AC.
“Sudah bagus tendanya karena ada AC, tapi jadi kurang nyaman karena kapasitasnya 90 orang, tapi diisi 140 orang. Pengungsi masih lebih bagus, karena duduk saja susah. Padahal ini persiapannya setahun,” tandasnya.
Kedatangan rombongan kloter pertama molor dari jadwal sebelumnya pukul 10.30 WITA. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 1300 baru mendarat di bandara Sultan Hasanuddin pukul 11.30 WITA.
Mereka disambut dengan ucapan selamat datang dari Asisten III Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah, didampingi Sekretaris Panitia Penyelenggara Haji Ibadah (PPIH) Makassar HA Syahrulyali, Kepala Kemenag Kota Makassar H Abdul Wahid SH.
Jamaah di kloter ini, berkurang satu orang atas nama Bahri Adam karena penyakit Paru-paru.
“Sempat menjalani perawatan di Makkah,” jelas Abd Wahab Ketua Kloter I Debarkasi Makassar.
Saat pemberangkatan jumlahnya 360 orang, termasuk lima orang petugas di dalamnya. Kini jumlah tinggal 359 orang. Selain kloter I, kloter dua juga mendarat pukul 19.30 WITA. Kloter yang semua dijadwalkan mendarat pukul 14.30 WITA merupakan jamaah haji asal Kabupaten Bone.
Hari ini Senin (22/11), dijadwalkan Jamaah asal Kabupaten Gowa mendarat. Berdasarkan jadwal kloter ini berada di Bandara Hasanuddin pukul 11.30 WITA.

Up To Date

Pengikut