Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 1
SELAYAR TERKINI WEBLOG INI DIBANGUN UNTUK MELENGKAPI KEBUTUHAN INFORMASI TENTANG SELAYAR OLEH KAMI PUTRA - PUTRI TANADOANG YANG SANGAT MENGINGINKAN PEMBANGUNAN SELAYAR DAPAT DIKETAHUI OLEH PUBLIC DENGAN TUJUAN MENARIK PARTISIPASI DEMI KELANJUTANNYA. SEMOGA KAMI BISA DAN MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI ORANG SELAYAR DIMANAPUN BERADA, WALAUPUN DENGAN SEGALA KETERBATASAN. SILAHKAN KIRIMKAN SARAN DAN KRITIK ANDA KE LAYANAN ADUAN PUBLIK MELALUI SMS DI NOMOR 085 342 70 70 70 ATAU KELAYANAN LAINNYA DI WEBLOG INI. SALAM TANADOANG. NANTIKAN PROGRAM SPECIAL RAMADHAN 2012 DIRADIO CONTREND FM.

SETDA PEMKAB KEPULAUAN SELAYAR

Follow by Email

Jumat, 22 April 2011

Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999
adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal.
Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi
sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah,
yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan
masyarakat Desa.
Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya
masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula
bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan programprogramnya
lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya
baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung
program ini maupun memeliharanya.
Sesuai dengan PP 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,
disebutkan bahwa desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan
kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan
untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam
mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk
pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber
seperti dari Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari
APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah
terbukti mampu untuk mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari
pemerintah Kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih
berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhannya yang
tertuang dalam dokumen perencanaan di desa. Beberapa manfaat dari alokasi dana ke desa
adalah:
1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi
masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah
masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri
dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir
bahkan meniadakan penyimpangan
Pentingnya dukungan pembiayaan dari Kabupaten ke Desa ini, juga merupakan salah satu hasil
kesepakatan yang dicapai dari Lokakarya Penentuan Program Prioritas Pemberdayaan dan
Pembaharuan Desa yang diselenggarakan oleh Ditjen PMD (Depdagri) dan FPPD (Forum
Pengembangan Pembaharuan Desa) di Jakarta, 28 Juli 2004. Oleh sebab itu, maka Ditjen PMD
menawarkan untuk mengeluarkan suatu regulasi tingkat Nasional yang dapat dijadikan pedoman
bagi Kabupaten dalam merumuskan serta menerapkan dukungan pembiayaan dari Kabupaten ke
Desa.
Dalam rangka menanggapi penawaran Ditjen PMD, maka beberapa program bantuan Donor
(PERFORM/USAID, Promis NT/GTZ, Tifa Foundation) telah melakukan kajian (penelitian) terhadap
pelaksanaan Perimbangan Keuangan Kabupaten-Desa di sejumlah Kabupaten yang telah
menerapkannya, sebagai referensi dalam perumusan regulasi nasional tersebut.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 2
B. Keluaran Penelitian
a) Tersedianya panduan untuk Kabupaten dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perimbangan keuangan Kabupaten-Desa
b) Rancangan produk hukum Depdagri mengenai kebijakan perimbangan keuangan Kabupaten-
Desa
C. Metodologi:
Penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu:
1. Penelitian merupakan analisis data sekunder yang dilengkapi dengan data primer yang
bersifat deskriptif. Data sekunder itu meliputi dukumen-dokumen tentang regulasi di
daerah penelitian (LIHAT CAKUPAN), sedangkan data primer itu adalah hasil wawancara
dan FGD dengan para praktisi di daerah penelitian. Pada tahap pertama, penelitian ini
melakukan analisis data sekunder yang diawali dengan sharing ide dan pengalaman
mengenai munculnya dan implementasi ADD di masing-masing daerah, kemudian pada
tahap kedua dilakukan fact finding di lapangan guna memperoleh data deskriptif.
2. Kajian singkat (assessment) di sejumlah kabupaten yang merupakan dampingan dari
program bantuan Donor untuk melengkapi informasi yang akan dikumpulkan pada
kegiatan penelitian mendalam. Kajian singkat dilakukan oleh masing-masing program
sesuai dengan kapasitasnya.
D. Cakupan
Beberapa hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah menyangkut:
1. Regulasi tingkat nasional dan daerah terkait dengan kewenangan dan perimbangan
keuangan Kabupaten-Desa
2. Kewenangan desa yang ada dan yang dibutuhkan
3. Bentuk serta jenis alokasi dana dari Kabupaten ke Desa
4. Formula pengalokasian dana dari Kabupaten ke desa (% dari APBD), serta proses
perumusannya
5. Mekanisme distribusi dana dari Kabupaten ke desa
6. Mekanisme pemanfaatan dana oleh desa, beserta hambatan dan manfaat yang ditemukan
7. Mekanisme pertanggungjawaban serta pengawasan, baik dari pemerintah desa ke
masyarakat atau pun ke pemerintah Kabupaten
8. Kondisi desa setelah menerima dana dari Kabupaten
9. Kebijakan di tingkat nasional yang dibutuhkan
E. Daerah Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Kabupaten-Kabupaten ini dipilih karena diketahui telah menerapkan kebijakan perimbangan
keuangan Kabupaten-Desa dalam kurun waktu tertentu. Kabupaten-Kabupaten yang menjadi
lokasi penelitian adalah:
• Penelitian mendalam: Sumedang (Jawa Barat), Limapuluh Kota (Sumatera Barat),
Magelang (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur), Selayar (Sulawesi Selatan), dan Jayapura
(Papua).
• Kajian singkat: beberapa Kabupaten yang dipilih oleh masing-masing program di wilayah
pendampingannya masing-masing.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 3
2. TIM Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh FPPD sebagai koordinator dengan
menggalang kerjasama dari para peneliti dan praktisi dari GTZ, PERFORM, PMD, FPPD serta
mitra dari institusi tersebut.
Susunan Tim Peneliti adalah sebagai berikut:
Penanggung jawab : FPPD
Koordinator Penelitian : Bambang Hudayana
Tabel 1.1 Daftar Peneliti
No Kabupaten Nama Peneliti Lembaga Asal Tempat Tinggal
1. Jayapura Sutoro Eko STPMD ”APMD” Jogjakarta
Ismail Amir Bina Swagiri Tuban
2. 50 Kota Muhammad Najib PERFORM Jakarta
Bambang Hudayana FPPD Jogjakarta
3. Sumedang Susmanto GTZ-SfDM Jakarta
Firman Siagian PMD Jakarta
Stepanus Makambombu GTZ Promis NTT
Warno Hadi Winarno Dialog Sidoarjo
4. Tuban
Suprayitno PMD Jakarta
Haryo Habirono FPPD Salatiga
Rossana Dewi Gita Pertiwi Solo
5. Magelang
Wilda Hetharia PMD Jakarta
6. Selayar Pietra Widiadi CéPAD Sidoarjo
Farid Hadi Rahman PERFORM Makasar
Staff pendukung
1. Asisten peneliti : Alif Basuki
2. Skretaris : Erni Herawati
3. Keuangan : Sukasmanto
4. Kasir : Asruri
5. Dokumentasi : Adri Warsena
6. Office Boy : M. Tri Sumirat
3. Jadwal Kegiatan
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dimulai bulan Agustus dan berakhir pada bulan
Oktober 2004.
Tabel 2.1 Jadual Penelitian
No Jenis Kegiatan Agustus September Oktober
I III IV I II III IV I II III
1. Penyusunan proposal
2. Lokakarya "Sharing ide dan pengalaman tt
ADD"
3. Penulisan draf laporan penelitian I
4. Presentasi dan Diskusi Terbatas Laporan
Penelitian I
5. Pengumpulan Data Lapangan
6. Penulisan Draf Laporan Penelitian Akhir
7. Presentasi dan Diskusi Terbatas Draf
laporan Penelitian Akhir
8. Perbaikan Laporan Penelitian Akhir
9. Lokakarya Nasional
10. Evaluasi & Lap. Akhir
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 4
Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada pertengangan September melalui
beberapa proses dan agenda sesuai dengan metoda penelitian yang disepakati yakni Fokus
Group Discussion di level kabupaten dan level desa, mengumpulkan data sekunder maupun
observasi lapang. Kegiatan pengumpulan data di lapangan meliputi :
13 September, perjalanan ke Kabupaten Selayar dan koordinasi dengan pendamping
lapangan (Bapak Uchu)
14 September, Wawancara dengan Bupati Selayar & FGD dengan Pejabat Terkait/Tim
Dana Perimbangan (11 orang)
15 September, FGD di Desa Polebunging & wawancara dengan salah satu anggota DPRD
16 September, FGD di Desa Bungaiya
17 September, Cek data sekunder yang dibutuhkan, FGD dengan BPD & Kades
18 September, FGD di Desa Bontolebang
19 September Observasi & wawancara salah satu Kades
20 September, perjalanan kembali dari Selayar
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 5
BAB II
KONTEKS KELAHIRAN DANA PERIMBANGAN
A. Kabupaten Selayar Sekilas
1. Kondisi Geografis
Kabupaten Selayar adalah salah satu Kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan. Letak
geografis Kabupaten Selayar berada di sebelah selatan agak ke Timur Provinsi Sulawesi Selatan,
tepatnya pada 05º 42’ - 07º 35’ Lintang Selatan dan 120º 15’ - 122º 30’ Bujur Timur. Luas
wilayah tercatat 903,35 km2 yang mencakup 10 Kecamatan yang terdiri dari 67 desa dan 9
kelurahan. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah Timur
dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Laut Flores dan Selat Makasar, dan wilayah Selatan
dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kabupaten Selayar yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh,
mempunyai pengaruh besar terhadap akses pelayanan. Wilayah yang terjauh dari Ibukota
Kabupaten, Kota Benteng, adalah kota Bonerate yang terletak di sebuah pulau di Kecamatan
Pasimarannu. Pulau kecil ini dari kota Benteng berjarak sejauh 119 mil dan untuk sampai kesana
membutuhkan waktu tempuh lebih kurang 10 jam dengan perahu motor ketika cuaca ramah.
Waktu tempuh ini bisa lebih lama apabila cuaca kurang bersahabat. Kecamatan Pasimarannu
terdiri dari 6 desa dan 17 dusun/lingkungan dan saat ini dihuni sebanyak 8.263 penduduk.
2. Topografi dan Iklim
Kondisi topografi Kabupaten Selayar sebagian besar berupa dataran rendah dengan ketinggian
antara 0 meter dari permukaan laut (dpl) hingga 100 m dpl. Daratan yang berupa dataran tinggi
dengan ketinggian di atas 500 m dpl hanya seluas 8,98 km2, kurang dari satu persen total wilayah
Kabupaten Selayar. Jumlah rata-rata hari hujan sebesar 7 – 9 hari dengan curah hujan antara 138
hingga 141. Dengan curah hujan yang relatif kecil dan kondisi tanah yang berupa batuan kapur,
maka hasil bumi yang paling dominan di Kabupaten Selayar adalah tanaman perkebunan,
terutama kelapa, yang di tahun 2003 berproduksi sebesar 26.621 ton dari luas tanaman 19.762
hektar, disamping kemiri yang berproduksi sebesar 1.680 ton yang dipanen dari 1.926 hektar.
Tanaman pangan padi hanya memproduksi sebesar 3.680 ton dari sawah tadah hujan seluas
1.594 hektar. Disamping padi tanaman pangan yang lain yang diproduksi adalah jagung dan ubi
kayu.
Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kelas Keginggian Dari Permukaan Laut
Ketinggian dari Permukaan Laut
Kecamatan Luas [km2] 0- 25m dpl 26-100 m dpl 101-500 m dpl > 500 m dpl
Pasimaranmu 66.17 47.80 18.37 - -
Pasilambena 67.33 62.38 4.95 - -
Pasimasunggu 98.39 79.64 7.88 10.87 -
Taka Bonarate 29.01 27.36 1.20 0.45 -
Bontosikuyu 183.26 32.51 57.06 91.19 2.50
Bontoharu 129.69 30.21 56.00 40.00 4.48
Benteng 4.05 3.50 0.55 - -
Bontomanai 152.39 16.96 34.94 98.49 2.00
Bontomatene 173.06 45.71 56.00 72.35 -
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupetan Selayar (diolah)
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 6
3. Jumlah dan Kondisi Penduduk
Data BPS tahun 2003, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Selayar mencapai 109.979 jiwa,
terdiri dari 52.064 laki-laki dan 57.915 perempuan, atau dengan ratio jenis kelamin laki-laki
dibanding perempuan sebesar 89,90%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Selayar rata-rata
sebesar 2,0 persen pertahun. Penduduk Selayar rupanya memiliki mobilisasi yang cukup tinggi,
misalnya penduduk Kecamatan Pasimarannu pada tahun 2000 berkurang 10,12% dan pada tahun
2001 berkurang hingga 29,53%. Di kecamatan ini diketahui pula ratio kaum perempuan dengan
kaum laki-laki paling rendah, sebesar 85,81%. Berarti pada masa itu banyak kaum laki-laki yang
pergi ke tempat lain. Namun di dua tahun terakhir di kecamatan ini jumlah penduduknya mulai
tumbuh positif 1,7%.
Tabel 2.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Selayar Tahun 2001 - 2003
Kecamatan 2001 2002 2003
Pasimaranmu 8,003.00 8,120.00 8,263.00
[%] 1.46 1.76
Pasilambena 4,883.00 5,257.00 5,737.00
[%] 7.66 9.13
Pasimasunggu 12,684.00 12,677.00 12,671.00
[%] (0.06) (0.05)
Taka Bonarate 9,617.00 9,852.00 10,140.00
[%] 2.44 2.92
Bontosikuyu 12,874.00 13,091.00 13,344.00
[%] 1.69 1.93
Bontoharu 10,701.00 10,868.00 11,071.00
[%] 1.56 1.87
Benteng 15,784.00 16,287.00 16,902.00
[%] 3.19 3.78
Bontomanai 14,157.00 14,535.00 15,003.00
[%] 2.67 3.22
Bontomatene 16,728.00 16,784.00 16,848.00
[%] 0.33 0.38
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupetan Selayar (diolah)
Pertumbuhan penduduk yang tertinggi di Kecamatan Pasilambena sebesar 9,13% dan terendah
Kecamatan Pasimasunggu sebesar minus 0,05%. Wilayah terpadat berada di Kecamatan Benteng
dengan kepadatan mencapai 4.173 penduduk per km2, sedang yang terendah di Kecamatan
Bontosikuyu sebesar 73 penduduk per km2. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Selayar pada
tahun 2003 sebesar 47.485 orang. Jumlah yang bekerja sebesar 44.413 orang dan yang masih
mencari kerja sebanyak 3.072 orang.
Struktur penduduk Kabupaten Selayar tergolong penduduk berusia muda. Dari seluruh penduduk,
yang berusia 0 – 19 tahun sebesar 38,86% atau sejumlah 42.734 jiwa. Penyerapan angkatan
kerja tertinggi berada pada sektor pertanian yang mencapai 77,34% atau sejumlah 33.206 orang,
sedang industri, perdagangan, dan jasa menyerap sebesar 22.76% atau sebanyak 10.751 orang.
4. Potensi Ekonomi
Potensi dan kondisi alam Kabupaten Selayar sangat mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat
secara keseluruhan. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Selayar tahun 2003
atas dasar harga berlaku, sebesar Rp 395.243,52 juta. Kontribusi terbesar didominasi lapangan
usaha di bidang pertanian lebih dari 47% atau sebesar Rp 186.310,9 juta. Yang menarik,
pertumbuhan ekonomi di sektor listrik, air bersih, bangunan, transportasi, dan komunikasi dua
tahun terakhir cukup menonjol. Pertumbuhan di bidang transportasi dan komunikasi dari 33,3 M
di tahun 2002 menjadi sekitar 40,8 M ditahun 2003, naik sebesar 22,4%.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 7
Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Selayar menurut harga berlaku Tahun 2001 – 2003 [Juta Rp.]
Lapangan Usaha 2001 [%] 2002 [%] 2003 [%]
Pert
2002
[%]
Pert
2003
[%]
Pertanian 148,523.70 48.27 169,333.42 48.58 186,310.90 48.21 14.01 10.03
Pertambangan 1,568.83 0.51 1,712.01 0.49 1,795.44 0.46 9.13 4.87
Industri 18,281.71 5.94 19,918.42 5.71 20,186.81 5.22 8.95 1.35
Listrik, Air bersih 1,194.88 0.39 1,544.81 0.44 1,773.92 0.46 29.29 14.83
Bangunan 20,587.41 6.69 23,520.54 6.75 26,453.67 6.84 14.25 12.47
Perdagangan 45,554.41 14.80 51,493.92 14.77 57,559.73 14.89 13.04 11.78
Angkutan & Komunikasi 28,802.46 9.36 33,296.61 9.55 40,758.64 10.55 15.60 22.41
Jasa 43,195.00 14.04 47,743.90 13.70 51,654.26 13.36 10.53 8.19
Total 307,708.40 348,563.63 386,493.37 13.28 10.88
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupetan Selayar (diolah)
Sementara di sektor pertanian dari 169,3 M di tahun 2002 menjadi 186,3 M di 2003, hanya naik
sebesar 10%. Pertumbuhan di luar sektor pertanian yang selama ini menjadi basis ekonomi
masyarakat Selayar pada dua tahun terakhir merupakan sebuah fenomena yang menarik.
Sebagaimana diketahui dalam teori, potensi ekonomi daerah akan bisa didorong ketika akses
pelayanan dasar umum seperti transportasi, komunikasi, air bersih dan listrik bisa dipenuhi lebih
baik. Pertumbuhan ekonomi Selayar yang juga didorong investasi di pelayanan dasar ini akan
mempunyai dampak positif pada pertumbuhan jangka panjang.
5. Qualitas Hidup1
Data Kantor BKKBN Kabupaten Selayar tahun 2001 menggambarkan bahwa jumlah Kepala
Keluarga di Kabupaten Selayar sebanyak 29.972 KK, sekitar 7.583 KK (24,87%) diantaranya
tergolong dalam kategori miskin. Digambarkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi terletak pada
wilayah-wilayah kecamatan kepulauan (Pasimarannu 49,80%, Pasilambena 37,42%,
Pasimasunggu 29,14%, Taka Bonerate 23,15%). Data lain yang bersumber dari BPS-Kabupaten
Selayar, Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 1999, menunjukkan bahwa 95,91% penduduk
Kabupaten Selayar berada pada golongan pengeluaran perkapita/bulan di bawah Rp.200.000.-.
Kondisi ini apabila dikaitkan dengan standar kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia dengan
pengeluaran minimal US$ 1/hari atau Rp.270.000.-/bulan (US$ 1 = Rp.9000), maka dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Selayar masih tergolong miskin.
Penduduk usia 7 – 15 tahun (usia sekolah) yang tidak sekolah menunjukkan 20,93% dari strata
usia tersebut atau sebanyak 4.611 orang dari total 22.032 orang. Hal ini dapat digambarkan
bahwa besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak sekolah adalah disebabkan oleh
ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi.
Kabupaten Selayar sampai dengan tahun 2000 hanya memiliki 1 buah Rumah Sakit, 9 buah
Puskesmas, 40 buah Puskesmas Pembantu dan 159 buah Posyandu dengan tenaga kesehatan
(medis, paramedis) sebanyak 270 orang. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
tersebut masih sangat minim apabila dibandingkan jumlah penduduk (103.307 jiwa). Sedangkan
prosentase balita kurang gizi yang mencapai angka 37,5% dan angka kematian bayi mencapai 45
orang per 1000 kelahiran hidup sebagaimana terlihat dalam Laporan Pembangunan Manusia 2001
(BPS, BAPPENAS, UNDP).
1 Sebagian besar data dicuplik dari makalah Bupati Selayar dalam round table discussion, Strategi Pemberdayaan Desa:
Membangun Relasi Desa dan Kabupaten Jalan Mewujudkan Otonomi Desa, Jogjakarta, 25-27 Mei 2004.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 8
Gambaran Kabupaten tersebut di atas tidak sebanding dengan usia Kabupaten ini yang sudah
berdiri sejak tahun 1736 dengan status Residen, berkedudukan di Benteng Selayar. Sampai
dengan periode ini, telah ada 117 Bupati atau Kepala Daerah yang menjabat.
6. Kokolohe
Sebelum atau semasa awal pemerintahan Hindia-Belanda terdapat pembagian wilayah yang
disebut Kabusungan. Kepala Kabusungan disebut Opu yang dianggap sebagai galarangan (gelar
kebangsawanan). Setelah pemerintahan Hindia-Belanda berjalan, Kabusungan sebagai bentuk
pemerintahan adat berubah menjadi Distrik.
Sekalipun sudah berubah menjadi Distrik, kepala distrik masih juga disebut dengan Opu. Opu ini
menjalankan pemerintahan distrik didukung dengan diberikan kekayaan distrik, berupa Kokolohe
(artinya kebun yang luas). Kokolohe ini merupakan kekayaan desa yang dipakai untuk membiayai
fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai gaji bagi Opu.
Pada sekitar tahun 1950, distrik dilebur dalam kecamatan dan atau desa. artinya terdapat
beberapa distrik yang berubah menjadi kecamatan dan ada distrik yang menjadi kecamatan
dengan beberapa desa. Dengan berubahnya status distrik menjadi kecamatan dan atau desa
maka ada perubahan status Kokolohe. Perubahan status ini secara langsung menghapuskan
kekayaan desa sehingga kemudian kokolohe tersebut ada yang berubah menjadi tanah adat,
tanah negara atau tanah yang dibagikan kepada warga masyarakat. Namun demikian sebagian
desa, atau yang disebut desa induk karena dimekarkan dalam beberapa desa, masih memiliki
kokolohe. Hal tersebut terjadi karena kokolohe masih produktif untuk dijadikan sumber
pendapatan desa, seperti di desa Buki Kecamatan Bontomatene.
Dari latar belakang tersebut, tergambarkan bahwa kondisi kekayaan desa di Kabupaten Selayar
yang berbeda-beda. Umumnya desa-desa yang masih memiliki kokolohe merupakan desa induk
dari desa yang dimekarkan atau dibagi dalam beberapa desa. Atau desa yang daerahnya masih
bagian dari distrik dan tidak terbagi dalam beberapa desa. Namun sebagian besar desa tidak
memiliki kekayaan desa, baik berupa tanah atau pun alat produksi yang lain.
B. Permasalahan
Terbitnya Perda 03/2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Desa di kabupaten Selayar sangat menarik dan memberikan rasa bangga bahwa
dalam suatu daerah yang jauh dari Jakarta sebagai Pusat Kekuasaan, lahir sebuah kesadaran kuat
tentang kemandirian dan pemberdayaan lokal. Tentu saja hal ini tidak lepas dari terbitnya UU
22/1999 dan UU 25/1999 yang mendorong ide kemandirian daerah dan desa secara nyata. Ini
cukup jelas dinyatakan oleh Pemerintah Kabupaten Selayar, seperti yang dikemukakan oleh Bupati
Selayar, M Akib Patta2, yaitu:
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah / Otonomi
Daerah memberikan peluang kepada Kabupaten/Kota untuk mengembangkan dan
meningkatkan kegiatan pembangunan dengan mengacu dan bertumpu pada
kemampuan prakarsa, inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengelola dan
memanfaatkan segenap potensi sumberdaya pembangunan yang berhakekat pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui strategi pemberdayaan
masyarakat.
Selain dari itu, beberapa alasan pokok lahirnya perda dana perimbangan kabupaten – desa
merupakan respon atas desakan dari desa yang tidak serta merta dapat diselesaikan masalahnya
dengan cepat di tingkat Kabupaten padahal masalah tersebut sebatas persoalan desa semata.
Dalam FGD pada tanggal 14 September 2004 di ruang Rapat Bupati yang dihadiri oleh Asisten
Pemerintahan, Kepala PMD, Kepala Badan Perencanaan dan penelitian Daerah, Asisten Ekbang,
Kabag Hukum, Kabag Adm Pembangunan, Badan Keuangan Daerah dan Camat Bontomanai
2 Bupati Selayar, Akib Patta, Makalah round table discussion, Strategi Pemberdayaan Desa: membangun relasi Desa dan
Kabupaten Jalan mewujudkan Otonomi Desa, Jogjakarta, 25-27 Mei 2004.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 9
(sebanyak 11 orang - lihat lampiran notulen FGD tgl 14 September 2004) tertangkap semangat
untuk mendorong desa lebih otonom, diantaranya:
�� Sebagian besar desa tidak memiliki aset (kekayaan desa) sebagai modal untuk
melakukan pembangunan dan pelayanan sehingga seolah-olah penggalangan
dana merupakan tanggungjawab kepala desa. Atau dengan kata lain Kepala Desa
menanggung dana pembangunan desa. Meskipun pada era pra UU 22/1999 telah
ada dana bantuan desa yang disebut Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPDK)
– inpres desa (sampai dengan tahun 2000) yang besarnya Rp10.000,000,- namun
ini dianggap sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan yang ada.
Contoh pada masa sebelum Perda ini diberlakukan, setiap ada kegiatan kunjungan
ke desa, beban atas kunjungan tamu ini dipikul oleh sebagian besar rakyat,
padahal semua kegiatan Kabupaten mengharuskan semua instansi turun ke desa,
“...paling tidak ada air panaslah”, celetuk mereka. Maka betapa beratnya beban
yang ditanggung desa, demikian juga dengan kegiatan yang lain yang
membutuhkan dana. Kepala desa lalu seolah memiliki kewenangan memaksa
rakyat untuk menyediakan dana dan rakyat harus memenuhinya.
�� Selain itu dari hasil forum UDKP, Bupati melalui kimpraswil kewalahan menerima
permintaan bantuan dari desa yang skala kegiatannya sangat kecil dan
perspektifnya desa. Misalnya seperti usulan proyek batas tapal antar desa, jalan
antar dusun dalam desa, dan seterusnya. Hal-hal semacam ini muncul karena
desa nyaris tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri.
�� Semua permintaan masyarakat (desa) juga diajukan melalui DPRD. Permintaan ini
diterjemahkan sebagai aspirasi yang datangnya dari konstituen oleh DPRD,
sehingga usulan pembangunan semakin menumpuk banyak. Usulan-usulan ini
pada akhirnya harus dipilah lagi mana yang prioritas dan mana yang tidak
prioritas, hal ini juga merepotkan kinerja Dinas.
Sejauh ini dari gambaran yang nampak tersebut sebenarnya jelas didorong kuat oleh Bupati yang
memprakarsai lahirnya perda perimbangan keuangan daerah dan desa tersebut. Beberapa dasar
pemikiran prakarsa yang melandasi kebijakan tersebut dikemukakan oleh Bupati, untuk
memperkuat pernyataan di atas, yaitu3 :
�� Beberapa proyek/kegiatan yang berskala kecil selama ini masih dilaksanakan
oleh tingkat kabupaten, padahal dipandang dari sudut cost and benefit lebih
menguntungkan apabila dikelola oleh desa.
�� Masalah sosialisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa
dipandang lebih efektif apabila dikomunikasikan oleh desa.
�� Memperhatikan keseimbangan pertumbuhan antara wilayah daratan dan
kepulauan
�� Penguatan pemerintahan desa
�� Pembagian dana pembangunan desa yang dulu dikenal dengan Inpres Bantuan
Desa tidak diterima secara utuh akibat terjadinya pemotongan dana di tingkat
atas.
C. Prakarsa
Dengan latar belakang permasalahan yang seperti itu, Bupati terinspirasi dengan UU 25/99
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Dearah. Ide ini kemudian dikembangkan dalam bentuk
konsep yang disusun oleh Bagian Keuangan yang kemudian disempurnakan oleh Bagian Hukum,
lalu ditawarkan kepada DPRD untuk dibahas menjadi perda. Ternyata tanggapan DPRD sangat
positif, bahkan prakarsa ini oleh DPRD didorong menjadi kebijakan Kabupaten yang dituangkan
dalam bentuk peraturan daerah dan segara dilaksanakan di tahun 2002. Selain itu, dalam FGD
dengan dinas terkait pada tgl 14 September 2004, diperoleh beberapa informasi bahwa prakarsa
dana perimbangan desa terbit karena beberapa alasan, yaitu:
3 idem
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 10
a) meningkatkan pelayanan masyarakat, agar berkembang usaha masyarakat di desa
b) desa yang mempunyai masalah-masalah sendiri, bisa mengatasi masalahnya
sendiri,
c) memberi kesempatan pada desa untuk berdemokrasi
d) UU 34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menekankan minimal 10%
dikembalikan ke desa
Kebijakan belum dikembangkan, persoalan politis muncul, yaitu DPRD mengkritik bahwa kerangka
kebijakan ini tidak cepat dilaksanakan oleh Pemerintah. Namun hal ini ditanggapi oleh Bupati
dengan meminta DPRD tidak tergesa-gesa melaksanakan dalam bentuk perda, perlu ada
prakondisi yang tepat supaya tidak menimbulkan masalah. Maka tahun 2001, sebagai tahun
penjajagan, ke 65 desa secara serentak mendapatkan dana tunjangan kepada aparat Desa
sebesar antara 25 juta – 30 juta per desa. Ini sebagai upaya sosiasiliasi yang tentu saja akan
menimbulkan kesulitan dalam penerapkan.
Mula-mula prakarsa tersebut didahului dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 25/Tahun
2001 tentang Penerima Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa tahun Anggaran 2001
tanggal 5 September 2001. Pada tahun 2002 dana ditingkatkan menjadi Rp 50.000.000 per desa
sebagai upaya prakondisi. Setelah melakukan prakondisi kebijakan ini di tahun 2001 dan 2002,
maka diusulakanlah draft perda dana perimbangan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa.
Prakarsa dana perimbangan ini, yang kemudian lebih dikenal dengan DAU desa, pada awalnya
dialokasikan sebesar 70 juta perdesa. Namun karena dirasa kurang, Bupati menetapkan untuk
ditingkatkan menjadi 100 juta sebagai besaran pokok (pagu) ditambah dengan indikator luas
wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis dan perumbuhan ekonomi desa. Selain itu dalam
penerimaan juga terdapat dana tambahan dari pendapatan pajak daerah seperti PBB, Tambang
Galian C dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)4.
Gambar 2.1 Diagram Alur lahirnya perda
Dengan terbitnya Perda 03/2002 mendorong peningkatan pelayanan kepada publik sekalipun
dalam dua tahun ini kegiatan desa yang didanai dari DAU Desa yang sangat dominan adalah
kegiatan peningkatan sarana administrasi seperti pengadaan gedung kantor desa, pengadaan ATK
dan sarana penunjang pelayanan publik. Namun sebagian desa sudah ada yang mempunyai
prakarsa untuk dikembangkan sebagai alat produksi. Lebih dari itu, dengan terbitnya perda
tersebut ditujukan untuk mendorong adanya5:
a) Keadilan; yang merujuk pada suatu kondisi dimana tidak terjadi dominasi, serta
pemeratan dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan pembangunan. Landasan keadilan
4 SE Bupati Selayat No 903/341/VI/2003/KEU tgl 18 Juni 2003 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan
APBDesa.
5 idem
Desa
Dinas
Bupati
DPRD
Draft Perda
UDKP
UU 22/1999
UU 25/1999
UU 34/2000
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 11
ini merupakan koreksi mendasar atas praktek eksploitasi dan marjinalisasi yang telah
berlangsung lama.
b) Demokrasi; yang hendak menunjuk pada suatu kondisi dalam mana pengambilan
keputusan tidak dilakukan dengan cara paksa dan segala bentuk tekanan yang
mengabaikan dialog. Demokrasi disini diartikan sebagai sistem pemerintahan yang
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
c) Kemajuan; menunjuk pada suatu kondisi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi di
desa dapat berkembang pesat, dan menjadi salah satu kekuatan yang mengubah desa.
Desa masa depan bukan lagi desa dengan segala kekumuhannya, melainkan desa yang
berkembang pesat dan menjadi pelopor peradaban baru. Sudah tentu teknologi yang
dikembangkan di desa bukan teknologi yang menghancurkan lingkungan, melainkan
sebaliknya.
Selain penjelasan dari Pemerintah Kabupaten seperti di atas, ditemukan pula pendapat dari aparat
desa dalam FGD di desa Polebunging, Bungaiya, Bontolebang dan secara terpisah berdiskusi
dengan ketua Asosiasi BPD, Kepala Desa Bontosunggu dan Bontotangga. (lihat lampiran notulensi
tgl 15 September 2004) Dari mereka diperoleh, bahwa latarbelakang dari lahirnya perda ini
adalah:
�� Merupakan upaya pembardayaan desa sebagai daerah otonom.
�� Meningkatkan kapasitas dari aparat desa dan masyarakat melakukan
pembangunan di desa.
�� Menyelesaikan masalah desa secara cepat dan dapat dilaksanakan oleh desa
atas kewenangan yang ada.
�� Menjawab kebutuhan akan dana pembangunan yang selama ini tidak bisa
diperoleh desa secara langsung dari usaha sendiri.
�� Melipatgandakan pelaksanaan proyek desa dengan adanya swadaya
masyarakat.
�� DAU mendorong desa melaksanakan rumah tangganya sendiri terutama dalam
melaksanakan pembangunan, karena kalau diproyekkan hargaya akan sangat
mahal dan warga masyarakat tidak merasa memiliki.
�� Menghindari manipulasi proyek-proyek yang dilakukan Kabupaten yang
mengerjakan proyek skala desa.
�� Meningkatkan dan atau mempercepat pemenuhan pelayanan dasar umum,
seperti pendidikan pra sekolah (TK), sarana transportasi, dan ekonomi kepada
warga desa.
Pernyataan dari Kades desa Mare-mare, kecamatan Bontoharu, Andi Julia Cahaya memberikan
gambaran bahwa yang mendasari terbitnya DAU desa adalah
Yang mendasari DAU ini diberikan ke desa adalah UU 22/99, dan selama ini
banyak pembangunan yang mubazir di desa, seperti di tempat kami sudah ada SD
yang diregrouping. Ini menandakan bahwa pembangunan selama ini tidak efisien.
Gedung sekolah ini sekarang tidak dimanfaatkan, yang satu kosong.
Sebelum ada DAU dulu semua kegiatan di desa dilaksanakan dengan swadaya.
Desa dulu mempunyai pendapatan asli dari pungutan galian C, satu rate
pengangkutan 1.000 rupiah, namun sekarang pungutan ini diminta oleh Pemda,
kami hanya menerima bagiannya saja.
Gambatan dari penyataan itu jelas memberikan makna bahwa dengan adanya DAU desa, apa
yang selama ini dibangun tanpa adanya rasa memiliki dan tumbuh dari desa tidak memberikan
banyak manfaat bagi warga desa. Dan UU 22/1999 telah mendorong adanya otonomi dan
demokratisasi di tingkat desa menjadikan semangat untuk membangun secara lebih baik
berkembang di kalangan warga masyarakat desa.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 12
BAB III
PROSES PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN PENYUSUNAN DANA PERIMBANGAN
Dari hasil semua FGD memberikan penjelasan yang hampir sama mengenai tahap perencanaan
penyusunan penggunaan DAU. Di tingkat desa secara umum terdapat kerangka perencanaan
yang baku, yaitu yang disebut dengan musbang-Des (berdasarkan pada permendagri 09/1982
tentang P5D atau menggunakan SEB 50/2004). Dengan kerangka seperti itu, sebenarnya apa
yang direncanakan di desa sudah cukup konstruktif dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai
mekanisme partisipatif. Namun dari yang dikemukan para partisipan FGD, dapat ditemukan ada 2
mekanisme proses penjaringan kebutuhan di masyarakat, yaitu melalui musbang desa yang akan
diusulkan melalui musrenbang atau rakorbang dan mekanisme perencanaan yang diusulkan untuk
mendapatkan DAU dan dilengkapi dengan RAB (rencana anggaran & biaya proyek) seperti yang
digambarkan dalam alur di bawah ini.
Gambar 3.1 Diagram Alur Perencanaan DAU
Mekanisme akan berubah apabila ada “intervensi” pendana kegiatan dari luar desa (APBD
Kabupaten), ini terlihat jelas di desa-desa yang menerima proyek PPK (Program Pengembangan
Kecamatan). Adanya proyek PPK di desa mengakibatkan terdapat 2 atau 3 mekanisme forum
perencanaan (need assessment) di desa. Dengan demikian seolah diantara forum tidak ada
keterkaitan, seolah-olah masing-masing mekenisme memerankan fungsi dan tujuan sendirisendiri.
Seperti PPK misalnya, mustinya dapat menjadi 1 bagian dari proses pembelajaran tentang
perencanaan dan penganggaran secara partisipatif, tetapi nyatanya PPK lalu menjadi bagian lain
dari proses pembangunan di desa. Misalnya, ditemukan di desa Bontolebang, di mana anggota
Forum
DAU
Forum
Musbang
Desa
Forum
PPK
UDKP Musren-
Bang
APBD
APBN
Pelaksanaan
Dana Di DESA
PPK
APBDes
RAB
Konsultasi Publik
A
A
A
B
B
C C
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 13
masyarakat terlibat aktif dalam PPK tetapi tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan musbandes
atau perencanaan DAU. Ketika ditanya apakah dilibatkan dalam perencanaan DAU atau musbangdesa,
mereka tidak tahu kalau ada kegiatan seperti itu.
Dalam pelaksanaan perencanaan dan penyusuanan DAU (baca juga APBDes) terdapat 4 pihak
yang terlibat aktif, yaitu LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BPD (Badan Perwakilan
Desa), Aparat Desa, dan tokoh masyarakat. Secara umum, biasanya tokoh masyarakat
diidentikkan dengan representasi warga masyarakat disamping BPD. Dalam perencanaan
umumnya desa-desa ini jarang sekali melakukan analisa kebutuhan (community need assesment)
dari tingkat akar rumput, atau dengan kata lain tidak dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif.
Selain itu dapat disimak mekanisme yang ada di desa-desa di Selayar seperti dalam diagram alur
di atas, yang dalam proses perencanaan terdapat 2 mekanisme yang tidak berkaitan. Memang di
beberapa desa ada yang melaksanakan 1 kali forum perencanaan untuk dua tujuan yaitu
menggajukan melalui DAU dan forum UDKP. Namun umumnya terdapat 2 forum perencanaan,
yaitu forum DAU dan forum musbang-desa, di luar forum PPK. Secara detail perencanaan di
tingkat desa dapat kita lihat seperti tergambarkan dalam diagram IIIb alur di bawah.
Dengan demikian dari 2 gambar (3.1 & 3.2) alur perencanaan APBDes dapat dijelaskan bahwa
umumya desa-desa di Kabupaten Selayar terdapat 2 forum perencanaan, yaitu:
1. Rencana penganggaran dilaksanakan dalam forum desa tanpa mengikuti mekanisme
musbang desa. Artinya diadakan forum baru selain forum musbang desa untuk menyusun
kegiatan dan anggaran yang akan dibiayai oleh DAU dari Kabupaten. Penetapan APBDes
dilaksanakan setelah ada penetapan besar DAU, dalam proses ini dilakukan dengan
membuat prioritas pelaksanaan pembelanjaan yang dibutuhkan. Dan forum musbang desa
dilaksanakan sendiri untuk digunakan mengajukan aspirasi kebutuhan kepada UDKP.
2. Forum musbang dilaksanakan untuk menyusun perencanaan kegiatan APBDes maupun
yang diusulkan melalui forum UDKP
�� Umumnya partisipan dalam forum tersebut adalah BPD dan aparat desa, LPM
ditambah dengan tokoh masyarakat, pemuda dan PKK. Dalam hal ini keterlibatan
publik hanya pada forum sosialisasi oleh anggota BPD yang dipilih dalam sistem
distrik. Jadi sosialisasi merupakan tanggungjawab dari BPD. Dalam pelaksanaan
pembelanjaan dilakukan oleh LPM atau dibentuk semacam panitia yang kemudian
ditawarkan kepada warga masyarakat untuk dilaksanakan.
�� APBDes ditetapkan setiap tahun namun belum ada kerangka kerja yang berkelanjutan
sehingga kemungkinan besar akan ada kegiatan yang tidak produktif dan parsial
hanya dianggarkan dengan dominasi kepentingan dari kelompok yang kuat.
3. Selain itu ada mekanisme baru yang muncul karena ada proyek di luar APBD Kabupaten
atau Desa, seperti PPK, P2KP, PMP yang datang dari Pemerintah Pusat. Di beberapa desa
ditemukan bahwa PPK merupakan forum perencanaan di luar mekanisme yang lazim
digunakan.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 14
Gambar 3.2 Alur Perencanaan APBDesa (DAU Desa)
Penjelasan proses perencanaan seperti tersebut di atas memang cukup dipahami oleh sebagian
besar aparat desa, seperti apa yang dikemukakan oleh Ketua LPM desa Polebunggi, dan disetujui
oleh Kades Polebunggi, M. Amin, Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam desa dan ketua
BPD, yaitu:
LPM (ketua LPM) cukup paham tentang perencanaan pembangunan sehingga apa
yang direncanakan dilakukan sosialisasi dulu, hal ini dilakukan dalam public
hearing dengan kelompok masyarakat yang lain. Kemampuan ini dimiliki karena
pengalamannya terlibat dalam Proyek air bersih yang dilaksanakan oleh Care
International pada tahun 1991. (Ketua LPM saat ini merupakan kader Care
International, yang melaksanakan program air bersih di desa Polebunggi pada
tahun 1991). Menurutnya pengalaman dalam melaksanakan proyek air bersih
bersama Care, membantunya untuk melaksanakan pembangunan dengan DAU ini
dengan cara yang sama, yaitu melakukan sosialisasi (baca konsultasi publik).
Dengan cara seperti itu, melahirkan rasa memiliki yang cukup mendalam pada
masyarakat sehingga mendorong pembangunan lebih berkualitas dan bermanfaat
dibandingkan dilaksanakan oleh pihak lain misalnya rekanan.
Dia mencontohkan prasarana air bersih yang telah dbangun oleh warga, sampai
sekarang fasilitas air bersih ini masih berfungsi dengan baik. Karena dilakukan
perawatan dan perbaikan secara berkala oleh masyarakat secara swadaya dan
sukarela.
Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh kepala desa Mare-mare tentang perencanaan
kegiatan yang didanai lewat DAU desa, yaitu
Di desa Maremare dilakukan musbangdes dan didiskusikan bersama apa yang
penting untuk dilakukan desa, misalnya ada kebutuhan memperbaiki masjid, jalan,
kantor desa, dan lain-lain. Hasilnya dirumuskan dalam rencana APB Desa, terus
dibahas oleh BPD, setelah disetujui ditanda tangani Kades dan BPD dan diajukan
LPM
melakukan
asesment
Kegiatan
dilaksanakan
oleh LPM
Penetapan
APBDes &
PAK
Paparan hasil asesemen dihadapan
aparat desa, BPD dan tokoh
masyarakat
Perbaikan oleh LPM (lembaga
pemberdayaan desa)
APBDes disahkan
APBDes dicairkan setelah penetapan
APBD dan Desa telah menyerahkan
RAB & LPJ Kades pada tri-wulan
pertama oleh Kades atau yang utus
Kades
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 15
ke Bagian Keuangan. Yang mencairkan dana adalah Kades dengan Bendahara,
desa menerma cek yang dibawa ke Bank Pembangunan Daerah.
Masih dalam hal sama, proses pelaksanaannya pun dengan mekanisme yang cukup terbuka, dan
mengacu pada SE Bupati No. 903/290/VII/2004 tentang Mekanisme pertanggungjawaban dan
alokasi pendanaan.
Dalam pelaksanaannya, pendapat Kades Mare-mare dan sekdes Parak, memberikan gambaran
bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai DAU, melibatkan banyak pihak selain LPM, yaitu:
Di Mare-mare pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pembentukan
panitia pembangunan dengan musyawarah desa, misalnya panitia pembangunan
TK, jalan, dan lain-lain. Panitia ini bertugas menyelesaikan rencana desa,
termasuk ketika disepakati untuk swadaya masyarakat, merekalah yang
menghimpun dana maupun dana khusus lainnya, misalnya dari fihak ketiga.
Di Parak pelaksanaan dilakukan melalui BPD membentuk panitia perencanaan
secara musyawarah sebanyak 5 orang, terdiri dari BPD 1 orang, perangkat 2
orang, tokoh masyarakat 1 orang dan Kades sendiri. Panitia perencanaan ini
bertugas menyusun RAB dan gambar desain. Memang tidak terlalu detail karena
SDM kami yang terbatas, tapi minimal ada gambaran rencana yang lebih baik.
Kemudian diserahkan kepada LPM untuk dilakanakan.
Berbagai jenis mekanisme yang ada di masing-masing desa menunjukkan betapa beragamnya dan
independennya desa dalam menetapkan mekanisme yang dianggap paling cocok di desanya. Ada
yang menyerahkan langsung kepada LPM, namun ada yang membentuk panitia pembangunan
seperti di Mare-mare.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 16
BAB IV
SUBTANSI ADD
A. Alokasi Dana
Kabupaten Selayar mensahkan perda 03/2002 sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian
desa, sebagai suatu daerah otonom. Tentu hal ini merupakan suatu langkah yang sangat maju
dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Indonesia, sekalipun APBD kabupaten selayar hanya
sebesar sekitar 150 milyard. Diawali dengan dana perimbangan yang dilaksanakan pada tahun
2001 sebesar 25 – 30 juta per desa, lalu berkembang menjadi perda di tahun 2002, merupakan
hal yang luar biasa. Dana ke desa ini disebut dengan Dana Alokasi Umum Desa dengan mengacu
pada UU 25/1999 tentang DAU Kabupaten. Demikian juga dengan perda 03/2002 yang disebut
dengan Perimbangan Keuangan pemerintah Kabupaten dan Desa. Bentuknya dari DAU ini adalah
block grant, yaitu dana diserahkan kepada desa untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan desa
masing-masing.
Namun demikian, dalam beberapa hal masih terdapat intervensi dari Kabupaten, seperti pada
tahun 2003 terdapat penetapan komposisi pengalokasian DAU desa, yaitu antara 40% untuk
belanja rutin dan 60% untuk belanja pembangunan. Namun pada tahun 2004 berubah menjadi
50% untuk belanja rutin dan 50% untuk belanja pembangunan6. Namun demikian terdapat desa
yang alokasi belanja rutinnya mencapai 70%, seperti desa Laiyolo yang dikemukakan oleh Kepala
desanya, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
penggunaan DAU th 2003 dana rutin sebesar 50%, tahun 2004 mengalami
kenaikan menjadi 70%. Dana rutin tahun ini termasuk gaji yang diberikan kepada
seluruh aparat desa (5 orang), guru TK 2 orang, imam desa (5 orang), seluruh
BPD (5 orang), LPM (10 orang) dan 2 orang fasilitator Desa PPK
Bukan hanya desa Laiyolo, desa Bontosunggu, desa terbesar di Kabupaten Selayar dengan
jumlah penduduk mencapai 3100 jiwa, juga mengalokasikan belanja rutin sebesar hampir 65% di
tahun 2004..
Selain itu pada tahun 2004 ini ada instruksi Bupati bahwa sebagian DAU harus dialokasikan untuk
pembiayaan pengelolaan TK (taman kanak-kanak)7. Apabila instruksi ini tidak dilaksanakan maka
perolehan DAU akan ditunda. Tekanan ini terjadi atas desakan Plan Internasional dalam program
PADU (pendidikan anak dini usia). Hal ini kemudian dikembangkan menjadi kewenangan desa.
Artinya pengembangan dan pengelolaan TK menjadi kewenangan desa. Hal selain karena desakan
juga didukung oleh Plan karena hampir di setiap desa Plan melakukan pengembangan kader PADU
yang juga dapat ditingkatkan menjadi guru TK atau pengelola TK. Bahkan Plan juga mendukung
pendanaan untuk melakukan peningkatan kapasitas perangkat desa, terutama BPD.
Pada tahun 2004 ini juga, terdapat instruksi kepada desa sebagai upaya peningkatan kapasitas
aparat desa maka desa diwajibkan menyediakan dana pendamping sebesar 1 juta untuk program
kabupaten yang disediakan sebesar 25 juta untuk 66 desa. Selain itu juga diwajibkan desa
menyediakan honor bagi fasilitator desa PPK sebesar Rp 50.000 per orang. Meskipun ada
beberapa desa hanya memberikan sebesar Rp 50.000 untuk 2 fasilitator seperti di Bontolembang.
Selain ada instruksi sebagai tuntunan untuk pengalokasian anggaran, desa juga berprakarsa
sendiri, sebagian DAU tersebut dialokasikan sebagai modal usaha yang dapat dipinjam oleh rakyat
secara bergilir dalam jangka waktu pendek. Misalnya pinjaman kelompok pembuat kapal
penangkap ikan, pembelian bibit jeruk. Namun sebagian besar pada 2 tahun ini dana dialokasikan
untuk membangun fasilits umum, seperti kantor desa, kantor BPD, posyandu dan gedung TK.
6 Keputusan Bupati Selayar No 291 Tahun 2003 tentang Penetapan Pagu Definitif Dana Perimbangan Keuangan Desa
Tahun aAnggaran 2003 dan Keputusan Bupati Selayar No 97 Tahun 2004 tentang Pagu Sementara Dana Perimbangan
Keuangan Desa Tahun Anggaran 2004
7 SE Bupati No. 903/290/VII/2004/KEU tertanggal 7 Juli 2004 perihal PedomanUmum Penyusunan Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBDes.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 17
Sedangkan proyek yang mengarah kepada pemberdayaan belum nampak kecuali di beberapa
desa seperti Menara Indah. Dana yang dialokasikan kepada PKK pun masih mengarah kepada
pembangunan gedung PKK, bukan kepada para ibu-ibunya.
Selain dari dana DAU desa, di beberapa desa mendapat kegiatan dengan dukungan dana dari luar
seperti melalui PPK, P2KP, PMP dan Plan Internasional. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan
bersama masyarakat tetapi tidak melalui mekanisme pertanggungjawaban kepala desa yang
memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap pembangunan di desanya.
B. Mekanisme Distribusi
Mekanisme distribusi dana dari kabupaten telah diatur dalam Keputusan Keputusan Bupati Selayar
No 291 Tahun 2003 tentang Penetapan Pagu Definitif Dana Perimbangan Keuangan Desa Tahun
Anggaran 2003 dan Keputusan Bupati Selayar No 97 Tahun 2004 tentang Pagu Sementara Dana
Perimbangan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2004 serta secara detail dijelaskan dalam SE
Bupati No. 903/290/VII/2004/KEU tertanggal 7 Juli 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes.
Sebagian besar informasi yang dihimpun dalam FGD menjelaskan bahwa apa yang disampaikan
tidak banyak menyimpang dari SE Bupati No. 903/290/VII/2004/KEU tertanggal 7 Juli 2004 perihal
Pedoman Umum Penyusunan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes. Beberapa hal yang
ditangkap dari FGD adalah:
�� Pencairan dana dapat dilakukan dalam tri-wulan sekali, dengan rumus besar
DAU dibagi 3 jadi DAU cair secara berkala dalam 4 kali setahun. Dana cair
setelah ada pelaporan kinerja dari Kades, kalau tidak maka pencairan akan
tertunda.
�� Pada tahunan 2003 pembagian proporsi dana adalah 40% untuk belanja rutin
dan 60% kebutuhan belanja pembangunan.
�� Dari 150 juta DAU yang diperoleh telah mendorong partisipasi warga berupa
sumbangan tanah dan kebun kelapa untuk kebutuhan publik seperti lahan
untuk SMK, Kantor polisi, KUA dan polindes serta gedung PKK.
�� Pembelanjaan DAU dilakukan oleh LPM sebagai mitra kepada desa untuk
melakukan pembangunan di desa.
�� LPJ kepala desa dipertanggungjawabkan kepada BPD melalui rapat paripurna
BPD dengan dihadiri unsur kasun, imam desa, perangkat dan tokoh. Untuk
publikasi dibacakan pada Forum Masjid yang dilakukan setelah shalat Jumat di
masjid Agung desa. Selain dibacakan, laporan juga ditempelkan di papan
pengumuman 4 masjid di desa selain di masjid Agung desa.
�� Dalam tiap 3 bulan juga dilakukan rapat bersama dengan unsur BPD, imam
desa, perangkat dan para tokoh masyarakat.
C. Formula
Penerimaan dari Kabupaten menjadi sumber penerimaan utama desa. Hal ini terjadi karena di
hampir seluruh desa tidak lagi mempunyai sumber kekayaan semacam tanah bengkok, setelah
Kokolohe berubah status dari milik desa menjadi tanah adat, tanah negara, maupun dibagikan
kepada masyarakat. Menurut Perda Nomor 03 Tahun 2002, perimbangan desa dari Kabupaten
terdiri dari 3 (tiga) sumber, meliputi:
1. Bagian desa dari penerimaan pajak dan retribusi, meliputi Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Perkotaan dan Perdesaan (SKB), Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bagian Dana dari Perolehan Hak Atas Tanah
danBangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam,
2. Dana Alokasi Umum, dan
3. Dana Alokasi Khusus
Secara rinci dana perimbangan tersebut bersumber pada komposisi kekuatan keuangan daerah
yaitu:
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 18
1. Bagian desa dari penerimaan Pajak dan Retribusi dirinci sebagai berikut:
a) Penerimaan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan
(Sektor SKB) dibagi dengan imbangan 25% untuk Pemerintah Daerah dan 75% untuk
Pemerintah Desa.
b) Penerimaan Daerah dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dibagi dengan
imbangan 75% untuk Pemerintah Daerah dan 25% untuk Pemerintah Desa.
c) Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibagi dengan imbangan 25% untuk
Pemerintah Daerah dan 75% untuk Pemerintah Desa.
d) Penerimaan Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi
dengan imbangan 25% untuk Pemerintah Daerah dan 75% untuk Pemerintah Desa.
e) Penerimaan Daerah dari Sumber Daya Alam selain dari Tambang Galian Golongan C
dibagi dengan imbangan 25% untuk Pemerintah Daerah dan 75% untuk Pemerintah Desa
2. Bagian desa berupa Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) ditetapkan sekurang-kurangnya
10% dari penerimaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam APBD untuk seluruh Desa.
Besarnya DAU Desa yang diterima desa tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah
DAU seluruh Desa dengan ‘porsi’ desa berangkutan. Porsi desa ini merupakan proporsi ‘bobot
desa’ terhadap jumlah ‘bobot semua desa’ di wilayah Kabupaten Selayar. Secaca formula
dituliskan:
[ ] ⎥⎦

⎢⎣

=
Jml Bobot seluruhDesa
Penerimaan Desa JumlahbagianDAU semuaDesa x Bobot DesaYbs
Penetapan bobot desa didasarkan oleh 4 (empat) kriteria, yaitu:
a) Luas Wilayah;
b) Jumlah Penduduk;
c) Kondisi Geografis Desa; dan
d) Pertumbuhan Ekonomi Desa.
Penetapan perhitungan DAU berdasarkan bobot desa ini dilakukan oleh Panitia Perimbangan
Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diketuai oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Selayar dan anggotanya terdiri dari berbagai unsur Pemda8.
Rumusan pembobotan diatur sebagai berikut:
Indikator Kriteria Bobot
Luas Wilayah a) s.d 1.000 Ha
b) 1.000 – 1.500 Ha
c) 1.500 – 2.000 Ha
d) 2.000 Ha keatas
1
2
3
4
Jumlah Penduduk a) s.d 1.000 Jiwa
b) 1.000 – 1.500 Jiwa
c) 1.500 – 2.000 Jiwa
d) 2.000 Jiwa keatas
1
2
3
4
Kondisi Geografis a) Sangat rendah
b) Mudah
c) Sulit
d) Sangat Sulit
1
2
3
4
Pertumbuhan Ekonomi Desa 1
3. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBD kepada desa tertentu untuk membiayai
kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD.
8 Keputusan Bupati Selayar Nomor 91 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Perimbangan Keuangan Daerah dan
Desa Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2003.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 19
Penerimaan desa dari perimbangan ini yang sudah dilaksanakan daerah dalam tahun 2003 dan
tahun 2004 baru dari sumber pembagian Pajak dan Retribusi dan dari sumber DAU Desa.
Besarnya penerimaan dari DAU tahun 2004 berkisar yang terendah Rp144.529.000,- dan tertinggi
Rp193.046.000,-9 Rata-rata desa menerima dengan baik pembagian tersebut. Dalam FGD di
beberapa desa dapat digali informasi yang kurang lebih menyatakan puas.
Pembagian DAU yang diterima oleh desa sudah baik dan adil. Ada desa yang lebih
banyak penduduknya dan jauh dari ibukota serta sulit dijangkau menerima DAU
lebih besar dari desa lain yang lebih kecil dan lebih sedikit penduduknya.
Namun proporsi pemakaian dana 60/40 maupun 50/50 untuk rutin dan
pembangunan tidak dapat ditepati secara konsisten oleh desa. Ada desa yang
membelanjakan untuk rutin hingga 70%. Hal ini disebabkan jumlah perangkat
yang harus menerima gaji lebih banyak dibanding dengan desa lain karena faktor
luas wilayah dan jumlah penduduknya, sehingga yang digunakan untuk rutin
menjadi lebih besar. Kebutuhan rutin untuk gaji ini tidak diformulasikan dalam
rumus DAU desa. Ada desa yang menggaji LPM nya dan ada desa yang tidak
memberikan gaji pada LPM.
Penerimaan desa dari pembagian pajak dan retribusi yang sudah dilaksanakan meliputi bagian
PBB sektor SKB, Tambang Golongan C dan IMB. Sedang yang dari BPHTB dan penerimaan
Sumber Daya Alam selain dari Tambang Galian Golongan C belum ada pembagian ke desa10.
Pembagian dana ke desa di Kabupaten dikelola oleh Bagian Keuangan. Meskipun sudah ada
formula yang ditetapkan, namun Panitia Perimbangan Keuangan Daerah masih menggunakan cara
manual dan ditulis tangan dalam menentukan bobot desa. Dengan cara seperti ini, kemungkinan
kesalahan dan penyimpangan menetapkan jumlah DAU Desa masih mungkin terjadi.
Informasi dari salah satu Panitia, kami masih belum menggunakan komputer
untuk menentukan bobot desa dan jumlah dana yang diterima desa, masih ditulis
tangan. Untuk tahun 2004 ini juga kami hanya menambahkan secara rata sebesar
2 juta per desa karena tambahannya tidak banyak.
Memang jumlah DAU dilihat dari pagu tetap 2003 dengan pagu sementara 2004
perbedaan jumlahnya hanya 2 juta untuk semua desa.
Sejauh ini tidak ada sangsi dari Kabupaten kepada Desa yang membelanjakan rutin maupun
pembangunan tidak sesuai dengan SE Bupati. Yang dituangkan dari SE tersebut hanya berupa
himbauan, desa diperbolehkan berkreasi sendiri menetapkan penggunaan pagu yang diterimanya
sejauh itu kebutuhan desa dan didasarkan oleh musyawarah warga.
Tabel 3.1 APBD, Dana Perimbangan, dan Prosentase DAU Desa Tahun 2003 dan 2004
Tahun Anggaran 2003
APBD PAD Lain-lain Dana Perimbangan DAU untuk Desa [%] Desa
dg APBD
[%] Desa dg
Dana
Perimbangan
138,598,914,000.00 7,310,960,000.00 4,983,778,000.00 126,304,176,000.00 10,530,000,000.00
7.60
8.34
Tahun Anggaran 2004
APBD PAD Lain-lain Dana Perimbangan DAU untuk Desa [%] Desa
dg APBD
[%] Desa dg
Dana
Perimbangan
146,772,852,000.00 5,247,008,000.00 4,922,344,000.00 136,603,500,000.00 10,750,650,000.00
7.32
7.87
Sumber: Pemda Selayar (diolah)
Sesuai dengan pasal 5 Perda Kabupaten Selayar Nomor 03 tahun 2002, Dana Alokasi Umum
ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dari Penerimaan Pemerintah Daerah namun ketentuan pasal
9 Keputusan Bupati Selayar Nomor 97 Tahun 2004 tentang Pagu Sementara Dana Perimbangan Keuangan Desa Tahun
Anggaran 2004.
10 Keputusan Bupati Selayar Nomor 291 Tahun 2003 tentang Penetapan Pagu Definitif Dana Perimbangan Keuangan
Desa Tahun Anggaran 2003.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 20
ini rupanya belum dilaksanakan secara penuh oleh Kabupaten Selayar. Besar dana untuk desa di
tahun 2003 hanya 7,6% dari APBD atau 8,34% dari Dana Perimbagan Pusat dan Daerah, sedang
pada tahun 2004 sebesar 7,32% dari APBD atau 7,87% dari Dana Perimbangan Pusat dan
Daerah. Kecenderungan pemberian dana ke desa, meskipun jumlahnya naik rata-rata 2 juta per
desa, namun prosentase dari APBD maupun Dana Perimbangan Pusat dan Daerah justru
cenderung menurun dari 8,34% (2003) menjadi 7,87% (2004).
Kriteria yang ditetapkan untuk menentukan bobot desa yang menyangkut masalah Pertumbuhan
Ekonomi Desa tidak dapat diterapkan karena kesulitan data pertumbuhan yang masih belum ada
untuk setiap desa sehingga semua desa diberlakukan sama dengan bobot sebesar 1 (satu).
Dengan demikian kriteria ini menjadi tidak mempunyai makna. Bagian Keuangan mengakui
kelemahan ini.
Kami belum bisa menerapkan ketentuan untuk bobot pertumbuhan ekonomi desa.
Ketentuan ini tidak didukung oleh data yang cukup sehingga kami sementara
memberlakukan sama untuk semua desa dengan bobot sebesar 1 (satu). Kami
berharap ada masukan untuk masalah ini...
Dengan kondisi ini berarti di Kabupaten baru menerapkan tiga kriteria untuk menentukan nilai
bobot desa yaitu bobot Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kondisi Geografis Desa.
D. Pendapatan Asli Desa (PADes)
Apabila diamati lebih cermat, secara umum dapat ditangkap bahwa dengan adanya dana
perimbangan juga mendorong Desa membuat prakarsa dengan menerbitkan perdes yang
berorientasi pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa. Dalam beberapa hal kebijakan desa
ini menimbulkan pro dan kontra. Seperti halnya persoalan pungutan untuk angkutan antar desa,
terjadi perselisihan antara kepala desa Bontosunggu dan Bontotangga. Kepala desa Bontosunggu
sebagai pengusaha angkutan meresa keberatan atas pungutan tersebut karena menurutnya,
sudah dipungut oleh DLLAJR untuk yang berkaitan dengan retribusi angkutan. Persoalan semacam
ini, kemungkinan juga terjadi dengan kondisi dan obyek pungutan yang berbeda-beda. Dari FGD
dilaksanakan pada tanggal 17 September dengan beberapa BPD dan Kepala Desa di restoran
Jamalu, Baloiyya, tertangkap hal-hal seperti:
Sumber PAD desa Bontosunggu antara lain taksi laut, ikan kering, ternak, dan
bentuk pungutan desa secara resmi seperti pengurusan surat yang ditetapkan
desa dalam bentuk perdes. Demikian juga di Desa Bontomarannu, PADes dipungut
dari penyembelihan kambing, pesta pernikahan dan lain-lain. Kepala Desa
memahaminya bahwa semakin banyak Perdes Pungutan, akan semakin
memperbesar PADes. Jenis-jenis pungutan di desa Bontosunggu tersebut antara
lain:
a. pemakaian kekayaan Desa: pemakaian kios, penjualan barang campuran dan
kain, penjual sayur mayur & ikan.
b. jasa tambatan perahu: bokar muat & bea labuh.
c. hasil dan ternak: kopra, jambu mente, ternak besar & kecil.
d. jasa ketatausahaan, transaksi jual beli: pemberian pas jalan, keterangan
pindah penduduk, pengantar kelauan baik, pengantar ijin keramaian,
pengantar IMB, pengantar daftar keluarga, keterangan penduduk, pengantar
akte kelahiran, pengantar cerai, jual beli (barangbergerak dan barangtidak
bergerak).
Dilihat dari prakarsa untuk meningkatkan PADes memang cukup menakjubkan, hampir setiap
kegiatan rakyat yang menghasilkan income tidak terlepas dari bidikan pungutan desa. Tentu saja
dengan kondisi semacam ini terdapat dua hal yang patut disimak yaitu PADes meningkat atau
sebaliknya, akan terjadi penolakan oleh warga masyarakat karena terlalu membebani. Untuk itu
perlu ada perangkat yang jelas dari Kabupaten supaya berbagai bentuk pungutan itu tidak
membenani rakyat dan tidak menimbulkan permasalahan baru, misalnya, mengarahkan sumber
pendapatan desa yang dikaitkan dengan jasa pelayanan yang langsung diberikan oleh desa,
sehingga tidak asal memungut yang justru bisa berakibat pada ekonomi biaya tinggi.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 21
Sedangkan tentang penerimaan desa dari Dana Akolasi Khusus, sekalipun telah dijelaskan dan
dicantumkan di dalam Perda 03 tahun 2002, bahwa desa juga memiliki kesempatan mendapatkan
bagian dari penerimaan Dana Alokasi Khusus Daerah, tetapi pos ini sampai dengan tahun 2004
belum nampak di penerimaan desa.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 22
Tabel 3.2 Penerimaan Beberapa Desa di Kabupaten Selayar tahun 2003 dan 2004.
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
I Sisa Perhitungan tahun lalu - 8,000,000 - 4,750,000 - 4,750,000 - 4,750,000 - 16,609,000
II Pendapatan Asli Desa 59,568,000 120,000,000 1,950,000 35,000,000 11,494,108 1 1,400,000 20,598,000 42,000,000 2 7,625,982 81,493,000
1 Kekayaan Desa - - - - - - -
2 Swadaya/Gotong royong &
Partisipasi
50,000,000 - - 30,000,000 4,050,000 5 ,750,000 16,000,000 10,000,000 2 4,875,982 68,993,000
3 Pungutan Desa 9,168,000 40,000,000 1,950,000 5,000,000 5,944,108 5 ,650,000 2,598,000 1,000,000 2 ,750,000 12,500,000
4 Sumbangan fihak ke-3 400,000 80,000,000 1,500,000 2,000,000 31,000,000 -
5 Kerjasama antar desa dan atau
fihak ke-3
- - - - - - - - -
6 Lain-lain usaha yang sah - - - - - - - - - -
III Dana Perimbangan 158,618,153 169,329,000 160,760,000 167,914,000 148,953,602 1 54,850,000 154,619,500 162,101,000 1 68,285,500 176,328,000
1 Penerimaan dr Pajak & Retribusi 3,018,153 2,779,000 2,260,000 2,664,000 1,353,602 5 00,000 1,519,500 2,251,000 3 ,085,500 4,378,000
2 Dana Alokasi Umum Desa 155,600,000 166,550,000 158,500,000 165,250,000 147,600,000 1 54,350,000 153,100,000 159,850,000 1 65,200,000 171,950,000
3 Bantuan Keuangan dari Provinsi - - - - - - - - - -
IV Lain-lain pendapatan yang sah - - - - - - - - - -
1 Bantuan dana kontijensi - - - - - - - - - -
2 Pinjaman Desa - - - - - - - - - -
Total 218,186,153 297,329,000 162,710,000 207,664,000 160,447,710 1 71,000,000 175,217,500 208,851,000 1 95,911,482 274,430,000
Prosentase Pendapatan
1 Prosentase PADes 27.30 40.36 1.20 16.85 7.16 6 .67 11.76 20.11 1 4.10 29.70
- Prosentase swadaya thd PADes 83.94 - - 85.71 35.24 50.44 77.68 23.81 90.05 84.66
2 Prosentase Dana Perimbangan 72.70 56.95 98.80 80.86 92.84 9 0.56 88.24 77.62 8 5.90 64.25
Sumber: Perdes APBDesa dari beberapa desa Tahun 2003 & 2004 (Diolah)
Sumber Pendapatan Ds Parak Ds Polebunging Ds Bontolebang Ds Maremare Ds Bungaiya
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 23
Jumlah penerimaan desa dari 5 desa (tabel 3.5) pada tahun 2003 berkisar antara Rp 160.447.710,-
hingga Rp 218.186.153,- sedang pada tahun 2004 berkisar antara Rp 171.000.000,- hingga Rp
297.329.000,- Tampak disini bahwa penerimaan semua desa dari tahun 2003 ke tahun 2004 naik
antara 6,2% hingga 28,6%. Kenaikan penerimaan desa ini berasal dari semua sumber penerimaan
desa baik pendapatan asli desa maupun penerimaan dari sumbangan pemerintah daerah dalam
bentuk Dana Alokasi Umum Desa maupun pengembalian dari penerimaan pajak dan retribusi
daerah, kecuali desa Bontolebang yang penerimaan PADes-nya turun sebesar Rp. 94 ribu. Desa
Parak bahkan kenaikan PADes-nya sangat ekstrim dari sekitar Rp. 59 juta menjadi Rp. 120 juta
yang disumbang dari fihak ke-3. Kenaikan sumbangan secara ekstrim tersebut dipengaruhi oleh
motivasi masyarakat yang mulai diberi kepercayaan oleh pemdanya serta semangat membangun
desa yang dianggap selama ini tertinggal dari desa lain. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan dari
masyarakat peserta FGD.
“Dana bantuan yang sepenuhnya diberikan kepada desa ini mendorong adanya
rasa memiliki terhadap pembangunan di desa”. (Kepala Desa Parak)”
“...merupakan dana simultan sehingga mendorong adanya partisipasi warga secara
spontan dalam bentuk yang beranekaragam, seperti penyerahan tanah warga,
penyerahan pohon kelapa dan bentuk tenaga kerja secara kerja bakti di waktu
senggang warga. Dari partisipasi itu telah diserahkan tanah tanpa ganti rugi seluas
kurang lebih 5 Ha”. Tambahnya, yang diangguki kepala oleh seluruh peserta FGD.
Kondisi yang mirip, namun tidak persis sama dengan desa Parak dialami oleh desa Polebinging.
Desa ini pada tahun 2003 partisipasi masyarakat sangat rendah, bahkan di APBDes dituliskan nol
rupiah, namun pada tahun 2004 partisipasi masyarakat naik secara signifikan hingga Rp. 30 juta.
Masyarakat pada mulanya merasa ragu atas komitmen pemerintah daerah yang akan
menyerahkan dananya kepada desa, namun setelah dilihat buktinya, mereka berani memasukkan
ke dalam anggaran tahun berikutnya dengan cukup besar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa
dan BPD11.
Desa Mare-mare dan Bungaiya juga mampu meningkatkan sumbangan masyarakatnya maupun
tingkat partisipasinya. Kedua desa yang sama-sama dipimpin oleh perempuan tersebut, dalam
mengajak masyarakatnya berpartisipasi menerapkan model partisipasi masyarakat yang berbeda.
Pembangunan di Mare-mare yang dikerjakan desa atas usulan musbangdes, disepakati hanya
disediakan materialnya saja, sedang tenaga kerjanya dengan cara gotong royong. Hal ini diakui
karena dana yang dimiliki desa masih sangat terbatas sedangkan usulan dari masyarakat cukup
tinggi.
Desa Bungaiya menerapkan model kerja bakti warga desa wajib pada setiap hari Jum’at, bagi yang
tidak bisa hadir, boleh memberikan sumbangan berupa apapun. Desa yang berada di poros jalan
utama menuju ke pelabuhan feri ke Bulukumba ini memang struktur masyarakatnya mendekati sub
urban sehingga sebagian besar mempunyai kegiatan yang lebih besar dibandingkan dengan desa
Mare-mare yang letaknya di pedalaman. Yang menarik bahwa semua keputusan desa ini didasari
oleh musyawarah warga.
Komposisi penerimaan asli desa juga disumbang oleh pungutan desa. Beberapa desa sangat kreatif
mengembangkan pungutan desa tersebut, seperti Desa Parak, Desa Polebunging dan Desa
Bungaiya, namun ada pula desa yang sangat hati-hati mengembangkan pungutan desanya, seperti
Desa Maremare dan Bontolebang. Pungutan desa ini ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes)
tentang Jenis-jenis Pungutan Desa dan Tata Cara Pengelolaannya, sehingga bukan berupa
pungutan yang tidak mempunyai dasar. Desa Mare-mare cukup hati-hati menerapkan sumber
penerimaan dari pungutan desa. Desa yang dipimpin seorang sarjana perempuan ini mengakui hal
ini dan bahkan menurunkan target penerimaan dari pungutannya di tahun 2004 menjadi hanya Rp.
1 juta dari yang sebelumnya sekitar Rp. 2,5 juta.
“Masyarakat kami masih miskin, jadi tidak mungkin kami mencontoh desa lain yang
sudah lebih sejahtera. Kami masih mempunyai bentuk lain potensi desa yaitu
gotong royong yang menurut kami bisa digunakan sebagai sumber pendapatan
desa”. (Kepala desa Maremare)
11 Catatan wawancara dengan kepala desa dan BPD
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 24
BAB V
MANFAAT ADD BAGI DESA
A. Kemandirian
Dari hasil FGD pada tgl 14 September 2004 bersama dengan beberapa Kepala Badan dan Dinas,
tertangkap bahwa kebijakan yang telah diambil oleh Bupati membawa manfaat yang cukup kepada
desa maupun kepada warga masyarakat, antara lain dikatakan:
• Adanya peningkatan prasarana pemerintahan dan tersedianya TK di setiap desa
• Secara umum ada upaya swakelola kegiatan desa dan mendorong adanya
swadana dari rakyat. Namun demikian sebagian desa, ada yang tidak responsif
karena muncul anggapan bahwa semua kegiatan desa telah disediakan dana dari
kabupaten sehingga mereka tidak bersedia ikut serta terlibat dalam kegiatan kalau
tidak ada sharing dana DAU tersebut.
• Keterkaitan dengan dokumen perencanaan terutama APBDes bisa dilihat dengan
jelas, artinya perencanaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Namun belum ada kebijakan dari kabupaten untuk proses perencanaan ini.
Secara nyata, manfaat dari DAU desa ini nampaknya tinggal menunggu waktu saja. Sekalipun
belum dilakukan evaluasi namun nampak besar manfaatnya. Namun sebagai sebuah program
jangka panjang, kelemahan dari kerangka kerja yang ada adalah alat monitoring dan evaluasi
belum disiapkan. Dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar yang terjadi adalah kalau terjadi
masalah kemungkinan besar akan dilakukan berdasarkan kebijaksanaan pejabat yang berwenang
bukan sebagai standart kebijakan.
Persoalan bisa saja muncul, misalnya ada salah satu desa mengalokasikan dana DAU-nya untuk
kredit usaha dengan diberi beban bunga 1% bagi peminjam. Kebijakan desa ini dalam kerangka
kerja kebijakan daerah belum diterapkan. Kalau kemudian kebijakan kredit desa itu diadopsi oleh
desa lain karena dianggap menguntungkan dengan beragam pendekatan, maka yang mendapat
masalah adalah Kabupaten. Pengalokasian DAU untuk pinjaman tersebut dikemukakan oleh Kades
Menara Indah dan Kades Baralangan. Mereka menyatakan bahwa:
Upaya untuk melakukan pemberdayaan warga masyarakat dengan menyediakan
dana pinjaman dengan bunga 1% perbulan dalam program pemberdayaan
masyarakat.
Upaya yang dilakukan oleh kedua desa tersebut cukup baik dan cukup inovatif, tetapi apakah hal
seperti ini bisa bertentangan dengan program kabupaten yang umumnya dilaksanakan oleh Dinas
UKM atau Dinas Koperasi, atau Dinas PMD. Dengan demikian bisa jadi akan muncul over-lapping,
tumpang tindih bahkan kontra produktif terhadap program yang dilaksanakan di desa. Sekalipun
apa yang dikembangkan di desa tersebut sangat bermanfaat bagi warga desa namun tidak
dianggap penting oleh Kabupaten.
B. Kewenangan
Besarnya manfaat adanya DAU desa ini tidak hanya disampaikan oleh staf Kabupaten tetapi juga
disampaikan langsung oleh stakeholder desa, seperti yang mereka kemukakan dalam dalam FGD
yang dilaksanakan di desa, yaitu:
�� mendorong adanya rasa memiliki terhadap proses pembangunan di desa
�� merupakan dana stimulan sehingga mendorong adanya partisipasi warga
secara spontan dalam beranekaragam bentuk, seperti penyerahan tanah
warga, penyerahan pohon kelapa dan bentuk tenaga kerja secara kerja bakti di
waktu senggang warga. Di desa Polebunggi misalnya bentuk partisipasi warga
adalah menyerahkan tanah untuk dibangun kantor desa, polisi dan puskesmas
tanpa ganti rugi yang seluas mencapai kurang lebih 5 Ha. Sedangkan di
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 25
Bungaiya partisipasi bentuknya adalah tenaga kerja untuk tukang dibayar
sedangkan pembantu tukang dilaksanakan dengan kerja bakti bagi warga yang
sedang tidak melakukan kegiatan ekonomi (kerja)
�� Adanya perencanaan alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi dan
perempuan.
�� Upaya untuk melakukan pemberdayaan warga masyarakat dengan
menyediakan dana pinjaman dengan bunga 1% perbulan.
�� Membuka peluang kerja kepada warga masyarakat untuk mengisi posisi aparat
desa, guru dan imam dusun.
�� Mendorong adanya pemahaman yang lebih baik tentang pemerintahan desa
dan menguatnya rasa memiliki terhadap proses pembangunan di desa.
Rupanya keberanian kabupaten Selayar menerbitkan perda ini, mendorong keberanian warga
masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembanguan dan pelayanan di desa. Selain
itu secara tidak langsung proses transparansi juga berkembang dengan sangat baik. Misalnya BPD
dengan mudah dan dengan terbuka bisa menanyakan langsung pelaksanaan dan bukti belanja dari
dana publik yang dikelola desa dengan nama DAU tersebut. Ketua Asosiasi BPD kabupaten Selayar
didukung dengan beberapa kepala desa dan Anggota BPD pada FGD pada tanggal 17 September
2004, menyatakan manfaat dari DAU antara lain:
�� Menyelesaikan kebutuhan desa secara cepat dan dapat dilaksanakan oleh desa
atas kewenangan yang ada.
�� Menghindari manipulasi proyek-proyek yang dilakukan Kabupaten yang
mengerjakan proyek skala desa.
�� Melipatgandakan pelaksanaan proyek desa dengan adanya swadaya
masyarakat.
Hasil yang dicapai dengan berdasar pada proses dapat dilihat bahwa secara umum di desa yang
dikunjungi, seperti halnya apa yang direncanakan dengan realisasi memiliki kesesuaian, kalaupun
ada penyimpangan sifatnya positif yaitu realisasi lebih besar dari yang direncanakan. Contohnya
terjadi di desa Polebunggi dan Bungaiya. Hasil FGD di Bungaiya misalnya memberikan ketegasan
tentang hal itu, yaitu:
Pembangunan Taman Kanak-kanak yang sekarang sudah ada 7 TK di Bungaiya,
pembangunan kantor desa yang sedang berjalan saat ini, WC umum di masingmasing
dusun, dan poskamling untuk keamanan desa. Dana ini ditegaskan lagi
oleh tokoh masyarakat yang lain sangat bermanfaat bagi desa. Disamping
pembangunan fisik, ditambahkan oleh Rusdi, dana ini mempunyai manfaat bagi
pemberdayaan lembaga desa, Kades dan BPD.
Dalam FGD ini disamping menyatakan manfaat, mereka juga menyatakan kekawatiran terhadap
prosedur kebijakan yang mudah ditafsirkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutama
yang didalam pemerintahan itu sendiri. Kekhawatiran yang muncul adalah berkaitan kewenangan
BPD yang melakukan pengawasan namun tidak ada mekanisme yang cukup jelas bagaimana
pengawasan itu dilaksanakan12. Masih dari FGD informal dengan para anggota BPD dan kepala
desa, mempertegas kekhawatiran tersebut yaitu:
Sebagian besar aparat pemerintah kabupaten belum memahami dengan baik Perda
03/2002 tersebut sehingga sering terjadi simpang siur informasi dan menimbulkan
salah pengertian antara kades, BPD maupun aparat kabupaten.dengan
pemahaman yang kurang dimiki oleh aparat Kabupaten, beberapa desa muncul
konflik, ini berkaitan dengan istilah pengawasan dan pemeriksanaan dalam SE
tentang pelaksanaan DAU desa tersebut. Dalam hal ini kepala desa menganggap
bahwa BPD tidak berhak memeriksa, tetapi mengawasi. Sedangkan BPD
beranggapan bahwa mengawasi, didalamnya juga termasuk memeriksa terutama
bukti-bukti pembelajaan.
12 lihat Mekanisme pertanggungjawaban dan alokasi pendana diatur dalam SE Bupati No. 903/290/VII/2004
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 26
Manfaat dari DAU sudah cukup dirasakan oleh aparat desa, BPD dan juga warga masyarakat.
Namun mereka juga masih berharap bahwa hal semacam ini masih terus ditingkatkan, diantaranya
adalah:
�� peningkatan kapasitas BPD dan perangkat desa yang dilakukan bersama-sama
�� peningkatan kapasitas aparat pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan
permasalahan di desa berkaitan dengan DAU
�� perlu didorong adanya pemahaman perencanaan dan penganggaran secara
partisipatif oleh warga masyarakat maupun aparat desa dan kabupaten
�� adanya ketegasan bahwa proyek dibawah Rp. 50 juta dapat dilaksanakan
swakelola di desa
�� umumnya yang menyusun LPJ Kepala Desa adalah aparat desa.
Harapan yang dikemukakan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa DAU desa mendorong
warga masyarakat lebih berpartisipasi dan mandiri dalam bersikap dan melihat kebutuhan untuk
membangun desanya. Bisa jadi apabila DAU ini tidak dikucurkan harapan-harapan di atas tidak
akan muncul kepermukaan karena mereka merasa tidak punya keterikatan terhadap proses
pembangunan yang ada di desa. Artinya dalam skala yang lebih besar, bahwa manfaat adanya
DAU tidak sekedar memberikan keuntungan finansial semata tetapi lebih dari itu menciptakan
kemandirian. Hal itu merefleksikan sebuah kemajuan otonomi suatu desa yang didalamnya
terdapat warga masyarakat yang biasanya dianggap tidak tahu apa-apa.
Pada sisi lain, selain manfaat yang nampak, ada mekanisme yang nampaknya belum dibangun
dengan tegas, yaitu kewenangan desa. Ini tercermin dengan adanya alokasi dana DAU untuk
membangun tanggul untuk mencegah masuknya gelombang dan arus laut ke daratan. Kasus ini
muncul di desa Bontolebang, menurut ketua BPD dan diamini oleh Kepala Desa bahwa:
Desa Bontolebang telah mengajukan proyek tanggul melalui forum UDKP empat
tahun berturut-turut atau 4 kali dalam forum UDKP tetapi selama ini tidak ada
tanggapan dari Kabupaten. Pada tahun ini DAU yang dialokasikan untuk
membangun tanggal tanggul sepanjang 200 m sebesar Rp. 27 juta dari kebutuhan
yang ada yaitu sepanjang 5 Km. Kebutuhan tanggul ini juga pernah diusulkan
melalui PPK tetapi kalah bersaing pengan pembangunan jalan desa yang diusulkan
oleh perempuan. Jadi terpaksa kami membangun sendiri. Selain itu kami juga
mengharuskan warga yang tinggal disepanjang pantai membangun tonggaktonggak
kayu sebagai tanggul sementara.
Dari pernyataan di atas jelas memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana
DAU harus terdapat kriteria kewenangan yang jelas, kalau tidak akan terjadi tumpang tindih
kewenangan. Hal yang sama juga terjadi dengan alokasi DAU untuk kredit modal kerja di desa
Menara Indah yang mengalokasikan Rp. 20 juta dan Baralangan mengalokasikan dana sebesar Rp.
15 juta.
C. Pembangunan Desa
Struktur Belanja APBDes secara langsung sangat mempengaruhi pada kualitas pelayanan
masyarakat di desa. Di lima desa contoh dapat dilihat kemana saja arah pembangunan tersebut
dilakukan. Dalam tabel dapat dilihat pada tahun 2003 hampir seluruh desa perbandingan belanja
rutin dan belanja pembangunan mendekati angka 40% rutin dan 60% pembangunan, kecuali
desa Parak yang belanja rutinnya mencapai 55% APBDes. Di tahun 2004, komposisi ini sedikit
mengalami pergeseran, belanja rutin sekitar 45 - 50% dan belanja pembangunan 50 – 55%,
kecuali Desa Bontolebang yang menempatkan belanja rutinnya hingga 55% yang dikarenakan
jumlah dusun dan anggota BPDnya lebih besar dari desa lainnya. Prosentase pemakaian dana rutin
maupun pembangunan desa ini sebenarnya juga terdapat di SE Bupati, namun dalam konfirmasi,
hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan agar desa tidak bingung dan tidak semena-mena
menggunakannya untuk belanja desa.
Komposisi anggaran yang rata-rata lebih besar untuk biaya pembangunan ini mendekati kondisi
ideal sebuah pemerintahan yang menempatkan prioritas belanja pembangunan lebih tinggi atau
seimbang dengan belanja rutinnya. Modal ini menjadikan desa akan lebih cepat maju melalui
peningkatan investasi pembangunan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan desa. Kalau
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 27
diperhatikan, belanja pembangunan yang paling besar di desa adalah untuk pembangunan fasilitas
sarana pemerintahan, urutan kedua sarana perhubungan dan ketiga sarana produksi. Hal ini wajar
terjadi di Selayar mengingat selama ini mereka merindukan adanya kantor desa yang lebih layak.
Bisa dikatakan kegiatan desa selama ini difasilitasi di rumah kepala desa, namun dengan adanya
kantor desa sekarang pelayanan dirasakan masyarakat jauh lebih baik.
Yang sangat menarik, desa mulai memperhatikan pembangunan TK untuk pendidikan anak-anak
desa. Hampir semua desa mempunyai anggaran pembangunan TK yang ditempatkan pada pos
belanja Prasarana Pemerintahan maupun di pos pembangunan lain-lain. Kondisi ini dipacu oleh dua
hal, pertama, diknas pendidikan mulai tahun 2004 mensyaratkan calon siswa yang mau masuk ke
SMP juga sudah berpendidikan TK, yang kedua, ada arahan Bupati melalui SE perimbangan
keuangan desa ini. Untuk alasan yang kedua, diakui oleh Bupati mengingat keprihatinannya pada
pendidikan anak-anak dan juga mengajarkan kepada desa agar mau belajar menjalankan fungsi
pelayanan pendidikan juga. Keprihatinan Bupati ini dikuatkan oleh teman-teman dari Plan
Internasional yang selama ini membantu program pendidikan dasar di Kabupaten Selayar.
Dikatakan bahwa banyak anak di kelas 1 hingga kelas 3 sekolah dasar yang masih belajar
membaca dan menulis, kalau dibiarkan hal ini akan membuat pendidikan semakin tertinggal.
Dibandingkan dengan kondisi di Jawa, anak TK sudah pandai membaca dan menulis.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 28
Tabel 4.1 Struktur belanja APBDes beberapa Desa Tahun 2003 dan 2004.
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
I Belanja Rutin 120,041,985 131,650,000 65,024,350 97,541,500 66,823,000 94,050,000 65,973,164 113,400,000 89,660,000 107,150,000
1 Belanja Pegawai 68,280,000 94,800,000 54,420,000 75,600,000 57,770,500 66,300,000 51,000,000 72,300,000 60,480,000 89,900,000
2 Belanja Barang 15,000,000 20,200,000 5,437,750 9,039,000 3,500,000 16,500,000 1,190,000 22,500,000 19,780,000 2,500,000
3 Belanja Pemeliharaan 8,150,000 6,100,000 1,000,000 4,152,500 200,000 1,000,000 250,000 2,700,000 1,200,000 4,300,000
4 Belanja perjalanan Dinas 11,500,000 2,550,000 500,000 2,000,000 3,015,000 3,050,000 2,600,000 3,600,000 4,500,000 4,000,000
5 Belanja Lain-lain 11,500,000 5,880,000 3,166,600 5,950,000 790,000 4,050,000 10,133,164 11,100,000 2,400,000 5,650,000
6 Pengeluaran tak terduga 5,611,985 2,120,000 500,000 800,000 1,547,500 3,150,000 800,000 1,200,000 1,300,000 800,000
II Belanja Pembangunan 98,216,168 165,679,000 97,685,650 110,112,500 97,237,413 76,950,000 109,400,000 95,451,000 123,400,000 164,050,000
1 Sarana dan Prasarana Pemerintahan 31,000,000 28,279,000 92,795,650 86,450,000 29,200,000 39,500,000 82,000,000 46,751,000 45,000,000 79,800,000
2 Prasarana Produksi 14,500,000 101,050,000 - - - - - 12,000,000 14,050,000 2,500,000
3 Prasarana Pemasaran - 9,000,000 - - - - - - 8,000,000 8,000,000
4 Prasarana Perhubungan 17,500,000 9,000,000 500,000 1,000,000 54,500,000 29,500,000 8,000,000 13,500,000 32,350,000 55,000,000
5 Prasarana Sosial 21,500,000 9,000,000 2,390,000 11,900,000 8,000,000 3,000,000 14,000,000 - 16,000,000 10,750,000
6 Pembangunan lain-lain 13,716,168 9,350,000 2,000,000 10,762,500 5,537,413 4,950,000 5,400,000 23,200,000 8,000,000 8,000,000
Total 218,258,153 297,329,000 162,710,000 207,654,000 164,060,413 171,000,000 175,373,164 208,851,000 213,060,000 271,200,000
Prosentase Pendapatan
1 Prosentase Rutin 55.00 44.28 39.96 46.97 40.73 55.00 37.62 54.30 42.08 39.51
2 Prosentase Pembangunan 45.00 55.72 60.04 53.03 59.27 45.00 62.38 45.70 57.92 60.49
Sumber: Perdes APBDesa dari beberapa desa Tahun 2003 & 2004 (Diolah)
Belanja Desa Ds Parak Ds Polebunging Ds Bontolebang Ds Maremare Ds Bungaiya
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 29
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Dari hasil penggalian informasi melaui wawancara dan FGD di Beberapa Desa, Asosiasi BPD, DPRD,
dan Pemda, maupun dari data-data lain berupa dokumen dan pengamatan atau observasi di
Kabupaten Selayar dapat disimpulkan bahwa:
�� Dana Alokasi Umum Daerah lahir atas inisiatif Bupati Selayar yang diilhami oleh lahirnya
UU 22/99 dan UU 25/99. Ide ini setelah dipersiapkan di tahun 2001 dan 2002, kemudian
ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
�� Disamping ide yang diilhami kedua undang-undang tersebut di atas, juga didesak oleh
kondisi desa yang mempunyai beban cukup besar namun tidak mempunyai cukup sumber
daya keuangan. Fiscal transfer ke desa ini merupakan alternatif bagi desa untuk
mengurangi beban rutin yang selama ini ditanggung juga untuk menyelesaikan kebutuhan
pembangunan desa yang selama ini menumpuk di Dinas.
�� Kebijakan perimbangan ini mempunyai dampak positif bagi desa. Desa merasakan manfaat
untuk berkreasi melaksanakan fungsi pembangunannya baik dibidang sosial, ekonomi
maupun prasarana pelayanan dasar.
�� Mekanisme yang beragam dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan di Desa namun
tidak meninggalkan prinsip partisipasi dan demokrasi menunjukkan bahwa indeks
kemandirian desa cukup terlihat dinamis di Kabupaten Selayar. Sayang belum ada desa
yang melembagakan mekanismenya dalam bentuk peraturan desa, sehingga masih
mungkin berubah ketika pengaruh luar masuk mengintervensi desa.
�� Lembaga desa baik Kepala Desa, BPD, LPM dan Organisasi Masyarakat di Desa mulai
dinamis memerankan fungsinya masing-masing. Memang ada beberapa konflik yang
terjadi di desa terutama antara BPD dan Kades, namun semua masih dalam batas wajar
dan saling belajar. Mereka sendiri tidak ada yang merasakan risau dengan konflik yang ada
tersebut, namun menyadari hal itu sebagai proses untuk lebih dewasa.
�� Desa mulai belajar menjalankan fungsi pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan.
Saat ini semua desa menjalankan fungsi pelayanan pendidikan TK baik fisik maupun
menajemen operasionalnya, namun di desa belum ada lembaga yang mengurusi
kewenangan ini. Semuanya dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa bersama stafnya yang
ada sekarang.
�� Desa juga mulai berkreasi mengembangkan usaha desa terutama dalam hal usaha modal.
Namun usaha desa ini belum disertai dengan pelembagaan yang memadahi sehingga
pertanggungjwabannya belum jelas dan belum pula dimasukkan dalam salah satu sumber
penerimaan desa.
�� Desa mulai kreatif membuat Perdes, terutama Perdes tentang pungutan desa. Kreativitas
ini balum diimbangi dengan pengetahuan yang cukup sehingga semangat memungut ini
bisa menjadi bumerang bagi kemandirian desa dalam jangka panjang.
�� Perda 03/2002 belum dilaksanakan secara konsisten oleh Kabupaten. Alokasi dana ke desa
(DAU Desa) besarnya masih dibawah 10% penerimaan daerah.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 30
B. Rekomendasi
Alokasi dana desa yang disebut dengan Perimbangan Keuangan Daeran dan Desa di Kabupaten
Selayar ini jelas merupakan terobosan dan kreatif tinggi dari Pimpinan Daerah. Meskipun ada
beberapa masalah dalam implementasinya, namun manfaatnya jauh lebih besar bagi masyarakat.
Desa mampu secara bertahap menjadi lebih dewasa dan tidak bergantung (mandiri).
Dengan demikian perimbangan keuangan ini layak dan harus dilanjutkan. Beberapa hal yang masih
perlu dikembangkan antara lain:
�� Melakukan sosialisasi di semua eselon Pemerintah Daerah mengenai kebijakan yang
berkaitan dengan kemandirian desa ini sehingga tidak ada informasi dan intepretasi yang
berbeda antar pejabat di Pemerintah Kabupaten Selayar.
�� Mereview kebijakan yang mungkin kurang konsisten antara yang satu dengan yang lain
yang menyangkut dengan kemandirian desa. Hal ini penting agar di masa depan konflik
antara BPD dan Kepala Desa bisa dihindari.
�� Melembagakan perencanaan, penganggaran dan pemantauan partisipatif baik di level desa
maupun di daerah baik dalam bentuk Perda maupun Perdes. Hal ini penting bagi proses
akuntabilitas dan kepemerintahan yang baik di masa depan.
�� Menetapkan Kewenangan Desa. Kewenangan Desa adalah dasar untuk desa dalam
menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kewenangan desa juga penting agar di masa
depan pada saat desa mulai berdaya dan over kreatif, tidak timbul konflik antar desa
karena ketidakjelasan akan batas kewenangannya.
�� Peningkatan SDM desa melalui program-program pelatihan dan pendampingan seperti,
Menyusun Rencana Jangka Menengah Desa, Penganggaran yang Partisipatif, Menyusun
Peraturan Desa, Pertanggungjawaban Publik dan lainnya.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 31
Daftar Pustaka
1. Surat Edaran Bupati Selayar Nomor : 903/290/VII/2004/Keu Tanggal 7 Juli 2004, Pedoman
Umum Penyusunan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
2. Keputusan Bupati Selayar Nomor : 97 Tahun 2004, Pagu Sementara Dana Perimbangan
Keuangan Desa Tahun Anggaran 2004.
3. Keputusan Bupati Selayar Nomor : 291 Tahun 2003, Penetapan Pagu Definitif Dana
Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2003.
4. Keputusan Bupati Selayar Nomor : 88 Tahun 2003, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
5. Keputusan Bupati Selayar Nomor : 315 Tahun 2001, Penjabaran Anggaran Pendapatan,
Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
6. Keputusan Bupati Selayar Nomor : 285 Tahun 2002, Penjabaran Anggaran Pendapatan,
Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Selayar
7. Keputusan Bupati Selayar No.93 Tahun 2004, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2004
8. Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2003, Desa Bontolebang, Kecamatan Bontoharu
9. Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Bungaiya Tahun Anggaran 2003, Kecamatan
Bontomatene
10. Membangun relasi Desa dan Kabupaten Jalan mewujudkan otonomi Desa Makalah Bupati
Selayar pada RTD II, di Hotel Brongto
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 32
LAMPIRAN I
Pertemuan dengan Bupati Selayar
Benteng, 14 September 2004
Pukul 08:40 – 09:20 wita
Kami tiba di Kantor Bupati Selayar ditemani Uchu, teman LSM yang tinggal di Selayar dan asli
orang Selayar.
Kami diterima Bupati pukul 08:40 wita, sesaat sebelum FGD dengan beberapa pejabat Pemda dan
Panitia Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa dimulai. Beberapa perbincangan dengan Bupati,
Akib Patta, antara lain kami mendapatkan informasi:
Dari pertanyaan apa konteks Selayar menerapkan Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa,
dijelaskan bupati, bahwa DAU untuk desa yang diterapkan di Selayar ini diilhami oleh Perimbangan
Keuangan Pemerintah dan Kabupaten sebagaimana UU22/99 maupun 25/99. Selama ini
Kabupaten sering direcoki oleh berbagai masalah kecil yang ada di desa. Semua permintaan
masyarakat diterjemahkan oleh DPRD sebagai aspirasi, sehingga usulan pembangunan selalu
menumpuk banyak dan selalu pula harus di pilah lagi mana yang prioritas dan mana yang tidak
prioritas. Dengan perimbangan ini mestinya desa bisa menyelesaikan masalah yang kecil-kecil
tersebut.
Ide ini disampaikan Bupati kepada Kepala DPRD. Ternyata tanggapan DPRD lebih maju lagi, ide ini
langsung disetujui dan maunya langsung diterapkan, namun Bupati meminta tidak tergesa-gesa,
perlu sosialisasi di tahun pertama, karena dengan 65 desa membinanya cukup sulit.
Pada tahun 2001 sebenarnya Pemda sudah dimulai memberikan dana ke Desa, besarnya 25 juta,
namun dana ini untuk digunakan operasional rutin desa, seperti gaji dan semacamnya.
Saat ditanyakan kenapa di tahun 2003 diatur 40/60 untuk rutin dan pembangunan di tahun 2004
ini menjadi 50/50, Bupati menjelaskan bahwa angka yang tertuang dalam SE Bupati tersebut
sebenarnya tidak mengikat, pemakaiannya terserah desa, kami hanya memberikan ancer-ancer
saja. Ditambahkan, dalam pelaksanaan, desa tidak diintervensi oleh siapapun, mereka benar-benar
mengatur sendiri apa yang mereka butuhkan. Menjelang dilaksanakan, ada Inisiatif camat untuk
mengumpulkan desa dilingkungannya untuk kepentingan pembinaan.
Bupati menyatakan kalau belum ada evaluasi untuk kegiatan ini baik manfaatnya maupun
hambatannya. Memang dinamika Kades dan BPD bervariasi di desa, namun dikatakan ini adalah
dinamika positif untuk membangun demokratis, kita jangan cepat mengalah. Agar supaya bisa
berjalan dengan baik, APBD menyediakan dana pelatihan, konteksnya untuk pengembangan SDM
desa. Tadinya dana ini dipercayakan kepada Plan untuk melaksanakan, namun setelah manajemen
Plan tahu, malah dana tersebut ditambah oleh Plan, jumlahnya lebih besar lagi, sedang dana
daerah hanya untuk pendamping. Tahun 2003 besarnya 71,5 juta sedang 2004 turun jadi 25 juta.
Untuk 2004 dana turun karena diwajibkan ada kesertaan dana dari desa. Desa wajib menyediakan
dana 1 juta untuk setiap pelatihan, jadi desa turut membayar kebutuhan desanya.
Tentang kewenangan desa, belum ada ketentuannya di daerah. Hal ini memang sedang difikirkan.
Saat ini baru ada ketentuan yang sangat umum di SE Bupati, disebutkan untuk skala desa. Seperti
pendidikan, kami mewajibkan semua desa mempunyai TK, maksud kami agar desa mulai peduli
dengan pendidikan, sehingga TK ini adalah contoh pertama kewenangan pendidikan di tingkat
desa. Saat ditanya bagaimana dengan pendidikan SD, dijawab, sepertinya itu bisa juga nanti kalau
Desa sudah mulai berdaya.
Pemda membentuk penitia untuk pelaksanaan kegiatan ini, kami akan bertemu mereka sesat lagi.
Perbincangan ditutup pukul 09:30 wita.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 33
LAMPIRAN II
Focus Group Discussion
Fasilitator : Pietra W. & Farid Hadi
Notulen : Farid Hadi
Jenis : Tingkat Kabupaten
Topik : Perimbangan Keuangan Daerah & Desa
Tempat : Ruang Rapat Kabupaten
Peserta : 10 orang (absen terlampir)
Benteng, 14 September 2004
Pukul 09:30 – 12:00 wita
Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Patta Undjung, membuka
pertemuan serta menjelaskan tujuan tim untuk studi Kebijakan Pemda Selayar tentang
Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa. Rencanya studi ini selain menggali informasi dengan
kita, juga akan dilakukan dialog dengan masyarakat di 3 Desa.
Bupati, Akib Patta, menyampaikan penghormatan pada seluruh peserta yang hadir dan
menyampaikan syukur berkesempatan tukar menukar informasi dengan tim studi dalam rangka
pengembangan desa kedepan. Dari studi ini akan lahir kebijakan nasional mengenai desa.
Disampaikan pula syukur bahwa Selayar menjadi obyek studi, ”semua ini karena jerih payah kita
semua mendorong desa”. Sambutan Bupati ditutup dengan meminta agar tim pusat ini dipandu
dan dibantu seluruh keperluannya.
Pietra, selaku ketua tim studi selayar, setelah memperkenalkan dirinya dan timnya, dijelaskan
panjang lebar tentang maksud studi dan siapa saja tim studi yang dilibatkan oleh Dirjen PMD.
Disinggung bahwa dari sekitar 360 Kabupaten di Indonesia, baru beberapa yang sudah melakukan
Alokasi Dana Desa, diantaranya, Selayar adalah yang paling baik dan menjadi pioneer.
Disampaikan bahwa kegiatan ini akan melalui tiga tahap pertemuan, diantaranya Lokakarya yang
mengundang Daerah, hingga ada keputusan Nasional.
Farid memperkanalkan diri, menyebutkan nama dan kegiatannya sehari-hari di PERFORM serta
sekilas menjelaskan program Capacity Building yang dikembangkan PERFORM.
Pembukaan ini ditutup dengan rehat 3 menit. Bupati minta ijin untuk menangani pekerjaan lain
dan Bapak Patta Undjung mempersilahkan waktu dan teknis FGD sepenuhnya pada Tim peneliti.
Pietra memulai, ia meminta agar suasana diskusi santai saja dan menerangkan bahwa tim juga
membutuhkan beberapa data (ditunjukkan list kebutuhan data), mohon bisa dibantu melengkapi,
dan rencananya turun ke beberapa desa. Memancing diskusi, disampaikan ilustrasi bagaimana add
di beberapa daerah lain terjadi seperti Magelang, Kebumen, Tuban, Sumedang, yang masingmasing
berbeda proses dan inisiatifnya. Di Kabupaten Limapuluh Kota juga beda yang diinisiasi
dari menggali akar budaya Nagari. Bagaimana dengan di Selayar sendiri?
Bapak Patta Undjung memulai bahwa ada 3 alasan yang menginisiasi perimbangan keuangan,
1. meningkatkan pelayanan masyarakat, agar berkembang usaha masyarakat di desa
2. desa yang mempunyai masalah-masalah sendiri, bisa mengatasi masalahnya sendiri, dan
3. memberi kesempatan pada desa untuk berdemokrasi
Bapak.... dari Keuangan, menambahkan, selain disampaikan tadi, lahirnya kebijakan ini sebenarnya
sudah dimulai tahun 2001, yang jadi dasar adalah UU22/99, 25/99 dan 34/2000 tentang pajak dan
retribusi yang minimal 10% dikembalikan ke desa. Maka Bupati menginginkan ada perimbangan
keuangan antara daerah dan desa, konsepnya dibuat oleh Keuangan Daerah dan disempurnakan
oleh Bagian Hukum. Di tahun 2001 Bupati menganggarkan dana rata 25 juta per desa melalui SK
Bupati. Sebelum konsepnya final, awalnya hanya diusulkan 70 juta per desa, namun Bupati melihat
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 34
terlalu kecil. Maka berpedoman ke UU25/99, diinisiatifkan 10% DAU diambil untuk desa ditambah
dari PAD. Kalau di UU34/2000 hanya 10% tapi di Selayar diambil 75% dari PBB dan seterusnya
(lihat Perda 03/2002). Lahirnya kebijakan adalah untuk memberikan kekuatan keuangan di desa
dan mereka mengelola sendiri. Kabupaten hanya memfasilitasi dan membuatkan petunjuk
mekanismenya.
Kepala Bappeda menambahkan, pengalaman kami saat menjadi Kepala Dinas PU, banyak desa
yang mengeluh kepada kami tentang kebutuhan desa. Setelah kami lanjutkan kepada Bupati
banyak yang tidak dapat dipenuhi karena sedikit sekali dananya, maka Bupati berfikir bagaimana
menambah dana dengan memberikan 10% kepada desa. Pengalaman saat menjadi Kepala Desa
selama 5 tahun bersama LMD setiap tahun mendapat bantuan namun hanya sedikit yang bisa
dilakukan desa, DAU Desa ini sangat mendukung pembangunan desa.
Tambahan peserta lain, dikatakan, inisiatif ini murni dari beliau (baca: Bupati). Pada waktu itu
sangat banyak usulan desa di UDKP, kalau dipenuhi semua, bisa-bisa APBD masih kurang. Maka
didiskusikan untuk dipangkas dan dirubah, di UDKP hanya membicarakan kebijakan dan strategi.
Maka difikirkan agar desa mempunyai dana sendiri untuk menyelesaikan kebutuhan desa. Setelah
dibicarakan dengan DPRD, lahir kebijakan pertama memberikan dana yang disama ratakan di
semua desa, baru kemudian dibuat kriteria.
Ditanyakan apakah ada pula aspirasi lokal yang mengarah pada pembangunan ekonomi desa,
seperti mengelola kopra, atau saat kimpraswil membangun sarana air bersih dilanjutkan agar
pengelolaannya dilakukan desa.
Tanggapan seorang peserta, secara umum upaya kesana ada, namun dalam 2 tahun ini di desa
baru untuk sarana prasarana.
Pengalaman yang lain?, Farid mengingatkan. Memang baru prasarana dan saran kantor yang
sekarang perlu dibenahi di desa karena kantor desa yang kurang layak dan peralatan yang minim,
namun sudah ada desa yang mulai melakukan usaha ekonomi. Di Pulau, ada desa yang
mengusahakan sarana telepon desa, dan ini menjadi usaha desa, ada usaha Jodo (penangkapan
ikan), usaha peningkatan ekonomi dengan penyediaan bibit panili.
Ibu Asisten I menambahkan, ada yang menyisihkan 20 – 30 juta menjadi semacam lembaga
keuangan desa, untuk dipinjam sementara oleh masyarakat untuk modal bibit jeruk. Ditambahkan
pula oleh peserta dari bagian keuangan, bahwa dari hasil pembinaan Plan, maka diturunkan
kebijakan agar desa peduli membangun TK untuk pendidikan anak-anak desa. Maka, bagi desa
yang tidak memprogramkan TK DAU jangan dicairkan, namun kebijakan ini hanya disampaikan
secara lisan saja.
Peserta lain menambahkan bahwa di desa ada dua penganggaran untuk fisik dan operasional.
Yang terakhir ini diberikan pula untuk guru TK dan guru ngaji (TPA), meskipun jumlahnya masih di
bawah UMR.
Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi, misalnya apakah ada pertumbuhan kesejahteraan
masyarakat, seperti misalnya, kemiskinannya berkurang, atau PDRB meningkat sekian di sektor
ini?
Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan baik oleh peserta termasuk dari Ka. Bappeda.
Disampaikan bahwa data tersebut ada di Kabupaten dalam angka yang sudah diberikan pada kami,
namun setelah dilihat, ternyata data mengenai pertumbuhan baru sampai tahun 2001, sedang
data kemiskinan tidak ada. Beberapa program kemiskinan yang masuk ke Selayar seperti PPK di 42
desa, P2KP di 5 desa, Program Masy Pesisir (PMP) dari LSM.
Lalu siapakah yang mengontrol dana yang dari luar tersebut? Dari penjelasan yang diberikan dapat
ditangkap bahwa ternyata belum ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat
terhadap program dari luar ini.
Bagaimana dengan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan sebelum dan sesudah adanya
DAU desa? Disampaikan memang ada yang menurun dan ada yang meningkat. Dua kondisi
berbeda ini, menurut peserta, sangat dipengaruhi oleh Kepala Desanya. Ada masyarakat yang rela
menyediakan tanahnya untuk TK maupun Posyandu dan jalan desa, namun ada masyarakat yang
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 35
kurang memahami menganggap bahwa dengan adanya DAU ini maka tidak perlu lagi dilakukan
partisipasi.
Bagaimana dengan perencanaan? Bappeda menjelaskan bahwa anggaran DAU ini di desa
ditetapkan dalam APB Desa yang didalamnya ada pula dana dari swadara lokal. Pelaksanaannya
dengan swakelola, tidak diberikan pada pemborong.
Tambahan peserta lain, di desa ada musyawarah desa untuk membicarakan rencana desa.
Rencana ini dilanjutkan di UDKP hingga Rakorbang. Sedang kebutuhan yang skala desa
dikembalikan kepada desa untuk diselesaikan dengan APB Desa. Yang dilibatkan di desa adalah
Kades dengan Perangkat dilanjutkan degan LPM dan diteruskan kepada BPD. Kebijakan yang
mengatur tentang perencanaan di desa belum ada, baru ada kebijakan lisan bahwa perlu ada
renstra desa. Pernah ada pelatihan tahun 2003 membuat visi dan misi desa. Di tahun 2004 ini
disediakan dana 25 juta untuk pelatihan desa, desa harus menyediakan dana 1 juta dari APBDes
Sebagai selingan, diingatkan oleh Farid bahwa ada SE bersama Bappenas dan Depdagri yang
memberikan petunjuk pelaksanaan perencanaan partisipatif dari tingkat desa hingga daerah.
Instrumen monitoringnya apa? Pertanyaan Pietra ini lama tidak direspon peserta, namun akhirnya
ada yang menanggapi.
Bagian Keuangan menambahkan Pernah dilakukan monitoring di 1, 2 desa dan masih parsial. Dari
sana diketahui bahwa SDM di desa masih sangat lemah, misalnya, mereka belum mengenal kalau
diperlukan bukti PPN dan PPH untuk belanja di atas 1 juta. Mangatasi hal ini, perlu dilakukan
sosialisasi kepada bendahara desa. ”...tahun 2004 ini, sudah ada dananya” celetuk yang lain.
Apakah memang harus ada pajak yang dibayar? Tanya Pietra melanjutkan. Ditambahkan bahwa di
desa diperlakukan sama dengan di daerah, sesuai ketentuan.
Bagaimana dengan pertanggung jawaban Kades, apakah mereka sanggup membuat sendiri, atau
dibuatkan?
Setahu peserta, LPJ APBD disusun sendiri oleh Kepala desa dibantu stafnya, namun tidak menutup
kemungkinan kalau dibantu dibuatkan (dijahitkan).
Perlu diketahui bahwa dokumen LPJ Kades yang tim terima sebagian besar diketik dengan
komputer, padahal banyak desa yang belum memiliki listrik.
Terkait dengan pemberdayaan aparat, diakui pelatihan yang dilakukan selama 3 tahun ini tidak
efektif, mereka tetap belum mengerti. Maka sedang dicari cara yang lebih efektif per 2 kecamatan
sebanyak 40 orang (dulu semua kecamatan bersama-sama).
Bagaimana mekanismenya LPJ? Kepada siapa dipertanggung jawabkan pada Camat atau kepada
warga? Tambah Farid
Dalam hal ini camat tidak intervensi. Pertanggung jawaban Kades kepada BPD dan warga sesuai
SE Bupati. Memang ada tarik menarik antara BPD dan Kades di beberapa desa hingga desa
tersebut belum bisa mencairkan dana di 2004.
Peserta sudah tampak lelah, beberapa mulai meninggalkan ruangan, namun sebagian besar masih
bertahan.
Saya melihat di Selayar ini kok mulus-mulus saja, komentar Farid. Apakah memang tidak ada
masalah dengan internal eksekutif maupun legislatif, kan 10% DAU ini tidak sedikit?
Sekali lagi peserta menegaskan bahwa tidak ada hambatan dari eksekutif maupun legislatif. Kami
sama-sama faham bahwa tugas Kades sangat berat, apalagi tidak ada tanah bengkok seperti di
Jawa. Kegiatan kabupaten mengharuskan semua instansi turun ke desa dan paling tidak ada air
panas disajikan, jadi, kenapa tidak kita limpahkan dana ke desa untuk meningkatkan pelayanan.
Bagaimana dengan sejarah desa? Pietra menambahkan pertanyaan. Diilustrasikan, di Jawa ada
tanah kas desa tetapi bila diterapkan seperti Selayar yang masih menerima 50% dari DAU sebagai
gaji berarti Kades menerima dobel. Mungkin ada yang tahu tentang asal usul desa?
Rupanya peserta tidak ada yang faham persis pertanyaan ini karena tidak ada yang menjawab dan
saling melempar.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 36
Sebagai penutup, Pietra menyinggung bahwa prosentase rutin dan pembangunan di Selayar
termasuk yang terbaik di Indonesia dibanding dengan daerah lainnya.
Bapak Patta Undjung menyampaikan pidato penutupnya sekalian mengingatkan besok bertemu
jam 09:00 wita di desa. Waktu menujukkan pukul 12:00 wita.
Bagian Keuangan:
Sebelum meninggalkan kantor daerah kami sempatkan masuk ke ruang bagian keuangan. Kami
bertemu dengan Kabag Keuangan, pak Andi dan stafnya Mardiyanto.
Di Kabag Keuangan, yang menjadi konseptor Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa kami
mendapatkan informasi formula menentukan bobot desa dan pembagian dana desa. Pertama
ditetapkan masing-masing desa rata menerima 100 juta, baru kemudian dihitung dengan kriteria.
Mereka sempat ragu memberikan rumusan ini karena katanya masih coret-coret dengan tangan,
belum dikomputerisasi, namun kami meyakinkan apapun tidak apa-apa kami gunakan referensi.
Ada 4 indikator yang dipakai:
1. Luas wilayah,
2. Jumlah penduduk,
3. Kondisi geografis, dan
4. Pertumbuhan ekonomi
Dari 4 indikator tersebut yang sulit diberikan bobot adalah pertumbuhan ekonomi. Kami sarankan
menggunakan kesejahteraan masyarakat, lebih mudah datanya.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 37
LAMPIRAN III
Focus Group Discussion
Fasilitator : Pietra W. & Farid Hadi
Notulen : Farid Hadi
Jenis : Tingkat Desa
Topik : Implementasi di tingkat desa
Tempat : Kantor Kecamatan Bontomanai
Bontoharu, 15 September 2004
Desa yang menjadi obyek studi adalah desa Polebunging. Desa ini adalah kampung halaman
Bupati Selayar sekarang, Akib Patta.
Pukul 09:45 – ..... wita
Pembukaan Camat menyampaikan selamat datang kepada tim. Disampaikan Camat, disamping
Desa Polebunging, hadir pula kepala desa dan BPD dari Desa Maremare dan Desa Parak. Camat
sempat mengenang dulu sering ada dana ”TOL” dari pusat, dan disampaikan harapan kepada kami
(yang dianggap orang pusat) agar memberikan kembali dana TOL tersebut karena dana yang
diterima saat ini masih terlalu kecil untuk membangun desa. Diperkenalkan yang hadir adalah
Kepala Desa, anggota BPD dan Tokoh masyarakat.
Kepala Bagian Pemerintahan yang memandu kami, Hizbullah, memberikan penjelasan maksud
kedatangan tim peneliti dan alasan Selayar sebagai pioneer sehingga menjadi obyek studi.
Dijelaskan panjang lebar tentang tujuan DAU Desa dan dimana pada tahun ssebelum 2003 masih
belum dikelola untuk pembangunan. Beberapa perubahan yang mulai ada adalah Kantor Desa
mulai baik, dan prasarana ibadah.
Pietra menyampaikan terima kasih dan maaf karena terlambat sampai di desa. Ia menjelaskan
sekali lagi tujuan penelitian yakni untuk belajar dari Selayar yang sudah lebih maju dari pada
tempat lain, lalu disempatkan menyampaikan beberapa contoh di daerah lain di luar selayar.
Mengingat yang hadir banyak diusulkan agar kelompok dibagi 2 agar diskusi dan wawancara lebih
efektif nanti digabung lagi.
Pak Amin, Kades Polebunging usul agar tetap digabung saja karena kami bisa saling memberikan
pengalaman masing-masing karena ada yang dari BPD dan LPMD. Namun akhirnya disepakati,
desa Polebunging tetap digabung dan desa yang lain dikumpulkan tersendiri. Polebunging bersama
Pietra dan Desa Maremare dan Parak bersama Farid.
Desa Maremare: Andi Julia Cahaya (Kades)
Patta Rapanna (Ketua BPD)
Desa Parak: Rasyid (Kades PLH,Camat Bontoharu)
Yanis (Sekdes)
Apa yang mendasari diberikan DAU ke desa, bagaimana dulu kalau tidak ada DAU?
Andi Julia menyampaikan bahwa yang mendasari DAU ini diberikan ke desa adalah UU22/99.
Selama ini banyak pembangunan yang mubazir di desa, seperti di tempat kami sudah ada SD yang
diregrouping, ini menandakan bahwa pembangunan selama ini tidak efisien. Gedung sekolah ini
sekarang tidak dimanfaatkan, yang satu kosong.
Sebelum ada DAU dulu semua kegiatan di desa dilaksanakan dengan swadaya. Desa dulu
mempunyai pendapatan asli dari pungutan galian C, satu rate pengangkutan 1.000 rupiah, namun
sekarang ini pungutan ini diminta oleh Pemda, kami hanya menerima bagiannya saja.
Apakah pendapatan desa dari pembagian pungutan retribusi yang sekarang dilakukan Pemda
tersebut bisa diketahui oleh desa dan desa bisa memperkirakan besarnya?
”Tidak”, katanya. ”Desa tidak tahu berapa yang sudah dipungut dan berapa yang akan diterima
desa. Ada chek point di desa dan ada petugas dari Kabupaten namun desa sudah tidak tahu...”.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 38
Ditambahkan desa mempunyai pendapatan yang lain, diantaranya bagi masyarakat yang membuat
ijin usaha dikenakan 100.000 rupiah, dari jasa rekening listrik sebesar 500/rekening
Camat Bontoharu, PLH Kades Parak, menambahkan, di desanya sedang dirintis usaha rumpon
yang bisa menghasilkan sekitar 100.000 per hari, rencananya ini menjadi usaha desa.
Bagaimana dengan partisipasi masyarakat?
Bu Desa menyampaikan bahwa di desanya cukup baik, kami menyediakan bahan baku dan
tenaganya dari masyarakat. PLH Parak menambahkan bahwa di selayar ini partisipasi cukup baik,
tidak ada dana yang disimpangkan untuk kampanye di desa. DAU selayar adalah yang terendah di
Sulsel, namun Bupati berfikir perlu membagi ke desa dan dikelola secara modern.
Diskusi bergeser sedikit ke asal usul desa. Rupanya secara pasti tidak ada yang tahu dari mana
asal usul desa mereka, bu Sekdes Parak menjelaskan dulu sebelum tahun 50an namanya Distrik,
kemudian menjadi desa. Penjelasan ini dibantah bu Kades yang katanya distrik itu menjadi
kecamatan. Camat nimbrung katanya dulu ada galarang yang setingkat dusun kemudian menjadi
desa, sedang distrik menjadi kecamatan. Tidak ada kesimpulan.
Bagaimana penghasilan perangkat galarang maupun distrik?
Mereka menerima bagian dari dari pajak, mereka bisa berhari-hari kalau sedang bertugas
memungut pajak. ”Dulu kalau bertugas memungut pajak bisa sampai berhari-hari karena
wilayahnya sangat luas...” kata Julia mengenang kegiatan kakeknya saat jadi galarang.
Apa kira-kira manfaat diberikan dana ke desa secara langsung?
Andi Julia menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat di desanya semakin baik karena desa
hanya membeli paterial yang dibutuhkan, sedang untuk pengerjaannya dilakukan ada gotong
royong masyarakat. Saat tahun 2001 kami hanya menerima 25 juta semua habis untuk belanja
rutin, pembangunan semua dengan swadaya.
Camat nimbrung, bahwa manfaatnya sangat positif. Desa bisa membangun sendiri kebutuhannya.
Memang diakui ada konflik kecil antara Kades dengan BPD, namun ini adalah hal biasa, Kades
harus bertanggung jawab, sedang BPD merasa punya hak mengawasi, sisi lain masyarakat
tahunya ada duwit 150 juta di desa.
Julia menambahkan ada juga sumbangan fihak ke tiga, bentuknya bisa semen, tanah. Kalau ada
pengusaha yang masuk atau ada proyek yang masuk ke desa kami meminta sumbangan untuk
desa. Pungutan di desa kami sangat kecil.
Bagaimana mekanisme perencanaan di desa?
Di desa Maremare dilakukan musbangdes dan didiskusikan bersama apa yang penting untuk
dilakukan desa, misalnya ada kebutuhan memperbaiki masjid, jalan, kantor desa, dan lain-lain.
Hasilnya dirumuskan dalam rencana APB Desa, terus dibahas oleh BPD, setelah disetujui ditanda
tangani Kades dan BPD dan diajukan ke Bagian Keuangan. Yang mencairkan dana adalah Kades
dengan Bendahara, desa menerima cek yang dibawa ke Bank Pembangunan Daerah.
Apa jenis rencana yang sempat muncul?
Saat ini masih banyak kebutuhan fisik karena desa maremare masih relatif baru, belum ada untuk
rencana membangun ekonomi.
Camat, PLH Kades Parak manambahkan kalau di desanya sudah ada usaha rumpon, hasilnya
rencana untuk membeli 50 bibit/KK. Kedepan hasilnya bisa disumbangkan kembali kedesa sebesar
10%, dan masyarakat sangat setuju. Diakui ia diuntungkan dengan belum adanya Kades Parak
yang habis masa jabatan Mei lalu, ia bisa intervensi untuk membangun desa. Saat dilanjutkan
dengan pertanyaan apa perlu desa punya Rencana Jangka Menengah, dijawab langsung peserta
”...perlu”
Apakah pembagian dana oleh pemerintah sekarang dirasakan adil?
Semuanya menjawab bahwa sudah adil, yang banyak penduduknya menerima lebih banyak, yang
sulit geografisnya juga menerima lebih besar. ”Sudah adil..”, kata mereka.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 39
Bagaimana dengan beban pembangunan di desa?
Julia menerangkan kalau terbebani dengan pengelolaan TK yang diwajibkan, kami harus mencari
sendiri gurunya, membangun sendiri pula, sedang kebutuhan desa masih banyak. Bagaimana
menurutnya yang baik? ”...ya pemdalah yang mengelola, mereka kan lebih profesional” usulnya.
Bagaimana mekanisme pelaksanaan?
Di Maremare pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pembentukan panitia pembangunan
dengan musyawarah desa, misalnya panitia pembangunan TK, jalan, dan lain-lain. Panitia ini
bertugas menyelesaikan rencana desa, termasuk ketika disepakati untuk swadaya masyarakat,
merekalah yang menghimpun dana maupun dana khusus lainnya, misalnya dari fihak ketiga.
Di Parak pelaksanaan dilakukan melalui BPD membentuk panitia perencanaan secara musyawarah
sebanyak 5 orang, terdiri dari BPD 1 orang, perangkat 2 orang, tokoh masyarakat 1 orang dan
Kades sendiri. Panitia perencanaan ini bertugas menyusun RAB dan gambar desain. Memang tidak
terlalu detail karena SDM kami yang terbatas, tapi minimal ada gambaran rencana yang lebih baik.
Kemudian diserahkan kepada LPM untuk dilakanakan.
Bagaimana pencairan dananya dan pertanggung jawabannya?
1. Desa menyusun APBDesa yang sudah disetujui BPD, sebelumnya ada musbang. Masyarakat
tahu semua apa yang akan dilakukan desa termasuk berapa gaji perangkat desa.
2. ABPDesa yang sudah disahkan BPD dibawa ke bagian Keuangan untuk dicairkan (Kades dan
Bendahara). Penetapan bendahara melalui usulan Kades dan disetujui BPD.
3. Setelah pertanggung jawaban 1 (SPJ) yang disetujui BPD kembali Kades dan Bendahara
mencairkan triwulan 2, demikian seterusnya. Di Desa Parak ada keterlambatan pencairan
karena BPD ingin tuntas.
4. Setelah selesai tahun anggaran Kades mempertanggung jawabkan kepada masyarakat melalui
BPD. Dalam pertanggung jawaban ini dihadiri pula oleh tokoh masyarakat.
Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada Bupati. Yang belum membuat LPJ belum
bisa mencairkan uangnya di tahun berikutnya. Sekarang baru beberapa Desa yang sudah
mencairkan anggaran 2004 (informasi dari Keuangan baru 39 desa)
Bagaiman partisipasi masyarakat dibanding sebelum ada DAU?
Swadaya masyarakat meningkat, contohnya, PKK menyeriakan hadiah untuk lomba anak-anak.
Memang ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti dan dilingkungan ini partisipasinya kurang
baik dibanding yang mengerti kebutuhan pembangunan desa.
Diskusi ditutup, waktu menunjukkan 12.30 wita. Peserta menuju kantor desa untuk makan siang
bersama.
Sejarah Desa menurut masyarakat:
Distrik
Galarang Galarang
Kepala
Gabungan
Kepala
Gabungan
Desa
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 40
LAMPIRAN IV
Focus Group Discussion
Fasilitator : Pietra W. & Farid Hadi
Notulen : Farid Hadi
Jenis : Tingkat Desa
Topik : Implementasi di tingkat desa
Tempat : Kantor Desa Bungaiya
Bungaiya, 16 September 2004
Pukul 10:00 – 12:30 wita
Desa Bungaiya berbeda dengan desa Polebunging, desa ini berada di poros jalan yang menuju
pelabuhan menuju Pulau Sulawesi melewati Kabupaten Bulukumba. Keberadaannya diporos jalan
memiliki pengaruh pada budaya masyarakatnya yang mendekati masyarakat sub urban. Desa
Bungaiya terletak di Kecamatan Bontomatene. Di kecamatan ini ada 2 kelurahan.
Masyarakat yang hadir selain dari Bungaiya, datang juga dari Desa Menara Indah, Desa Panilih,
Desa Maharayya, Desa Barat Lambungan, Desa Pamatata, Desa Buki, dan Desa Balang Butung.
Desa-desa tersebut mengirimkan Kepala Desa dan BPD nya.
Camat Bontomatene membuka pertemuan dan menyambut kehadiran tim serta mengharapkan
petunjuk dan arahan. Disampaikan, dengan adanya dana ini sekarang ada perubahan di desa,
semua desa sekarang melakukan pembangunan. Disamping pembangunan, juga tidak bisa ditutupi
ada pula permasalahan, namun tidak ada yang tidak dapat diselesaikan.
Kepala Bagian Pemerintahan, beliau juga eks Camat Bontomatene pada periode sebelumnya,
menyampaikan penjelasan dan pengantar untuk maksud kedatangan tim ke desa Bungaiya.
Dengan adanya dana di desa ini mekanisme Top Down yang dulu diterapkan, dan sering tidak
tepat sasaran dapat dihindari. DAU ini untuk memperkuat otonomi desa. Kalau ada arahan
misalnya membangun TK, itu semua hanya sebatas himbauan, tidak mengikat. Dana alokasi ini
juga dimaksudkan untuk stimulan partisipasi masyarakat.
Mekanisme sekarang ada perubahan, kalau dahulu pembangunan tidak diketahui dengan jelas dari
mana sumber dananya, sekarang di kolom keterangan harus dicantumkan dengan jelas sumber
dananya, misalnya ada kebutuhan membangun 30 juta, yang 20 juta dari DAU dan 10 juta dari
masyarakat. Ketika dievaluasi dan disampaikan dananya sudah habis, sekarang bisa diketahui,
dana mana yang habis, DAU apa dari partisipasi masyarakat. Disamping memberikan penjelasan di
kolom keterangan, setiap kegiatan sekarang selalu dilampiri RAB, sehingga diketahui berapa
kebutuhan anggarannya yang dulu hal ini juga tidak jelas berapa besar dananya dan dari mana
sumbernya. Perubahan ini dikatakan menjadi lebih jelas implementasinya.
Pietra menyampaikan penjelasan metoda yang akan digunakan. Mengingat yang hadir banyak,
lebih banyak dari sebelumnya di desa Polebunging, ia mengusulkan dibagi 2, satu kelompok Kepala
Desa dan BPD bersama Pietra dan kelompok masyarakat dan anggota BPD Bonyaiya dengan Farid.
Kelompok Tokoh Masyarakat, jam 10:40 – 12.30 wita
Bagaimana tanggapan masyarakat Bungaiya berkaitan dengan adanya dana alokasi umum desa?
Dana alokasi umum desa ini memberi manfaat bagi desa dan merangsang pembangunan lebih
besar, sebagai contohnya pembangunan Taman Kanak-kanak yang sekarang sudah ada 7 TK di
Bungaiya, pembangunan kantor desa yang sedang berjalan saat ini, WC umum di masing-masing
dusun, dan poskamling untuk keamanan desa. Dana ini ditegaskan lagi oleh tokoh masyarakat
yang lain sangat bermanfaat bagi desa. Disamping pembangunan fisik, ditambahkan oleh Rusdi,
dana ini mempunyai manfaat bagi pemberdayaan lembaga desa, Kades dan BPD.
Bagaimana dengan pelaksanaan DAU desa ini, dan apa kendalanya?
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 41
Rusdi dari BPD menjelaskan: Pada tahap awalnya diberlakukan memang ada ketimpangan dan
konflik kecil-kecil antara BPD dengan Kades, namun hal ini adalah biasa dan sangat umum dimanamana.
Dahulu yang dibekali hanya BPD sedang Kepala Desa tidak sehingga saat awal ada kesalah
pahaman dan ketimpangan pemahaman masing-masing tugas.
Siti Aisah, penggerak PKK menambahkan bahwa dengan adanya dana ke desa tersebut program
PKK bisa berjalan dengan baik (ia membacakan sederetan daftar kegiatan PKK serta jumlah
dananya), seluruhnya ada lima juta rupiah yang didanai dari sumber DAU Desa.
Bagaimana dengan situasi sebelum ada dana desa, dari mana kegiatan PKK dan pembangunan
bisa berjalan?
Kalau dulu semua kegiatan hanya bisa dilaksanakan melalui iuran PKK. Menurut Siti Aisah, iuran ini
sekarang juga masih berjalan dan menambah jumlah dana yang ada di PKK (sekali lagi
ditambahkan sejumlah kegiatan PKK yang dari dana iuran).
Pak Camat menyahut, dan menerangkan panjang lebar bagaimana kondisi desa-desa yang ada di
wilayahnya seperti sumbangan masyarakat dalam hal pembangunan dan lain-lain kegiatan yang
sudah dan belum terlaksana di desa lain, juga PKK yang masih ada iuran (banyak keterangan yang
diulang-ulang)
Rusdi menambahkan kalau dahulu semua kegiatan pembangunan dengan swadaya masyarakat
saja jadi kegiatannya sangat sedikit. Dengan adanya dana ini desa merencanakan pula
membangun tambatan perahu, pengembangan pariwisata, dan perikanan.
Bagaimana pelaksanaan pembangunan beberapa proyek desa?
Sekali lagi pak camat yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembangunan di desa mulai
musbang dst. Masyarakat tidak menjawab apa-apa meskipun sudah didesak dan dipancing dengan
pertanyaan lain, misalnya, siapa yang mengerjakan pembangunan kantor desa dan juga
pembangaunan lainnya? Panitia apa LPM?
Informasi yang bisa digali, pelaksanaan pembangunan dikelola langsung oleh bu desa tanpa ada
panitia. LPM sepertinya juga tidak banyak perannya.
Lagi-lagi pak camat menyahut dan menguatkan dugaan, ”memang masih dikelola bu desa...”,
katanya. Saat dicoba diberi contoh yang bisa dikelola oleh LPM maupun Panitia Pembangunan,
ditanggapi oleh camat dengan pesimis, dikatakan kalau di Jawa memang beda pak karena
SDMnya...., padahal contoh yang diberikan dari lingkungan Selayar sendiri, seperti yang kami
dengar dari Maremare.
Bagaimana evaluasi pada pelaksanaan yang sudah berjalan?
Sekali lagi Camat yang menyahut karena masyarakat tidak ada yang berani menjawab. Evaluasi ini
belum jelas siapa dan bagaimana teknisnya apalagi instrumennya. Namun untuk mengajukan
pencairan berikutnya harus dengan persetujuan BPD, barang kali disini berjalan mekanisme
evaluasi sederhana, karena tanpa ada persetujuan BPD dana tidak dapat dicairkan (di Selayar baru
36 desa yang mencairkan DAU 2004, hal ini juga banyak desa yang belum selesai
pertanggungjawabannya).
Bagaimana pertanggungjawaban Bu Desa (LPJ)?
Penjeladan Rusdi dari BPD, LPJ kepala desa dilaksanakan di tempat ini juga, yang diundang selain
BPD juga tokoh masyarakat (saya melihat tokoh yang diundang di pertemuan ini tidak ada yang
berani unjuk bicara satupun, dan merekalah yang juga diundang di LPJ Kepala desa). Ruang selalu
penuh dan menurutnya sudah sangat transparan. Mekanismenya:
1. Penyampaian laporan tertulis dari Kepala Desa
2. Rapat anggota BPD untuk melihat apakah diterima apa tidak. Yang lalu diterima dengan
catatan-catatan.
3. Hasilnya disampaikan kembali ke Kepala Desa
4. Dilaporkan secara umum kepada Masyarakat.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 42
Apa kelemahan yang masih dirasakan desa?
Terutama SDM desa dalam hal teknis, misalnya, berapa biaya yang layak untuk membangun jalan,
jembatan, tambatan perahu.
Camat menambahkan, kebanyakan pelaksanaannya masih staf desa sendiri. Kemitraan dengan
swasta belum berjalan sesuai harapan namun gagasan pembangunan sudah mulai dari bawah.
Ditambahkan, sekarang ini hubungan pusat dengan desa seudah terputus. Agar bisa tetap
nyambung, diharapkan ada bantuan dari pusat tentang perumahan misalnya, diingatkan dulu ada
10 juta per desa dari pusat yang sekaranga sudah tidak ada.
Disampaikan informasi oleh Farid, di Jatim sedang diusulkan dana dari Provinsi untuk desa,
masing-masing 50 juta. Memang kalau membaca UU 22/99 dan PP 76/2001 kita bisa menjumpai
dari mana pos penerimaan desa dan salah satunya adalah bantuan pemerintah dan provinsi,
namun sampai sekarang hal ini belum terwujud.
Saat terdengar azan luhur, diskusi disekors. Selesai azan, pertemuan dianggap cukup, dan kami
berjalan ke rumah Ibu Kepala Desa untuk menyantap makan siang.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 43
LAMPIRAN V
Focus Group Discussion
Fasilitator : Pietra W. & Farid Hadi
Notulen : Farid Hadi
Jenis : Tingkat Desa
Topik : Implementasi di tingkat desa
Tempat : Cotage Boloyya
Boloyya, 17 September 2004
Pukul 14:00 – 17:00 wita
Sambil menunggu beberapa teman yang belum hadir, kami ngobrol dengan tiga teman BPD yang
sudah hadir, diantaranya Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Selayar. Beberapa informasi yang didapat
antara lain dapat disajikan sebagai berikut:
Ketua Asosiasi BPD sempat mengajukan kritik kepada kami, ”...mestinya kalau ini sebagai
penelitian, kami lah yang didatangi peneliti dan memberikan informasi, bukan yang mendatangi”.
Ia bersedia datang karena mengingat hasilnya penelitian ini akan dijadikan kebijakan nasional,
sehingga kawatir ada informasi yang salah.
Suasana bisa lebih cair dan terbuka setelah ia tahu bahwa kami bukan murni dari pemerintah,
melainkan dari latar belakang LSM.
Mereka menyampaikan bahwa seosialisasi internal di pemda sendiri masih sangat kurang, hal ini
bisa dilihat bahwa informasi yang disampaikan oleh masing-masing pejabat pemda tidak sama dan
membingungkan masyarakat. Misalnya tentang tugas BPD dijelaskan BPD bisa melakukan kontrol
pada Kepala Desa tetapi saat kami mengundang Bendahara ia tidak bersedia memberikan
keterangan dan Bawasda juga menyampaikan bahwa ini tugas kami.
Kasus Parak,
Penyampaian LPJ sesuai aturan diberikan 3 bulan sebelum selesai masa jabatan (Parak saar ini
tidak ada Kadesnya karena selesai menjabat dan belum ada pemilihan Kades baru). Saat
disampaikan terus dibahas di BPD, namun BPD menemukan beberapa bukti yang kurang lengkap.
Hal inilah yang membuat LPJ belum diterima oleh BPD, kasus yang dimaksud tersebut adalah
tentang pembebasan tanah.
BPD dilemma antara kontrol dan mitra, mana yang didahulukan. Saat sebagai fungsi kontrol
tentunya bukan sebagai mitra. Sebagai fungsi kontrol mestinya bisa memeriksa bukti yang
diperlukan kalau itu menyangkut uang rakyat, kalau perlu bisa mengundang bendahara desa,
tetapi hal ini dilindungi pemerintah, Bawasda menyampaikan kalau ini tugasnya. Kami tidak
keberatan kalau jelas, katanya.
Ditambahkan, menurut Perda No. 6, BPD dapat meminta bantuan pihak ketiga sehubungan
dengan adanya indikasi penyelewengan namun nyatanya terjadi pembelaan-pembelaan.
Sarannya, Pemda perlu mengumpulkan Kades dan BPD bersama-sama. Dulu pernah dilakukan
tetapi semua BPD dan Kepala desa dikumpulkan, itu tidak efektif, katanya. Sebaiknya dijelaskan
per Kecamatan harapnya.
Selama ini kalau ada konflik biasanya bagian pemerintahan yang menyelesaikan.
Mekanisme perencanaan:
LPM berkeliling dusun �� rapat bersama BPD untuk tambah kurang dan kontrol �� menyusun
RAPBD �� disetorkan kembali pada BPD (bisa ditambah yang perlu dan berubah lagi RAPBD nya ��
dijilid dan ditandatangani dengan dilampiri berita acara �� dicairkan ke Pemda oleh Kades dan
Bendahara �� LPM melaksanakan
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 44
Penjelasan ini berbeda dengan yang terjadi di desa lain seperti Mare-mare yang menetapkan
pelaksanaan melalui pembentukan panitia pembangunan. Yang bisa disimpulkan, belum ada
mekanisme yang dilembagakan baik di pemda maupun di desa.
Komentar menganai SE Bupati perihal Pedoman Umum Penyusunan Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBDesa, dikatakan masih belum rinci. Ada pertentangan dengan Perda No.
6 yang menjelaskan sejauh mana Bukti dan Pemeriksaan Penyimpangan APBDesa. (perlu dipelajari
keduanya)
Menganai BUMDes, memang ada kegiatan yang bisa dijadikan usaha desa, misalnya tentang
simpan pinjam. Saat ditanya bagaimana pertanggung jawabannya dana yang bergulir tersebut
kalau tidak ada lembaganya? Dijawabnya, bahwa sekarang kami masih memberdayakan LPM dulu
bagaimana jalannya. Kalau ada lembaga yang bisa menjalankan kenapa harus membuat lembaga
lain, jelasnya.
Desa Bontosunggu.
Beda dengan Parak, Desa ini melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama
dalam menggali kebutuhan desa. Hadir pula BPD, LPM dan Organisasi Desa lainnya. Biasanya hadir
antara 50 – 60 orang. �� Dalam pertemuan ini dibahas pendapatan, belanja rutin dan belanja
pembangunan. Apa masalah desa ditampung. �� Usulan tersebut selanjutnya disusun oleh Kades
dan Bendahara dalam bentuk RAPBDesa �� disampaikan kepada BPD kalau ada penambahan dan
perubahan �� APBDesa disahkan �� dicairkan �� LPM melaksanakan.
Sumber PADesa: taksi laut, ikan kering, ternak, dalam bentuk pungutan desa. Semua ada
Perdesnya.
Desa Bontomarannu.
PAD dipungut dari ternak dan lain-lain. Difahami Kepala Desa, semakin banyak Perdes, semakin
banyak PAD yang masuk.
Keluhan masyarakat ada juga kalau ada program yang menyusunnya tidak melalui musyawarah.
Dijelaskan ada masalah tentang pembagian PBB, sampai sekarang ini belum dikembalikan sesuai
Perdanya, kami belum menerima. Diusulkan bagaimana kalau yang memungut pajak desa saja
baru disetorkan ke Kabupaten yang menjadi hak kabupaten, tetapi ini belum ada respon.
Diskusi dihentikan sejenak untuk makan siang dulu, karena sudah pada hadir semua.
Pukul 15:10 wita, selesai makan siang.
Pietra membuka kembali diskusi, lebih resmi, ia menjelaskan rinci tujuan kedatangannya ke
Selayar untuk studi ADD. Ada beberapa daerah yang juga melakukan DAU Desa seperti Selayar,
misalnya Limapuluh Koto, dan disebutkan lainnya.
Dana tersebut diberikan kepada desa dan dikelola oleh desa, kami ingin tahu bagaimana berjalan,
adakah konflik namun konflik tersebut begaimana menjadi lebih baik. Dicontohkan di Jawa ada
Bengkok, tapi di Selayar ini tidak ada. Di Buki ditemukan ada Kololohe seluas 100 hektar yang
ditanami mete. Jadi sebenarnya di Selayar ini pernah ada semacam bengkok, namun banyak yang
biaskan menjadi milik pribadi dan dijual.
Di Selayar, DAU ini muncul karena (1) desa tidak punya aset dan (2) Kabupaten tidak mau
direpotkan, maka PERDA 03 2002 diturunkan.
Diskusipun dimulai, beberapa catatan yang didapat:
Bontotanga, desa yang terakhir dimekarkan, april lalu. Baru pertama kali mendapat DAU di 2
triwulan ini. Pengalaman desa ini, seluruh dana yang turun di triwulan 1 habis untuk menggaji
perangkat yang baru menjabat, baru di triwulan berikutnya digunakan untuk pembangunan.
Ada simpang siur informasi di desa ini, ada BPD yang juga mau mengelola uang, mereka tidak
tahu persis uang yang diterima desa tersebut mau dibagi atau tidak dengan BPD. Masalah ini
kiranya tidak akan terjadi kalau BPD dan Kepala Desa ditemukan.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 45
Masyarakat desa menginginkan desanya bisa lebih baik, dan ia inginkan ada bantuan teknis yang
turun ke desanya memberikan bimbingan dan petunjuk.
Tambahan informasi dari BPD, dana ini bermanfaat dan sangat positif. Selama ini ada manipulasi
dalam pembangunan, misalnya, ada jembatan yang sudah dibangun dilaporkan lagi dari yang
sudah ada. Sekali lagi disampaikan mereka ingin didudukkan antara Kades dan BPD.
Ketua Asosiasi BPD menjelaskan, sebenarnya ada dana yang untuk dikelola BPD, termasuk di dana
rutin. Di Parak ini diatur 30% BPD dan 70% pemerintah desa.
Koreksi dari BPD Bontotanga, didasari SK 169, di BPD memang ada dana penunjang untuk dikelola
Sekretariat BPD. Sekretariat ini adalah unsur Pemerintah yang ada di BPD.
Sekarang ini di Kabupaten meminta ada RAB yang dibuat LPM agar tidak ada penyimpangan.
Bupati pernah mengarahkan agar Pak Desa jangan memegang uang, biar bendahara saja.
Berapa lama jabatan LPM? LPM dipilih dari masyarakat dan lama jabatannya 2 tahun.
Ada kekurangan BPD, setelah tahu bisa mengawasi jadi mentang-mentang dan kadang tidak ada
etika. Masalah ini berawal dari sejarah, pada umumnya Kepala desa ini dulu turunan OPU (Raden
kalau di Jawa) sedang BPD kebanyakan dari ATA (pelayan), nah sekarang bisa mengontrol. Inilah
terkadang yang memunculkan masalah.
Ada program untuk pelatihan perangkat yang dananya dari desa. Desa sudah membayarnya
dengan dipotong langsung dari sisa anggaran yang baru turun kemarin sebesar 1 juta.
Menurut ketua asosiasi BPD, kalau ada konflik antara BPD dan Kepala Desa sebenarnya sumbernya
adalah ulah Kabupaten sendiri.
Setiap desa ada rencana melakukan perencanaan partisipatif. Hal ini pernah dilakukan untuk 15
desa, sumber dayanya 75 juta dari kabupaten sebagian dari Plan, program ini berjalan selama 8
bulan. Mekanismenya mulai dusun sudah dimusyawarahkan �� diteruskan di musyawarah desa ��
dipilih, ada rencana untuk desa dan untuk kabupaten.
Pertanggungjawaban LPJ ada format dan akan diseragamkan.
Diskusi yang pokok dipandang cukup, dilanjutkan ke hal-hal yang lain, seperti bagaimana
perubahan UU 22 yang ditunggu dengan harap-harap cemas oleh masyarakat, terutama yang
berkaitan dengan desa.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 46
LAMPIRAN V
Focus Group Discussion
Fasilitator : Pietra W. & Farid Hadi
Notulen : Farid Hadi
Jenis : Tingkat Desa
Topik : Implementasi di tingkat desa
Tempat : Kantor Desa Bontolebang
Bontolebang, 18 September 2004
Pukul 10:00 wita
Kami berangkat pukul 10:00 wita dari Pemda menuju desa Bontolebang, Kecamatan Bontoharu
yang terletak di Pulau Pasi. Kami menyebrang bersama tim Pemda, termasuk ibu Asisten 2 dengan
Jolor (kapal kecil berukuran lebar 2 meter dan panjang 11 meter. Seluruhnya ada 12 orang
ditambah awak perahu, jadi 14 orang. Perjalanan ini sempat tertunda 1,5 jam dari rencana jam
08:30 wita karena laut masih surut. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai desa sekitar 35 menit
naik jolor ditambah 20 menit lagi berjalan kaki. Di pulau ini tidak ada jalan penghubung antar
dusun yang layak dilalui kendaraan bermotor, apalagi mobil, tidak dijumpai di pulau ini. Mereka
baru merintis jalan setapak sepanjang 1 km yang dibangun dengan paving melalui dana PPK.
Kepala desanya seorang Ibu yang baru saja menikah.
Di desa ini, meskipun sarana transportasi tidak ada, namun HP bisa digunakan. Sedang Listriknya
menggunakan diesel yang hanya menyala malam hari.
Pukul 10:45 wita kami tiba di Kantor desa, sekitar 40 orang sudah menunggu. Sejenak kami
kembali mengenakan sepatu yang kami lepas semenjak mau naik jolor sambil melepas lelah, Pietra
bahkan tidak mengenakan lagi sepatunya karena memang repot cara melepas dan memakainya
(sepatu wanderung).
Pak Camat membuka acara secara resmi dan mengucapkan selamat datang pada seluruh
rombongan dan tim.
Ibu Asisten memberi pengantar maksud dan tujuan kedatangan tim, bukan untuk melihat
kesalahan namun bagaimana pelaksanaan di desa dan untuk apa saja.
Kepala Bagian Pemerintahan menambahkan sedikit namun lebih panjang dari asisten.
Pietra membuka diskusi dengan memperkenalkan diri dan timnya dan usul tidak perlu dibagi
karena sudah desa yang ketiga.
Asal usul Perda 03/02
Pertanyaan ini pertama belum bisa dijawab, dikatakan masyarakat sangat berterima kasih setelah
ada dana desa. Dulu tidak dapat membangun apa-apa sekarang sudah bisa. Kata anggota BPD
dengan mimik yang culun dan agak terbata-bata. Sekarang tampak ada perubahan2 pembangunan
lingkungan seperti kantor desa, posyandu, kantor BPD, TK.
Bu desa menambahkan, dulu semua dirancang dari atas sekarang bisa membangun sendiri.
Pak Zaenal, Kades Bontoborusu yang juga hadir. Bapak yang tinggi besar ini ketika diminta
menambahkan hanya mengatakan baru 5 bulan menjabat dan kembali diam.
Ibu Murtini, Kepala BPD Bontoborusu mejawab, dasar Perda 03/02 Selayar adalah UU 22/99 dan
UU 25/99, yang kemudian menjadi kebijakan di Selayar untuk memberikan DAU ke desa-desa agar
desa bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Di tempatnya, sebagai desa terbesar dengan
penduduk sebanyak 3.194 orang memiliki perangkat pemerintah dan BPD besar, ada 13 anggota
BPD. Dana yang diterima sebesar 198 juta yang disusun dalam APBDesa untuk rutin dan
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 47
pembangunan tidak bisa dipenuhinya 50/50 melainkan 60/40. untuk pembangunan masih
dilakukan dengan suadaya.
Hubungan dengan PPK:
Disinggung hubungannyan dengan PPK, ternyata pelajaran PPK tidak dipergunakan di desa, masih
terpisah. Terbukti dalam rembuk desa dan penyusunan APBDesa tidak digunakan model PPK yang
cukup tranparan dan melibatkan banyak fihak, program ini dianggapnya terpisah dengan desa.
Dana PPK juga tidak disebutkan di APBDesa. Hal ini berbeda dengan desa Parak yang
mencantumkan dana PPK ke dalam APBDesa, alasannya tahun anggarannya berbeda (penjelasan
camat).
Masyarakat juga tidak tahu mana sekala desa dan mana skala kabupaten, contohnya, ada
pembangunan penahan ombak yang didanai sendiri dari desa sebesar 75 juta sepanjang 200
meter, sedang yang membutuhkan penahan seluruhnya sepanjang 5 km. Ini sebenarnya adalah
tanggung jawab daerah bukan desa.
Mekanisme:
Usulan prioritas dusun �� Prioritas Desa �� APBdesa
Pelaksananya LPM, dalam hal ini ada keluhan dari Ketua LPM kalau masyarakat enggan
berswadaya sehingga sampai setahun lebih belum selesai, dana dari DAU sudah diserap semua.
Pembangunan Kantor desa, BPD, Posyandu tidak dilaksanakan oleh LPM, melainkan ada panitia.
Jadi ada dua sistem diberlakukan di desa ini, apa yang dijadikan kriteria?, tidak ada informasi.
Penerimaan di luar DAU
PADes: Karamba (100 ribu/bulan), Potong kambing, hajatan, dll. Ada Perdesnya.
Jam 12:30 wita pertemuan dianggap cukup dan seperti biasa, kami kembali dijamu makan siang
bersama sambil ngobrol lain-lain.
Kembali ke Selayar penumpang bertambah menjadi 20 orang dengan Jolor yang sama. Ombak
cukup besar, tetapi tidak harus berjalan kaki lebih dahulu karena mulai pasang. Waktu tempuh
sedikit lebih panjang, jadi 45 menit. Pukul 15:00 wita kami tiba sampai daratan
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 48
LAMPIRAN VI
FGD di Kabupaten, 14 September 2004 hadir 11 partisipan staf kabupaten, dilaksanakan di kantor Bupati.
Topik: Dana Perimbangan Desa
Indikator Aspek keterangan
Hukum Terinspirasi dari UU 25/99 tentang peruimbangan ke Konteks uangan pusat dan kabupaten
Pol&Sos Prakarsa ini dimiliki Bupati dengan latar belakang bahwa
• Pada dasarnya desa tidak memiliki aset sebagai modal untuk melakukan pembangunan
• Kegiatan pembangunan lebih dibebankan kepada kepala desa sehingga seolah-olah penggalangan dana merupakan
tanggungjawab kepala desa. Atau dengan kata lain kepala desa menanggung dana pembangunan desa karena DPDK –
inpres desa (2000) sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan yang ada. Contoh pada masa sebelum
berlaku Perda ini, kegiatan kunjungan ke desa beban kunjungan tamu ini dipikul oleh sebagian besar rakyat, demikian
juga dengan kegiatan yang lain yang membutuhkan dana. Kepala desa lalu seolah memiliki kewenangan memaksa
rakyat untuk menyediakan dana dan rakyat harus memenuhinya.
• Selain itu dalam forum UDKP, bupati melalui kimpraswil kewalahan menerima permintaan bantuan dari desa yang skala
kegiatannya sangat kecil dan perspektifnya desa. Hal-hal semacam ini muncul karena desa nyaris tidak memiliki aset
yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya batas tapal antar desa, jalan dalam desa.
• DPRD dengan alasan menyerap aspirasi rakyat juga mengajukan anggaran yang basisnya skala desa dan hal ini juga
merepotkan kinerja dinas.
• Alur ide lahirnya perda – krn kewalahan atas usulan desa Bupati menawarkan ide dana perimbangan spt UU 25/99.
• Mula-mula diinisiasi dengan membuat Keputusan Bupati No. ttg Tunjangan Penghasilan Aparat Desa sebesar 25 – 30
juta setiap desa dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 50 desa. Setelah melakukan prakondisi kebijakan ini, maka
disahkanlah perda 03/2002 tentang Dana Perimbangan Kabupaten Desa yang mula-mula besarnya rata-rat 75 juta
perdesa. Namun karena dirasa kurang memadai lalu ditingkatkan menjadi 100 juta sebagai besaran pokok ditambah
dengan indikator luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis dan perumbuhan ekonomi desa.
Desa
Dina
Bupat DPR
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 49
Ekonomi Dengan adanya perda 03/2002 ini didorong peningkatan pelayanan kepada publik sekalipun dalam dua tahun ini yang
sangat dominan adalah peningkatan syarat administrasi seperti pengadaan gedung kantor desa, pengadaan ATK dan
sarana penunjang pelayanan publik. Numun sudah ada inisiatif untuk dikembangkan sebagai alat produksi.
Perencanaan Prakarsa ini dilakukan oleh eksekutif (bupati) dan kemudian diajukan kepada legislatif dan mendapat sambutan luar biasa.
Pada saat penerapan awal, bupati melakukan prakondisi dengan membuat Keputusan Bupati, namun dikritik oleh DPRD
karena dianggap terlalu lambat. Upaya ini dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah perda disahkan, legeslatif
melakukan sosialisasi kepada konstituennya (meskipun dilakukan dengan tendensi tertentu). Namun secara umum upaya ini
didukung oleh sebagian besar perangkat pemerintahan dan tidak melibatkan CSO dalam pengembangannya.
Proses
monev • Pada tahun ini belum dilakukan monev dan tidak ada kerangka yang jelas untuk melakukan monev hanya berpedoman
pada SE tentang tata pelaksanaan Dana alokasi umum desa.
• Lebih banyak melakukan dengan semacam penguatan tentang pemahaman pembayaran pajak.
Bentuk & jenis • DAU bentuknya block grant.
• Dalam tahun 2004 ini ada instruksi Bupati meski tidak tertulis bahwa sebagain DAU harus dialokasikan untuk
pembiayaan pengelolaan TK (taman kanak-kanak). Instruksi tersebut adalah apabila kepada desa tidak menalok maka
DAU akan ditunda. Tekanan ini terjadi atas desakan Plan internasional dalam program PADU (pendidikan anak dini
usia). Hal ini kemudian dikembangkan menjadi kewenangan desa. Artinya pengembangan dan pengelolaan TK menjadi
kewenangan desa. Hal selain karena desakan juga didukung oleh Plan karena hampir disetiap desa plan melakukan
pengembangan kader PADU yang juga dapat ditingkatkan menjadi guru TK atau pengelola TK. Bahkan plan juga
mendukung pendanaan untuk melakukan peningkatan kapasitas perangkat desa, terutama BPD.
• Dalam inisiatif desa sendiri sebagian DAU tersebut dialokasikan sebagai modal usaha yang dapat dipinjam oleh rakyat
secara bergilir dalam jangka waktu pendek. Misalnya pinjaman kelompok pembuat kapal penangkap ikan, pembelian
bibit jeruk yang besarnya antara 20-30 juta perkelompok.
• Pada tahun in untuk peningkatan kapasitas perangkat desa setiap desa diharuskan menyediakan dana pendamping
sebesar 1 juta untuk program kabupaten yang disediakan sebesar 25 juta untuk 66 desa.
• Di luar DAU ada dana yang masuk ke desa melalui PPK, P2KP, PMP dna plan internasional.
Formula
Subtansi
Mekanisme
distribusi
• Setiap desa diharuskan memiliki rekening. Dana disalurkan melalui rekening dengan pencairan secara bertahap (termin)
dalam tri-wulan dan disesuaikan dengan perencanaan di APBDes.
Pelaporan &
pertanggung
jawaban
• Mekanisme pertanggungjawaban dan alokasi pendana diatur dalam SE Bupati No. 903/290/VII/2004
manfaat pelayanan • Adanya peningkatan prasarana pemerintahan dan tersedianya TK di setiap desa
• Secara umum terdapat upaya swakelola kegiatan desa dan mendorong adanya swadana dari rakyat. Namun demikian
sebagian desa ada yang tidak responsif karena ada anggapan bahwa semua kegiatan desa telah disediakan dana dari
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 50
kabupaten sehingga mereka tidak bersedia ikut serta terlibat dalam kegiatan kalau tidak ada sharing dana DAU
tersebut.
• Keterkaitan dengan dokumen perencanaan terutama APBDes bisa dilihat dengan jelas, artinya DAU dipakai untuk
merealisasikan APBDes. proses perencanaan desa mengikuti perangkat yang sudah ada seperti musbangdesa – forum
udkp – rakorbang. Namun belum ada kebijakan dari kabupaten untuk proses perencanaan ini.
data Statistik Jumlah desa 66, 7 kelurahan dan 10 kecamatan yang terdiri dari 5 kecamatan di daratan dan 5 kecamatan di kepulauan
jarak terjauh adalah 8 jam perjalanan dengan perahu, 110 ribu jiwa dan terdapat 73.000 pemilih, DAU desa besarnya 10%
dari DAU pusat kabupaten.
umum • Hambatan komunikasi terjadi pada saat musim barat karena melintasi lautan menimbulkan resiko yang sangat besar.
Sehingg ada desa melakukan pengadaan telpon desa dari DAU.
• Dalam penerapan DAU berkembang berbagai bentuk kegiatan yang tidak dipenuhi dari APBD, seperti kredit usaha
seperti pembuatan sampan pencari ikan, kredit usaha makanan dan pedagang, pengadaan telepon desa. Namun
umumnya pada tahun 2003 diajukan untuk pembuatan bangunan pelayanan publik seperti kantor desa, posyandu,
gedung PKK, kantor BPD, dll.
Sejarah desa-desa di
Selayar
• Kabupaten Selayar telah ada sejak th 1736 dengan status Residen berkedudukan di Benteng selayar. Saat ini telah ada
117 bupati atau kepala daerah Selayar.
• Sebelum atau sejak awal pemerintahan Hindia-Belanda ada pembagian wilayah yang disebut Kabusungan dengan
dijabat kepala Kabusungan yang disebut dengan OPU. Namun setelah pemerintahan Hindia-Belanda berjalan
Kabusungan sebagai bentuk pemerintahan adat berubah menjadi distrik. Kepala distrik masih disebut dengan Opu. Opu
ini menjalankan pemerintahan distrik didukung dengan diberikan kekayaan distrik berupa KOKOLOHE (kebun yang
luas). Kokolohe ini merupakan alat produksi untuk kekayaan desa yang dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat
dan juga sebagai gaji bagi Opu.
• Pada sekitar tahun 1950, distrik dilebur dalam kecamatan atau desa. Dengan demikian terdapat beberapa distrik yang
berubah menjadi kecamatan dan ada 1 distrik yang dimekarkan menjadi beberapa desa.
• Dengan berubahnya status distrik menjadi kecamatan atau desa maka ada perubahan status Kokolohe, ada yang
kemudian menjadi tanah adat, tanah negara atau tanah yang dibagikan kepada warga masyarakat. Kokolohe bisa
masih bertahan menjadi kekayaan desa kalau produktif. Artinya masih menghasilkan uang bagi desa. Kokolohe yang
tidak produktif umumnya beralih status menjadi tanah adat, tanah negara atau tanah perorangan.
• Dari latar belakang tersebut maka terdapt konsisi kekayaan desa yang berbeda-beda. Umum desa-desa yang masih
memiliki kokolohe merupakan desa induk dari desa yang dimekarkan atau dibagi dalam beberapa desa. Atau desa yang
daerahnya masih bagian dari distrik dan tidak terbagi dalam beberapa desa.
FGD dg Topik. APBDes & Pertanggungjawaban DAU di laksanakan di Kecamatan Bontomanai. Jumlah partisipan 40 orang (dibagi dalam 2 kelompok:
kelompok desa Polebonging bersama Pietra Widiadi dan kelompok desa Mare-mare dan Parak), lama FGD 2 jam (pk 9.30 – 12.30). Kelompok desa
Polebunging dg partisipin sebanyak 26 orang terdiri dari anggota BPD, iman Dusun, kepala Dusun, seluruh aparat desa Polebunging dan pengurus PKK.
Indikator Keterangan
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 51
Konteks • Mereka menganggap bahwa terbitnya Perda 03/2002 merupakan upaya pembardayaan desa sebagai daerah otonom.
• Menjawab kebutuhan akan dana pembangunan yang tidak bisa diperoleh desa secara langsung dari usaha sendiri.
• Pada tahun 2000 desa terakhir mendapatkan inpres desa sebesar 10 juta. Setelah itu tidak ada kecuali dana pengembalian pajak ke
desa. Baru pada tahun 2001 mendapatkan dana kembali sebesar 25 juta dan th 2002 27 juta,
Subtansi • Pencairan dana dapat dilakukan dalam tri-wulan sekali, dengan rumus besar DAU dibagi 3 jadi Dau cair secara berkala dalam 4 kali
setahun. Dana cair setelah ada pelaporan kinerja dari Kades, kalau tidak maka pencairan akan tertunda.
• Pada tahunn 2003 pembagian proporsi dana adalah 40% untuk belanja rutin dan 60% kebutuhan belanja pembangnan.
• Dari 150 juta DAU yang diperoleh telah mendorong partisipasi warga berupa sumbangan tanah dan kebun kelapa untuk kebutuhan publik
seperti lahan untuk SMK, Kantor polisi, KAU dan polindes serta gedung PKK.
• Pembelanjaan DAU dilakukan oleh LPM sebagai mitra kepada desa untuk melakukan pembangunan di desa.
• LPJ kepala desa dipertanggungjawabkan kepada BPD melalui rapat paripurna BPD dengan dihadiri unsur kasun, iman desa, perangkat
dan tokoh. Untuk publikasi dibacakan pada Forum Masjid yang dilakukan setelah shalat Jumat di masjid Agung desa. Selain dibacakan,
laporan juga ditempelkan di papan pengumuman 4 masjid di desa selain di mesjid Agung desa.
• Dalam tiap 3 bulan juga dilakukan rapat bersama dengan unsur BPD, iman desa, perangkat dan para tokoh masyarakat.
manfaat • mendorong adanya rasa memiliki adanya pembangunan di desa
• merupakan dana simultan sehingga mendorong adanya partisipasi warga secara spontan dalam bentuk yang beranekaragam, seperti
penyerahan tanah warga, penyerahan pohon kelapa dan bentuk tenaga kerja secara kerja bakti di waktu senggang warga. Dari
partisipasi itu telah diserahkan tanah tanpa ganti rugi seluas kurang lebih 5 Ha.
• adanya perencanaan alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan (ekonomi dan perempuan)
• dalam APBDesa dan LPJ kades akan nampak jumlah dana swadaya atau swadaya lain sebagai bentuk partisipasi.
• Mendorong adanya pemahaman yang lebih baik tentang pemerintahan desa dan menguatnya rasa memeiliki terhadap proses
pembangunan di desa.
data
Statistik
6 dusun, 5 BPD (pemilihan distrik) merupakan daerah pemekaran dari desa Maragaiya. Jarak tempuh dari ibu kola kabupaten sekitar 10 Km.
Merupakan kampung dari Bupati Selayat saat ini.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 52
sejarah
Desa
Polebungi
ng
• Desa ini merupakan pemekaran dari desa Burugaiya, yang mula-mula merupakan distrik. Dari distrik Barugaiya dimekarkan menjadi 10
desa yang lain. Desa Polebunging saat ini menjadi ibu kota kecamatan Bontomaero.
• Desa Polebunging berdiri pada tahun 1998 dan tidak memiliki kekayaan, sedangkan kepala desa sekarang baru dipilih pada Mei 2002 dan
BPD dilantik September 2001 serentak dengan BPD yang lain di Kabupaten Selayar.
• Ketua LPM cukup paham tentang perencanaan pembangunan sehingga apa yang direncanakan dilakukan sosialisasi maupun dilakukan
dalam publik hearing dengan kelompok masyarakat yang lain. Kemampuan ini dimiliki karena pengalamannya terlibat dalam Proyek air
bersih yang dilaksanakan oleh Care pada tahun 1991. Menurut dia pelaksanaan pembangunan air bersih dilaksanakan setelah ada
perencanaan matang dan disosialisasikan kepada warga masyarakat selama 2 tahun dan baru kemudian dilaksanakan. Upaya ini
melahirkan rasa memiliki yang cukup mendalam sehingga sampai sekarang fasilitas air bersih dini masih berfungsi dengan baik. dan
dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala oleh masyarakat. Dengan pengetahuan yang cukup tersebut ternyata cukup
membantu proses pembangunan yang cukup konstruktif.
• Selain itu pada saat ini juga berjalan pendampingan dari Plan Internasional yang memiliki anak asuh sekitar 120 anak dan akan berakhir
pada tahun 2006. Upaya mendorong adanya motivasi sekolah kepada warga cukup baik, sehingga juga lahir kader plan yang sekarang
mengelola TK (ada 2 TK) yang dikembangkan dengan terstimulasi dana DAU desa.
Harapan • Penghasilan utama dari warga mayarakat adalah tanaman jangka panjang yaitu kelapa, namun saat ini sebagian besar tidak produktif
karena hama tupai dan juga kurang dirawat. Produksi kelapa dibuat untuk kopra dan minyak kelapa. Dan untuk meningkatkan produksi
apakah bisa ada pelatihan atau bantuan TTG yang dapat memudahkan meningkatkan produksi. Demikian juga saat ini semakin langka
tenaga pemetih buah kelapa. Saat ini hanya 20% kelapa yang produktif dati total pohon kelapa yang ada.
• Selain pohon kelapa yang juga potensi adalah pohon mlinjo dan mente. Produski dari tanaman ini lebih banyak memberikan kegiatan
rumah tangga kepada ibu-ibu dan kaum perempuan. Apakah juga bisa ada dukungan untuk meningkatkan kemampuan dan produksi dari
tanaman tersebut untuk emping dan kacang mente.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 53
FGD dg Topik. APBDes & Pertanggungjawaban DAU di laksanakan di kantor desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene. Jumlah partisipan 45 orang (dibagi
dalam 2 kelompok: kelompok Kepala desa dan Ketua BPD desa Bungaiya, Maharaya, Menara Indah, Baralangan, Tanete, Lalambata, Buki, Palangbunto
sebanyak 16 orang bersama Pietra Widiadi dan kelompok warga desa Bungaiya bersama Farid Hadi Rahman), lama FGD 2 jam.
Indikator Keterangan
Konteks • DAU mendorong desa melaksanakan rumah tangganya sendiri terutama dalam melaksanakan pembangunan, karena kalau diproyekkan
hargaya akan sangat mahal dan warga masyarakat tidak merasa memiliki.
• Meningkatkan kapasitas dari aparat desa dan masyarakat melakukan pembangunan di desa.
• Desa Menara Indah mengalokasikan DAU sebesar 20 juta untuk pemberdayaan dengan cara menjadikan dana kredit dengan bunga 1%
per bulan. Demikian juga desa Palangbonto mengalokasikan 15 juta.
Subtansi • Perencanaan APBDes ada 2 cara:
Musbang
UDKP
Rencan
a
APBDe
s
APBD
sah
Pelaksanaa
Rencan
a
Konsult
asi
Penetapan
Musbang
Pelaksanaan
Non APBDes
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 54
Perencanaan APBDes ada 2 cara yaitu (lihat alur di atas)
4. Rencana penganggaran dilaksanakan dalam forum desa tanpa mengikuti mekanisme musbang desa. Artinya diadakan forum baru selain
forum musbang desa untuk menyusun kegiatan dan anggaran yang akan dibiayai oleh DAU dari Kabupaten. Penetapan APBDes
dilaksanakan setelah ada penetapan besar DAU, dalam proses ini dilakukan dengan membuat prioritas pelaksanaan pembelanjaan yang
dibutuhkan. Dan forum musbang desa dilaksanakan sendiri untuk digunakan mengajukan aspirasi kebutuhan kepada UDKP.
5. Forum musbang dilaksanakan untuk menyusun perencanaan kegiatan APBDes maupun yang diusulkan melalui forum UDKP
• Umumnya partisipan dalam forum tersebut adalah BPD dan aparat desa, LPM ditambah dengan tokoh masyarakat, pemuda dan PKK.
Dalam hal ini ketelibatan publik hanya pada forum sosialisasi oleh anggota BPD yang dipilih dalam sisten distrik. Jadi sosialisasi
merupakan tanggungjawab dari BPD. Dalam pelaksanaan pembelanjaan dilakukan oleh LPM atau dibentuk semacam panitia yang
kemudian ditawarakan kepada warga masyarakat untuk dilaksanakan.
• APBDes ditetapkan setiap tahun namun belum ada kerangka kerja yang berkelanjutan sehingga kemungkinan besar akan ada kegiatan
yang tidak produktif dan parsial hanya dianggarkan dengan dominasi kepentingan dari kelompok yang kuat.
manfaat • Upaya untuk melakukan pemberdayaan warga masyarakat dengan menyediakan dana pinjaman dengan bunga 1% perbulan.
• Mendorong adanya partisipasi dari warga masyarakat. Di Bungaiya, yang dibayar tukang sedangkan pembantu tukang dilaksanakan
dengan kerja bakti bagi warga yang sedang tidak melakukan kegiatan ekonomi (kerja)
• Membuka peluang kerja kepada warga masyarakat untuk mengisi posisi aparat desa, guru dan imam dusun.
sejarah
Desa
• Desa Buki memiliki tanah kas desa yang disebut Kokolohe sebsar 1 Ha yang ditanami jambu mente dan masuk dalam PADes.
• desa Bungaiya sudah tidak memiliki Kokolohe. namun pada dasarnya desa ini mempunyai tetapi statusnya telah berubah menjadi tanah
negara meskipun belum pernah ada yang tahu bukti pengalihan status. Bahkan saat ini tanah tersebut direncanakan menjadi kilang
minyak dengan investor dari Arab Saudi.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 55
Diskusi informal dengan Kepala desa Bonto Sungu, ketua BPD dan staf desa, BontoTanga dan jketua BPD, ketua asosiasi BPD Kab. Selayar, Anggota BPD
desa Bontomaranu. Tempat di Rahmat Baloiya, pada tanggal 17 September 2004, pk 14.00 – 17.00. Topik Tahapan penyusunan APBDes.
Flow ttg Penyusunan APBDes disampaikan oleh Ketua Asosiasi BPD (ketua BPD desa Parak)
Catatan penting dari diskusi adalah:
1. Pada tahun ...sampai dengan 17 Agustus DAU belum cair karena ada masalah “proyek” yang dilaksanakan di luar APBD.
2. Desa diijinkan menyusun Perdes untuk melakukan pungutan kepada warga masyarakat sebagai sarana meningkatkan PADes, sehingga telah disahkan
perda pungutan di desa Bontotanga, Bontosungu berupa retribusi penyembelehan kambing, retribusi lapangan desa untuk parkir angkutan umum.
3. Khusus desa Parak komposisi penggunaan DAU adalah 30% belanja rutin dan 70% dilaksanakan belanja pembangunan.
4. Partisipan diskusi sepakat menyatakan bahwa sebagian besar aparat pemerintah kabupaten belum memahami dengan baik Perda 03/2002 tersebut
sehingga sering terjadi simpang siur informasi dan menimbulkan salah pengertian antara kades, BPD maupun aparat kabupaten.
5. Penyusunan RAB dilakukan oleh LPM sebagai mitra aparat desa melaksanakan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaan proyek LMP bisa membantu
panitia pembangunan (umumnya anggota panitia terdiri dari anggita LPM, anggota BPD dan aparat desa).
LPM
melakuk
an
Paparan hasil asesemen dihadapan
aparat desa, BPD dan tokok
Perbaikan oleh LPM
APBDes disahkan
APBDes dicairkan setelah
penetapan APBD dan Desa telah
menyerahkan RAB & LPJ Kades
pada tri-wulan pertama oleh Kades
Kegiatan
dilaksanaka
n
Penetapan
APBDes &
PAK
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 56
6. Dalam pemeriksaan atau dalam pertanggungjawaban proyek LPM melakukan kepada kepada Desa dalam rapat bersama BPD. Dalam pelaporan
pertanggungjawaban penggunaan DAU untuk pembangunan yang bertanggungjawab adalah kepala desa.
7. Perangkat desa, seperti Imam desa dan LPM memiliki masa kerja selama 2 tahun.
8. Secara umum mereka sepakat bahwa DAU memiliki manfaat, antara lain:
• Menyelesaikan kebutuhan desa secara cepat dan dapat dilaksanakan oleh desa atas kewenangan yang ada.
• Menghindari manipulasi proyek-proyek yang dilakukan Kabupaten yang mengerjakan proyek skala desa.
• Melipatgandakan pelaksanaan proyek desa dengan adanya swadaya masyarakat.
9. Beberapa usulan yang disampaikan oleh peserta diskusi:
• peningkatan kapasitas BPD dan perangkat desa yang dilakukan bersama-sama
• peningkatan kapasitas aparat pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan permasalahan di desa berkaitan dengan DAU
• perlu didorong adanya pemahaman perencanaan dan penganggaran secara partisipatif oleh warga masyarakat maupun aparat desa dan kabupaten
• adanya ketegasan bahwa proyek dibawah 50 juta dapat dilaksanakan swakelola di desa
• umumnya yang menyusun LPJ bupati adalah aparat desa.
Pertemuan dengan aparat desa Bontolebang, desa Bontosungu, Bontatanga dan Bontoborusu, fasilitator kecamatan PPK, aparat kecamatan serta tokoh
warga desa Bontolebang, di kantor desa Bontolebang pada tanggal 18 September 2004, pk 11.00 – 13.30 dengan topik penyusunan APBDes. Pertemuan ini
merupakan tambahan dari pertemuan yang lain sehingga pembahasannya tidak meluas, hanya mengarah pekapa perencanaan partisipatif seperti yang
dilakukan di PPK. Jumlah partisipan sebanyak 50 orang termasuk yang menyipkan konsumsi bagi partisipan pertemuan.
Catatan:
• desa Bontolebang, perencaan penyusunan APBDes mengapa tidak mengadopsi perencanaan dari PPK yang menggunakan metode partisipatif. Hal ini
nampak bahwa proses perencanaan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu di desa yang bermuara pada kelompok aparat desa, BPD dan LPM.
• Aktivitas PPK juga tidak masuk dalam agenda kegiatan desa, seolah kegiatan PPK ada di luar desa Bontolebang. Perlu juga diawasi pelaksanaan
semacam PPK di desa untuk mengdorong adanya keterbukaan.
• Kedudukan PPK bisa dikategorikan melakukan instabilitas di desa karena kegiatannya menciptakan sisten kelembagaan sendiri di luar kelembagaan yang
ada di desa. Misalnya keterlibatan kelompok warga di PPK tidak masuk dalam forum musyawarah desa secara formal sehingga ada pengkotaan antara
“aktivis” PPK dengan yang non PPK.
• Komposisi perbandingan penggunaan Dana perimbangan adalah 60% rutin dan 30% pembangunan.
• Selain itu ditemukan pembangunan yang kewenangannya melebih kapasitas di desa didanai via APBDes, yaitu tanggul yang dibutuhkan sepanjang 5 Km,
dan saat ini akan dilaksanakan sepanjang 200 meter. Hal ini laksanakan oleh desa karena sudah 4 kali forum UDKP diusulkan tetapi tidak pernah
mendapat prioritas.
• PADes diperoleh dari pungutan yang ditetapkan dengan perdes antara lain pesta pernikahan, kapal lain bersandar di desa, potong kambing, denda tidak
mengikuti kerja bakti, pungutan kepemilikan keramba.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 57
Wawancara dengan Kades Desa Laiyola, Kecamatan Bontosikuyu pada tanggal 19 September dalam acara kerja bakti pengadaan tandon air.
- penggunaan DAU th 2003 dana rutin sebesar 50%, tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi 70%. Dana rutin tahun ini termasuk gaji diberikan kepada
seluruh aparat desa (5 orang, guru TK 2 orang, imam desa 5 orang), seluruh BPD (5 orang), LPM (10 orang) dan fasilitator Desa PPK.
- Pada tahun ini belum ada PPK di desa tetapi sudah mengaji Fasilitator desa. Untuk 2 orang sebesar Rp 100.000 per bulan.
- Pada tahun 2003 terdapat proyek air bersih dengan jumlah belanja sebesar 10 juta rupiah dari APBDes dan sisa kekurangan mendapat dana sharing dari
plan Internasional.
- Penjaringan kegiatan di desa dilakukan dalam 3 forum, yaitu forum DAU, forum MusbangDes-UDKP dan forum PPK. Satu sama lain berdiri sendiri. Flow
perencanaan pembangunan desa:
Forum DAU
Forum
MusbangDesa
Forum PPK
APBD
UDKP MusrenBang
Dana PPK
APBN
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 58
Matrik Analisa pelaksanaan Perda 03/2003 tentang dana perimbangan desa di Kabuaten Selayar
Topik Keterangan
Dokumen
perda
• Ditetapkan terdapat 4 keputusan Bupati yang harus diterbitkan untuk melaksanakan perda, yaitu pembentukan Panitia Perimbangan
Keuangan Daerah dan Desa, Tata Cara perhitungan dan pengaturan atas bagian Desa, Penyelenggaraan sistem informasi keuangan
desa serta keputusan kewajiban desa dalam penyampaian informasi keuangan desa. Namun yang diterbitkan baru 2 yaitu keputusan
panitia perimbangan dana dan Tata Cara perhitungan dan pengaturan atas bagian Desa.
• dalam perda disebutkan seperti dalam Bab IV pasal 14 ayat 3 bahwa pencairan dapat dilakukan setiap bulan pada kas desa melalui
rekening masing-masing desa tetapi dalam SE tentang Bupati tentang Pedoman umum penyusunan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBDes No 903/290/VII/2044 tanggal 7 Juli 200 menyatakan bahwa pencairan dilakukan pertriwulan. Dengan
demikian terdapat perbedaan jadual pencairan, hal ini dapat memicu masalah dikemudian hari.
• Hal penting yang perlu diatur adalah seandainya terdapat desa menggunakan dana APBDes untuk pembelajaan yang bersifat produktif.
Misalnya dalam item pembelanjaan disebutkan dengan pemberdayaan masyarakat dan kemudian di desa diterjemahkan sebagai bentuk
dana pinjaman ke warga masyarakat dan atau bentuk modal produktif, maka perlu atur pengawasan dan pencatatannya. Kalau hal ini
tidak diatur kemungkinan besar akan mendorong munculnya KKN.
• Berkaitan sisa anggaran perlu ketegasan dalam penggunaan, karena dalam beberapa hal terdapat usulan warga untuk melakukan
pembagian dana tersebut.
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 59
Dokumen
SE
• hal 3 & 9, perlu diberikan penjelasan tentang keterlibatan warga masyarakat sehingga tidak ada interpertasi yang beragam sehingga
memudahkan untuk melakukan indentifikasi.
• Perlu adanya penjelasan yang lebih detail tentang pungutan yang boleh dilaksanakan di desa sejauh tidak memberatkan warga
masyarakat dan tidak dilakukan pemungutan ganda bersama kabupaten.
• hal 7, disebut bahwa setiap desa diwajibkan menyediakan honor fasilitator Desa sebesar Rp 50.000 dan tidak disebutkan untuk berapa
jumlah orang yang menerima. Di desa Bontolebang ditemukan bahwa honor fasiltator Desa diberikan sebesar Rp 25.000 perorang
untuk 2 orang sehingga jumlahnya menjadi Rp 50.000
• dijelaskan pula bahwa hal-hal yang belum dapat dipahami dapat dikonsultasikan kepada BKD, artinya terdapat kewenangan yang
diserahkan kepada BKD tetapi penanggungjawab belum dibebankan pada orang atau unit tertentu.
• hal 10, terdapat penegasan tentang belanja pembangunan yang mewajibkan mendirikan TK. Hal ini tentu pertentangan dengan prinsip
otonomi desa dan telah terjadi intervensi pengaturan dari kabupaten kepada desa. Hal ini sefatnya berbeda dengan persyaratan
menharuskan disusunya RAB untuk kelengkapan pencairan dana APBDes.
• hal 11, perlu lebih diperikan rambu-rambu yang lebih konkrit dengan yang disebut perubahan anggaran. Hal ini perlu diperhatikan
dengan cermat kalau tidak akan mendorong adanya korupsi dengan melakukan mark-up pagu anggaran pembelanjaan. Apabila hal ini
didasarkan pada proses pencairan dana, maka secara otomatis perubahan dapat dilakukan tetapi lebih pada pengurangan anggaran
bukan penambahan anggaran.
• Perlu juga dipikirkan apabila dalam penambahan anggaran menimbulkan defisit anggaran, bagaimana mengatasinya?
• Hal 15, perlu penegasan yang dimaksud dengan pengawasan dan pemeriksaan karena keduanya memberikan konotasi bahwa BPD
boleh mendapatkan informasi berupa bukti-bukti pembelanjaan yang sah. Kalau tidak maka akan menimbulkan konflik antara aparat
desa dan BPD.
• Hal 16, perlu ada penegasan tupoksi dari BKD untuk melakukan tugas asistensi kepada Desa kalau tidak maka kegiatan asistensi
kepada Desa hanya dilakukan secara fomalitas saja karena tidak dibebankan kepada 1 unit tertentu. Hal yang sama adalah perlu
dikemangkan alat monitoring yang transparan sehingga alat ini bisa digunakan oleh BKD secara eksternal maupun warga masyarakat
melakukan monitoring secara internal.
APBDes •
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 60
LAMPIRAN VII
Struktur Belanja Rutin dan Pembangunan dalam APBDesa di beberapa Desa
No. Nama Desa Penerimaan Belanja Sisa Total
PADes [%] Bant Pemda Lain-lain Total Rutin [%] Pembangunan [%]
1
Bontobulaeng
2003 27.338.400,00 13,11 180.171.292,00 1.000.000,00 208.509.692,00 99.090.000,00 47,52 109.419.692,00 52,48 - 208.509.692,00
Bontobulaeng
2004 11.400.000,00 6,67 159.600.000,00 - 171.000.000,00 94.050.000,00 55,00 76.950.000,00 45,00 - 171.000.000,00
2 Bungaiya 2003 2.750.000,00 1,61 168.285.500,00 - 171.035.500,00 75.306.600,00 47,31 83.870.000,00 52,69 11.858.900,00 159.176.600,00
Bungaiya 2004 31.493.000,00 14,03 176.328.000,00 16.609.000,00 224.430.000,00 110.380.000,00 40,22 164.050.000,00 59,78 (50.000.000,00) 274.430.000,00
3
Polebunging
2003 - - 158.500.000,00 1.950.000,00 160.450.000,00 65.024.350,00 39,96 97.685.650,00 60,04 (2.260.000,00) 162.710.000,00
Polebunging
2004 35.000.000,00 17,07 165.250.000,00 4.750.000,00 205.000.000,00 97.551.500,00 46,98 110.112.500,00 53,02 (2.664.000,00) 207.664.000,00
4 Bontoharu 2003
Bontosunggu
2004 20.864.000,00 11,12 161.986.000,00 4.750.000,00 187.600.000,00 119.600.000,00 63,75 68.000.000,00 36,25 - 187.600.000,00
5 Maremare 2003 2.598.000,00 1,48 154.619.500,00 18.000.000,00 175.217.500,00 65.973.164,00 37,62 109.400.000,00 62,38 (155.664,00) 175.373.164,00
Maremare 2004 42.000.000,00 20,11 162.101.000,00 4.750.000,00 208.851.000,00 113.400.000,00 54,30 95.451.000,00 45,70 - 208.851.000,00
6 Parak 2003 59.640.000,00 27,54 156.950.000,00 - 216.590.000,00 120.041.985,00 55,00 98.216.168,00 45,00 (1.668.153,00) 218.258.153,00
7
Bontolebang
2003 - - 155.099.914,00 - 155.099.914,00 57.772.500,00 37,27 97.237.413,00 62,73 90.001,00 155.009.913,00
Laporan Hasil Studi ADD Kabupaten Selayar 61

Tidak ada komentar:

Up To Date

Pengikut