11/05/01 - 11/06/01
SELAYAR TERKINI WEBLOG INI DIBANGUN UNTUK MELENGKAPI KEBUTUHAN INFORMASI TENTANG SELAYAR OLEH KAMI PUTRA - PUTRI TANADOANG YANG SANGAT MENGINGINKAN PEMBANGUNAN SELAYAR DAPAT DIKETAHUI OLEH PUBLIC DENGAN TUJUAN MENARIK PARTISIPASI DEMI KELANJUTANNYA. SEMOGA KAMI BISA DAN MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI ORANG SELAYAR DIMANAPUN BERADA, WALAUPUN DENGAN SEGALA KETERBATASAN. SILAHKAN KIRIMKAN SARAN DAN KRITIK ANDA KE LAYANAN ADUAN PUBLIK MELALUI SMS DI NOMOR 085 342 70 70 70 ATAU KELAYANAN LAINNYA DI WEBLOG INI. SALAM TANADOANG. NANTIKAN PROGRAM SPECIAL RAMADHAN 2012 DIRADIO CONTREND FM.

SETDA PEMKAB KEPULAUAN SELAYAR

Follow by Email

Selasa, 07 Juni 2011

Honorer Data Base Diminta Bayar Rp 30 Juta

Sebanyak 53 honorer yang masuk dalam daftar data base kategori pertama, mengaku khawatir. Beredar informasi bila mereka dimintai pembayaran sekitar Rp 30 juta agar namanya lolos terdaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS). Sekretaris Kabupaten Barru H Kamil Ruddin ketika dikonfirmasi Sabtu (4/6), tak menampik adanya tenaga honorer yang melapor ke dirinya, karena dimintai pembayaran sebesar Rp 30 juta untuk diloloskan namanya sebagai CPNS.

Hanya saja tenaga honorer yang masih dirahasiakan namanya oleh Sekab itu, menyebutkan kalau yang meminta itu adalah oknum PNS di instansi BKD. Dia tidak mau membeberkan nama oknum PNS tersebut.
Awalnya hanya sekadar menanyakan kepada Sekkab, apakah benar ada pembayaran sebesar nilai itu, baru bisa diloloskan namanya masuk terdaftar sebagai CPNS. "Jadi saya jawab bahwa tidak ada pembayaran bagi tenaga honorer yang masuk dalam data base," tandas Kamil Ruddin.
Mantan Kadis Pendidikan Barru ini bahkan meminta bantuan wartawan untuk menelusuri siapa PNS yang meminta pembayaran sebesar Rp 30 juta. Selain pembayaran tidak dibenarkan dengan alasan apapun, nilai yang diminta pun terlalu besar.
Lolos tidaknya tenaga honorer yang masuk kategori pertama itu, ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Rekomendasi para tenaga honorer yang berjumlah 53 orang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan sampai sekarang belum diturunkan. "Saya khawatir tenaga honorer ini nanti memang lolos sendiri, lalu oknum PNS itulah yang kemudian mencoba memanfaatkan situasi," ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) H Iskandar B Amsar, mengaku belum mengetahui adanya informasi tentang pembayaran untuk lolos dari tenaga honorer data base menjadi CPNS. Sekarang saja pihak BKD belum mengetahui seperti apa nasib ke-53 tenaga honorer data base yang masuk kategori I ini. "Kita hanya menunggu keputusan dari BKN tentang siapa yang bakal lolos," ujarnya.
Iskandar pun meminta supaya oknum PNS yang diduga meminta pembayaran itu disebut saja namanya, supaya bisa ditelusuri kebenarannya. "Bagaimana caranya ditelusuri masalah ini, apalagi tidak jelas siapa yang meminta pembayaran dalam soal tenaga honorer data base tersebut," aku Iskandar.

Berita Terbaru Dari Pelabuhan Makassar

Navigasi Akan Periksa 70 Rambu Suar
Pelindo Beri Klarifikasi Soal Pungli Pelabuhan
 

Navigasi Makassar, membantah jika telah kehilangan rambu suar yang merugikan negara sekitar Rp400 juta, letaknya sekitar 20 mil laut dari Pelabuhan Makassar.

Pasalnya sekitar 70-an rambu suar yang terpasang, hingga saat ini, tidak ada yang hilang, mulai dari wilayah Sulsel-Sulbar hingga Selayar perbatasan dengan Maumere, semua utuh. Jika memang ada ditemukan hilang itu, tidak benar, karena personil Navigasi, selalu melakukan pemantauan disemua rambu suar.
Hal tesebut dikatakan Kordinator Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Navigasi Makassar, M Yunus, saat ditemui di ruang kerjanya Senin (2/10). Pemberitaan di media ini (Senin 2/10), rambu suar hilang dan merugikan negara sebanyak Rp400 juta, "Itu sumber tidak benar, apa lagi sumber itu mengatas namakan pejabat Pelindo. Tetapi jika sumber itu, benar, suatu informasi bagi Navigasi untuk melakukan penjagaan secara ketat," katanya.
Pihaknya mengakui jika pernah ada rambu suar di tengah laut, hilang atau dicuri, tetapi semua itu sudah di perbaiki, jumlah kerugian negara tidak sebesar itu. "Dan hilangnya bukan tahun ini, tetapi sudah beberapa tahun lalu. Yang menjadi masalah disini, ketika rambu suar sudah dibangun, pencurian rambu suar sering terjadi, karena tiang rambu suar bisa dijadikan uang," katanya.
Pelindo Meluruskan
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Makassar, tampaknya cukup 'tergetar' dengan opini soal kerawanan premanisme di Pelabuhan Makassar. Sehingga , Senin (2/10) kemarin, pihak Pelindo Makassar memberikan klarifikasi untuk meluruskan opini tersebut.
Humas Pelindo Makassar, M Basir SH, mengatakan potensi dan tanggungjawab akibat terjadinya kerawanan di Pelabuhan Makassar, tidak dapat sepenuhnya dialamatkan kepada PT Pelindo IV Makassar. Pasalnya, di Pelabuhan Makassar, terdapat beberapa institusi yang beroperasi di dalamnya.
"Pelindo hanya salah satu institusi didalamnya. Pelindo diberi wewenang untuk memasarkan jasa kepelabuhanan kepada masyarakat, seperti dermaga dan tambatan, kapal pandu dan kapal tunda, lapangan dan gudang penumpukan, peralatan bongkar muat dan terminal penumpang," ungap Basir.
Menyangkut tarif masuk pelabuhan yang kabarnya berpotensi pungli, menurut Basir, hanya dikenakan sekali pungutan sebesar Rp2000. Uang itu, katanya, dipungut untuk membiayai perawatan berbagai fasilitas pelabuhan.
Soal adanya indikasi pungli pada bagian timbangan barang penumpang kapal laut, Basir menjelaskan bahwa hal itu bukan kewenangan Pelindo, tetapi salah satu anak perusahaan PT Pelni, yakni PT Pilar.
Sedangkan untuk pungutan 'uang rokok' yang dilakukan oknum KP3, Basir mengatakan KP3 berada di bawah struktur Administrator Pelabuhan (Adpel). "Hal demikian perlu kami klarifikasi karena opini kerawanan pelabuhan dapat mengkhawatirkan investor untuk masuk ke Makassar," tandasnya. (A.Jasruddin/Silisuli/upeks)

Rumah Sakit Selayar Kembali Dapat Sorotan

Setelah beberapa waktu tidak pernah terdengar menjadi bahan perbincangan, tiba tiba pelayanan di Rumah sakit Umum Daerah Selayar kembali ramai dibincangkan oleh sejumlah kalangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Misalnya pelayanan dan mahalnya berobat ke Rumah sakit ini. hal yang sangat ramai saat ini dibincangkan adalah pelayanan dipelayanan rawat inap dimana sangat bau dan terkesan tidak mendapat perhatian, belum lagi keluhan sejumlah pasien yang mengaku harus berlangganan obat ke apotek karena resep yang diberikan tidak tersedia di apotik tersebut. Ismail warga Batangmata mengaku sangat terbebani berobat di rumah sakit ini, pasalnya obat obat yang diberikan mahal mahal dan harus dibeli di luar rumah sakit. Belum lagi sejumlah keluhan lainnya diantaranya seringnya tidak ada dokter ahli dan seringnya keluarga pasien mendapat rujukan ke rumah sakit Bulukumba dan Makassar, inikan luar biasa Pak, ujarnya. Bagi kami ini adalah hal yang mesti mendapat perhatian serius bagi pemerintah kabupaten kepulauan Selayar, dan percuma ada program kesehatan gratis kalau semuanya hanya sebatas teori belaka.

Sabtu, 04 Juni 2011

PENDIDIKAN KESETARAAN SEDANG INDEKOS: TETAP MENJADI TUGAS PENILIK PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN

Fauzi EP
Berdasarkan struktur organisasi Kementrian Pendidikan Nasional yang baru, program pendidikan kesetaraan menjadi bagian dari pendidikan formal, Paket A dan Paket B menjadi bagian Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) sedangkan Paket C menjadi bagian Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen). Kebijakan ini menuai diskusi dan perdebatan yang panjang karena dengan dibawa ke dalam ranah pendidikan formal, program pendidikan kesetaraan akan kehilangan rohnya sebagai bentuk pendidikan formal. Hal inilah yang dikatakan akan terjadi formalisasi atas pendidikan kesetaraan. Tengara ini sudah muncul dengan adanya kebijakan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan program Paket B yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi pendidikan formal di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana dituangkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B (2011).

Saat ini posisi pendidikan kesetaraan sudah jelas, segala regulasi dan kebijakan terkait pendidikan kesetaraan mulai dari tingkat kementrian sampai ke dinas tingkat provinsi sudah dikerjakan oleh bidang pendidikan formal. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota pengelolaan pendidikan kesetaraan belum semuanya berada di bidang pendidikan formal. Hal ini masih membuat kebingungan pemangku kepentingan di tingkat lapangan, karena dinas kabupaten/kota langsung berhadapan dengan penyelenggara program pendidikan kesetaraan.

Sebagian kalangan beranggapan bahwa posisi pendidikan kesetaraan di bawah Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen sedang “kos” di dua Ditjen itu, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 jelas diatur bahwa pendidikan kesetaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal. Jadi walaupun pendidikan kesetaraan regulasi diatur oleh dua Ditjen persekolahan, namun hakekat dan roh pendidikan kesetaraan tetaplah pendidikan nonformal. Karena itulah pendidikan kesetaraan sekarang ini hanya sedang “kos” saja di Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen. Namun apabila di kemudian hari kemudian secara permanen akan menjadi penghuni tetap itu menjadi persoalan lain.

Sementara itu di sisi lain dengan terbitnya Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 bahwa salah satu jenis penilik adalah penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan. Disini akan terjadi konflik kepentingan di tingkat kabupaten/kota, karena pendidikan kesetaraan secara regulasi akan diatur dan dikola oleh bidang yang mengurusi persekolahan sementara Penilik dalam tugasnya selama ini berkoordinasi dengan bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Akankah penyelenggaraan pendidikan kesetaraan penjaminan mutunya dilakukan oleh Pengawas? Tentu saja tidak. Itikad baik sudah dilakukan oleh Dit P2TK Ditjen Dikmen yang melakukan bimbingan teknis kepada Penilik terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Lantas bagaimana sebaiknya implementasi di tingkat kabupaten/kota?

Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan hakekatnya adalah penilik yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, bukan semata di bawah bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Jadi pada tataran implementasi sebenarnya tidak ada masalah. Ketika Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melakukan tugas pokoknya pada satuan pendidikan program Kejar Paket A, B dan C ia berkoordinasi dan melaporkan hasil tugasnya kepada bidang yang mengurusi persekolahan, sedangkan ketika ia melakukan tugas pokoknya pada satuan pendidikan program pendidikan keaksaraan ia berkoordinasi dan melaporkan hasil tugasnya kepada bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Dengan demikian pendidikan kesetaraan penjaminan mutunya tetap menjadi tugas pokok penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.

Hal yang perlu dicermati adalah pertama, koordinasi di tingkat dinas kabupaten/kota dan mengeliminasi pemahaman sempit bahwa penilik hanya dapat berkoordinasi dan bekerja untuk bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Kedua, pemahaman dan kompetensi penilik di bidang pendidikan kesetaraan masih perlu ditingkatkan terutama terkait dengan kebijakan standar isi dan standar proses pendidikan kesetaraan serta konfigurasinya pada spektrum pendidikan kesetaraan yang meliputi murni akademik, terintegrasi vokasi dan murni vokasi. Hal mana meletakkan pada standar isi dan standar proses pendidikan kesetaraan pada konfigurasi tiga spektrum tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dan masih menjadi persoalan di tingkat lapangan. (http://fauziep.blogdetik.com)


Berdasarkan struktur organisasi Kementrian Pendidikan Nasional yang baru, program pendidikan kesetaraan menjadi bagian dari pendidikan formal, Paket A dan Paket B menjadi bagian Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) sedangkan Paket C menjadi bagian Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen). Kebijakan ini menuai diskusi dan perdebatan yang panjang karena dengan dibawa ke dalam ranah pendidikan formal, program pendidikan kesetaraan akan kehilangan rohnya sebagai bentuk pendidikan formal. Hal inilah yang dikatakan akan terjadi formalisasi atas pendidikan kesetaraan. Tengara ini sudah muncul dengan adanya kebijakan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan program Paket B yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi pendidikan formal di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana dituangkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B (2011).

Saat ini posisi pendidikan kesetaraan sudah jelas, segala regulasi dan kebijakan terkait pendidikan kesetaraan mulai dari tingkat kementrian sampai ke dinas tingkat provinsi sudah dikerjakan oleh bidang pendidikan formal. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota pengelolaan pendidikan kesetaraan belum semuanya berada di bidang pendidikan formal. Hal ini masih membuat kebingungan pemangku kepentingan di tingkat lapangan, karena dinas kabupaten/kota langsung berhadapan dengan penyelenggara program pendidikan kesetaraan.

Sebagian kalangan beranggapan bahwa posisi pendidikan kesetaraan di bawah Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen sedang “kos” di dua Ditjen itu, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 jelas diatur bahwa pendidikan kesetaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal. Jadi walaupun pendidikan kesetaraan regulasi diatur oleh dua Ditjen persekolahan, namun hakekat dan roh pendidikan kesetaraan tetaplah pendidikan nonformal. Karena itulah pendidikan kesetaraan sekarang ini hanya sedang “kos” saja di Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen. Namun apabila di kemudian hari kemudian secara permanen akan menjadi penghuni tetap itu menjadi persoalan lain.

Sementara itu di sisi lain dengan terbitnya Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 bahwa salah satu jenis penilik adalah penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan. Disini akan terjadi konflik kepentingan di tingkat kabupaten/kota, karena pendidikan kesetaraan secara regulasi akan diatur dan dikola oleh bidang yang mengurusi persekolahan sementara Penilik dalam tugasnya selama ini berkoordinasi dengan bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Akankah penyelenggaraan pendidikan kesetaraan penjaminan mutunya dilakukan oleh Pengawas? Tentu saja tidak. Itikad baik sudah dilakukan oleh Dit P2TK Ditjen Dikmen yang melakukan bimbingan teknis kepada Penilik terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Lantas bagaimana sebaiknya implementasi di tingkat kabupaten/kota?

Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan hakekatnya adalah penilik yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, bukan semata di bawah bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Jadi pada tataran implementasi sebenarnya tidak ada masalah. Ketika Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melakukan tugas pokoknya pada satuan pendidikan program Kejar Paket A, B dan C ia berkoordinasi dan melaporkan hasil tugasnya kepada bidang yang mengurusi persekolahan, sedangkan ketika ia melakukan tugas pokoknya pada satuan pendidikan program pendidikan keaksaraan ia berkoordinasi dan melaporkan hasil tugasnya kepada bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Dengan demikian pendidikan kesetaraan penjaminan mutunya tetap menjadi tugas pokok penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.

Hal yang perlu dicermati adalah pertama, koordinasi di tingkat dinas kabupaten/kota dan mengeliminasi pemahaman sempit bahwa penilik hanya dapat berkoordinasi dan bekerja untuk bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Kedua, pemahaman dan kompetensi penilik di bidang pendidikan kesetaraan masih perlu ditingkatkan terutama terkait dengan kebijakan standar isi dan standar proses pendidikan kesetaraan serta konfigurasinya pada spektrum pendidikan kesetaraan yang meliputi murni akademik, terintegrasi vokasi dan murni vokasi. Hal mana meletakkan pada standar isi dan standar proses pendidikan kesetaraan pada konfigurasi tiga spektrum tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dan masih menjadi persoalan di tingkat lapangan. (blogdetik.com)

Kamis, 02 Juni 2011

Proyek Jalan Lingkar Jampea Selayar Kembali Di Anggarkan

Hingga saat ini hasil pelaksanaan pengerjaan proyek jalan lingkar jampea TA 2008/2009 di kecamatan Pasimasunggu kabupaten kepulauan Selayar masih terus menjadi buah bibir warga. Pasalnya hasil pengerjaan kontraktor dalam proyek tersebut saat ini malah sangat tidak bisa dimanfaatkan oleh warga setempat.  Lebih bagus yang dulu Pak ujar Patta warga Jampea kepada media ini.

Dalam kaitan pelaksanaan proyek dengan nilai puluhan Miliar ini malah pernah menjadi bahan penyelidikan pihak kejaksaan namun hingga saat ini tidak diketahui hasilnya. Menurut sumber, bahwa pelaksana proyek ini adalah orang berpengaruh di Selayar sehingga sangat sulit untuk memulai penyielidikan dan penyidikan.

Dari data dan hasil investigasi FPS yang dipaparkan pada sebuah forum wartawan selayar menyebut angka miliaran kerugian negara dalam proyek tersebut. Dan yang paling sangat menyolok adalah proyek ini tidak sesuai bestek. Sayang seribu sayang, hingga saat ini tidak ada pihak terkait yang berani menyentuh dugaan kasus korupsi miliaran rupiah anggaran negara ini.

Tahun ini beredar  informasi bahwa jalan lingkar berbau tersebut kembali dianggarkan oleh pemerintah. Berapa lagi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya atau dalam menutupi bau proyek ini " kita lihat saja nanti ujar sejumlah pengamat korupsi di selatan selayar .

Selasa, 31 Mei 2011

Hujan Lumpuhkan Aktivitas Warga Benteng Selayar

Selasa 31 Mei 2011, sejak pagi harinya hujan telah mengguyur ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar akibatnya sejumlah aktivitas warga terpantau lumpuh dan sepi,. Jalan poros juga terpantau sepi, termasuk sejumlah sarana umum yang biasanya ramai oleh warga .Sejumlah abang becak terlihat hanya mondar mandir di sejumlah jalan mencari penumpang yang hingga siangnya tidak nampak. Selain itu personil pln juga nampak sibuk melakukan pengecekan instalasi karena seringnya mengalami gangguan akibat angin dan hujan yang membawa daun dan pelepah kelapa hinggap di jaringan. . 


Hingga siangnya hujan terus mengguyur Kota Benteng Selayar, memang tidak kontinyu deras namun hujan tidak pernah berhenti sejak diniharinya.
Selain tempat umum, terpantau disejumlah perkantoran pemerintah juga sepi, khususnya di kantor Bupati Selayar dimana sejak pagi harinya tidak terlihat ada aktivitas seperti biasanya.
Dari pantauan , akibat hujan sejumlah pemukiman terpantau tergenang air hujan akibat gagalnya drainase.........

Proyek Jalan Lingkar Jampea Selayar Kembali Di Anggarkan

Hingga saat ini hasil pelaksanaan pengerjaan proyek jalan lingkar jampea TA 2008/2009 di kecamatan Pasimasunggu kabupaten kepulauan Selayar masih terus menjadi buah bibir warga. Pasalnya hasil pengerjaan kontraktor dalam proyek tersebut saat ini malah sangat tidak bisa dimanfaatkan oleh warga setempat.  Lebih bagus yang dulu Pak ujar Patta warga Jampea kepada media ini.

Dalam kaitan pelaksanaan proyek dengan nilai puluhan Miliar ini malah pernah menjadi bahan penyelidikan pihak kejaksaan namun hingga saat ini tidak diketahui hasilnya. Menurut sumber, bahwa pelaksana proyek ini adalah orang berpengaruh di Selayar sehingga sangat sulit untuk memulai penyielidikan dan penyidikan.

Dari data dan hasil investigasi FPS yang dipaparkan pada sebuah forum wartawan selayar menyebut angka miliaran kerugian negara dalam proyek tersebut. Dan yang paling sangat menyolok adalah proyek ini tidak sesuai bestek. Sayang seribu sayang, hingga saat ini tidak ada pihak terkait yang berani menyentuh dugaan kasus korupsi miliaran rupiah anggaran negara ini.

Tahun ini beredar  informasi bahwa jalan lingkar berbau tersebut kembali dianggarkan oleh pemerintah. Berapa lagi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya atau dalam menutupi bau proyek ini " kita lihat saja nanti ujar sejumlah pengamat korupsi di selatan selayar .

Mahasiswa Desak Penyelesaian Kasus Tiang Listrik Selayar

Peringatan hari ulang tahun ke-28 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar, Senin, diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa yang mengaku berasal dari Aliansi Mahasiswa Anti-Korupsi.

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut BPKP dapat mengeluarkan hasil audit kerugian material atas kasus dugaan korupsi pengadaan tiang listrik beton di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, untuk dijadikan alat bukti kejaksaan menuntaskan kasus itu.

"BPKP jangan menghambat kasus penyelesaian kasus yang sudah bergulir di Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Jangan ada kompromi dalam proses audit atas kasus itu," ujar Mamal Villa, koordinator lapangan aksi saat melakukan pertemuan dengan perwakilan BPKP di Makassar.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa mengancam akan menurunkan kekuatan massa yang lebih besar, jika tim investigasi BPKP belum menyerahkan hasil audit kasus tersebut ke kejaksaan dalam waktu 3 x 24 jam.

Diketahui anggaran proyek tersebut berjumlah kurang lebih Rp6,3 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikerjakan 2009 lalu oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Selayar.

Kepala Bidang Investigasi BPKP Sulawesi Selatan, Iman Ahmad Nugraha membenarkan bahwa pihaknya belum menyerahkan hasil audit itu, karena masih menunggu beberapa data dari pihak penyidik.

"Masih ada data yang belum diserahkan penyidik kepada kami, sehingga kami belum bisa menyerahkan hasil audit itu. Dengan kata lain, datanya belum lengkap," ungkap dia.

Iman yang menjadi juru bicara dalam pertemuan itu, menjelaskan BPKP tidak memiliki kewenangan memaksa agar penyidik menyerahkan data-data. Tugas BPKP hanya sebagai auditor.

"Kami memang memiliki kemampuan melakukan audit akuntansi, tetapi kami tidak bisa memaksa siapapun. Itulah beda kami dengan penyidik yang seharusnya menyerahkan data yang akan diaudit kepada kami," kata dia.

Mahasiswa akhirnya menutup pertemuan itu ketika pihak BPKP menawarkan makanan berupa "nasi kuning" kepada para demonstran. Penutupan pertemuan disambut dengan sorak dan tepuk tangan massa yang memadati ruang di lantai dua di gedung BPKP Makassar.

Aparat kepolisian dan beberapa unsur TNI juga berada di kantor BPKP yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar itu guna melakukan pengamanan dan mengendalikan aksi yang dilakukan para mahasiswa tersebut.(ANTARA News) -

Anggota Dewan Jangan Hanya Pintar Menyoroti dan Mengusulkan, Tapi Pintarlah Mengawasi

Hingga saat ini sejumlah masukan dan usulan terkait sejumlah pembangunan di wilayah kabupaten kepulauan selayar terdengar baik melalui media maupun melalui forum forum resmi lainnya. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh para anggota dewan yang memang merupakan suatu kewajiban mengusulkan segala kebutuhan masyarakat tentunya, namun sangat disayangkan karena semuanya hanya sebatas teori saja, pasalnya banyak yang kemudian diketahui bahwa apa yang diusulkan tersebut ternyata dilaksanakan untuk kepentingannya juga, misalnya dengan mengusulkan sarana air bersih namun kemudian yang mengerjakan adalah kontraktor arahannya " ini contoh saja ujar Arsil Ihsan, ketua FPS kepada wartawan di kantor DPR selayar baru baru ini. Mengenai adanya informasi bahwa seorang anggota dewan dari Makassar yang kemudian menyebut bahwa sejumlah wilayah kesulitan air minum dan cuci " Arsil menanggapi bahwa di Selayar ini belum ada satupun yang bisa disebut standart tersedia air minum dan cuci serta kebutuhan lainnya, semuanya dari alam dan belum ada yang di siapkan, memang ada upaya untuk melakukan pengolahan misalnya upaya PDAM Selayar untuk kebutuhan warga kota Benteng dan sekitarnya namun untuk mendukung bahwa ada kampung atau warga yang kesulitan air, saya belum bisa sependapat. Jangan kemudian memberitakan sebuah bayangan penderitaan dan kehausan seperti di benua Afrika sana, karena yang terjadi di lokasi yang dimaksud tidak seperti itu, ujar Arsil. jangan jangan ini mempunyai maksud proyeksi lagi " bos "hahahahahahah , kalau mau fair tolong para anggota dewan di profensi agar meninjau ulang bantuan pemukiman masyarakat miskin ke Selayar khususnya di wilayah kecamatan Bontomatene, agar jelas penggunanya atau yang mendapat bantuan tersebut, jangan malah setelah dana cair, percen jalan maka habis perkara, bukan begitu bos " hahahahahahahahahahahah tapi tolonglah di awasi " ujarnya. Maaf Bos ya maklum saja karena kita ini bagian dari warga yang trauma terjual lagi"

Rabu, 25 Mei 2011

Golkar Taka Bonerate Selayar Target 2 Kursi Pada Pemilu 2014

Diperkirakan 6 Ribu Anggota Siap Jadi Mesin Partai

Pengurus Partai Golkar Kecamatan Taka Bonerate mulai saat ini telah melakukan rekruitmen hingga mencapai enam ribu anggota partai guna mencapai target pada Pemulu 2014 dengan dua kursi di DPRD Kepulauan Selayar, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) II dari tiga kursi yang diperebutkan, meliputi Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasi Masunggu dan Kecematan Pasi Masunggu Timur.
Ketua Partai Golkar Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, Muhammad Ardi, Minggu (22/5) mengungkapkan optimismenya terhadap raihan partainya. Hal ini dapat dilihat ketika Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Selayar, Drs H Syahrir Wahab MM didampingi Sekretaris Golkar, Hasanuddin Chaer, ketika melakukan Temu Kader Partai Golkar se-Kecamatan Taka Bonerate yang dilaksanakan di Aula Gedung Pertemuan Kayuadi, Sabtu (21/5) mendapat sambutan luar biasa dari para kader Beringin.
Dalam temu kader Golkar tersebut, target enam ribu anggota partai khusus di Kecamatan Taka Bonerate, yang dihadiri seluruh ketua dan pengurus termasuk simpatisan Partai Golkar se-Kecamatan Taka Bonerate.
"Kalau ditarget enam ribu anggota untuk memenuhi dua kursi di Dapil II Kepulauan Selayar dari tiga kursi yang perebutkan," ucapnya sambil menirukan ucapan Ketua DPD Partai Golkar, H Syahrir Wahab MM yang juga Bupati Kepulauan Selayar.

Selasa, 24 Mei 2011

Sidang Perkara Fatmawati Seorang Anak Yatim Mulai Di Gelar PN.Selayar

Sidang perdana Perkara Pidana terkait  penyebar luasan issu yang berbau fitnah baik melalui sms maupun melalui cerita dari mulut ke mulut terkait Hamilnya seorang bendahara kantor Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu kabupaten Kepulauan Selayar  yang di duga telah dilakukan oleh 4 orang terdakwa diantara adalah seorang guru honor SD Kahu Kahu bernama Rajawati yang didudukkan sebagai terdakwa utama dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar Suparno SH.MH sebagi ketua majelis dalam sidang perkara tersebut.

Pada sidang pertama hari ini Senin (23/5) cukup ramai diikuti oleh sejumlah keluarga dan kerabat dari masing masing pihak, termasuk juga menjadi perhatian lsm yang mengutamakan advokasi Ham  serta wartawan. Padahal sidang tindak pidana ini disebut sebagai perkara ringan oleh salah seorang karyawan yang kebetulan berada di dekat penulis depan ruang sidang utama PN.Selayar saat meliput sidang ini .

Yang menarik dari perkara ini karena, perkaranya di angap sebagai perkara sepele alias perkara ringan namun terpantau Ketua Pengadilan Negeri Selayar langsung menjadi Hakim Ketua majelisnya. Dalam sidang kemudian terungkap bahwa Fatmawati,yang pada saat awal beredarnya sms dan cerita miring terkait dirinya pada awal bula Februari kemarin, sementara berada di kantor desa menjalankan tugasnya sebagai bendahara Pemerintahan Desa Kahu Kahu, tiba tiba salah seorang keluarganya meminta agar dirinya segera pulang karena Keluarga lainya sementara  menunggu di rumah, maklum saja Fatmawati adalah seorang anak yatim sehinga keluarga besar orang tuanya cukup perhatian. Sesampai dirumahnya, bertubi tubi pertanyaan meluncur kepadanya, terkait adanya berita beredar di Desa kahu kahu bahwa Fatmawati Hamil dan Telah melakukan perbuatan laknat dengan menggugurkan kandungannya yang merupakan hasil hubungan gelap dengan seorang lelaki. Fatmawati kemudian membantah semua tudingan tersebut dan siap bersumpah bahwa semua itu hanyalah fitnah yang motifnya adalah kecemburuan sosial dari orang yang mengedarkannya. Mendapat jawaban demikian ,keluarga Fatmawati kemudian sepakat melaporkan hal ini ke Pihak berwajib Di Polsek Bontoharu. dari hasil pengembangan pihak polisi, maka ditetapkanlah 4 tersangka yang menjadi biang beredarnya berita fitnah yang membuat sebagian besar keluarganya merasa malu, apalgi daerah ini adalah daerah yang masih manganut faham SIRI NA PACCE, yang bila di artikulasikan dalam bahasa Indonesia baku maka lebih baik mati daripada hidup bilatelah dipermalukan oleh orang lain. Berita yang beredar bahwa Fatmawati Hamil dan telah menggugurkan kandungannya hasil dari  berzinah dianggap oleh sebagian besar keluarga Fatmawati bahwa telah mempermalukan nama baik keluarga mereka apalgi Fatmawati adalah seorang gadis. Untuk menguatkan dan meyakinkan keluarganya bahwa dirinya masih perawan, maka Fatmawati rela membiarkan alat vitalnya di visum atas petunjuk pihak kepolisian, ujar Fatmawati kepada media ini. Semua yang ditanyakan oleh Hakim majelis dalam sidang perdana perkara ini dijawab lancar oleh para saksi . Fatmawati dalam sebuah kesempata bicara setelah ditanya oleh hakim, sempat terlihat sangat sedih dengn mata berkaca kaca, bahwa dirnya saat ini sangat merasa tertekan dan dituturkannya bahwa pekerjaannya sebagai bendahara dan pembuat pertanggungjawaban pemerintah desanya terpaksa tidak terlaksana akibat takut terhadap keluarga yang melarangnya untuk sementara waktu tidak terlalu banyak berbaur apalgi kadang kadang dirinya sering mendapat sentilan dan sindiran. Fatmawati juga malu terhadap masyarakat yang sebagian besar masih memperguncingkan dirinya dengan menghubungkan bahwa dirinya adalah seorang anak yatim yang terlantar dan tidak punya pelindung. Hal ini sangat  membuatnya rendah diri dan sakit hati apalgi bila kemudian ada yang malah menuduh bahwa hasil visum tentang dirinya ternyata benar dan semakin dirinya merasa sakit hati serta malu karena beredar juga kabar yang lebih menyakitkan bahwa saat di visum tersebut dirinya ditelanjangi sementara yang masyarakat tahu bahwa saat divisum tersebut bersamaseorang laki laki yakni anggota polisi penyidik laporannya, jelas Fatmawati .

Sejak beredarnya berita fitnah yang membuat bendahara Desa Kahu Kahu  dan sejak bergulirnya kasusnya di pihak berwajib sekitar 3 bulan lalu, Fatmawati memang tidak  seperti dulu yang sangat rajin dan disiplin. Namun hingga saat ini kami secara resmi belum melakukanupaya atau minimal belum memberi peringatan kepada bendaharawan tersebut, yang pasti akibat hal ini, sejumlah pertanggungjawaban dan sejumlah adminisrasi keuangan yang sangat dibutuhkan dalam proses pencairan anggaran pembangunan di desa kahu kahu hingga saat ini belum rampung. tentu saja ini akan berpengaruh pada rencana kegiatan yang membutuhkan anggaran secepatnya. Untk mencari alternatif dengan memindahkan pekerjaan ke personil lainnya sangat tidak mungkin karena cara pembuatan dan penyusunan format administrasi keuangan desa  hanya Fatmawati yang mampu, ujar kepala desa Kahu Kahu , Muhtar Basung saat di hubungi redaksi. Muhtar juga menambahkan bahwa sebagai kepala desa makadirinya segera akan memperingatkan kepada Fatmawati untuk segera melaksanakan tugas sebagaimana biasanya.

Dari hasil pengumpulan informasi dilapangan bahwa sejulah warga kahu kahu memberikan rasa prihatin atas adanya oknum oknum yang tega mempermalukan keluarga Fatmawati yang dikenal jujur, sopan dan hormat kepada warga serta sejumlah support  diberikan kepada pihak penegak hukum untuk membertikan ganjaran kepada pelaku yang memang selama ini dikenal sebagai seorang guru yang tidak simpati dan diinfokan leh seorang warga bahwa pernah bhertengkar mulut dengan sang guru di salah satu tempat ditengah desa. Selain itu, oknum guru yang didudukkan sebagai terdakwa utama di informasikan juga sebagai pengelola proyek Coremap II Selayar yang diduga termasuk dalam salah satu temuan BPK dan Inspektorat daerah rentan merugikan keuangan Negara."

Sidang dilanjutkan pada hari Rabu, 25/5 dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan di hadirkan oleh Jpu ,Andi Muhammad Ma"ruf SH.MH (*)

Sabtu, 21 Mei 2011

R01 : "Betulkah Bohongmu Fadli Syarif Alias Campalli " ?"

Akibat Penebangan Hutan Mangrove  
Akibat Penebangan Hutan Mangrove
banjir bandang pasca penebangan hutan mangrove di Delta Bua-Bua, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar akhirnya menjadi kenyataan. (http://patroliotda.blogspot.com)....................................
 
 



 

H 1, Nekara Open Race Bersama Nikki Super Sedot Ribuan Penonton Selayar

Hari pertama Sabtu (21/5) pelaksanaan lomba balap motor yang dikemas dalam Nekara Open Race 2011 di Kabupaten Kepulauan Selayar berlangsung cukup seru dan menegangkan, pasalnya pada sesi hari pertama ini, pembalap melakukan seleksi untuk lolos ke putaran selanjutnya termasuk para pembalap lokal Kabupaten selayar yang memang disiapkan kelas khusus terpantau juga ikut merasakan ketegangan persaingan ke hari ke 2 besok.

Nekara Open Race 2011 yang digelar di sirkuit Pemuda Benteng Selayar ini juga di ikuti oleh pembalap dari Kabupaten Bantaeng Dan Kabupetan Bulukumba serta daerah ;lainnya di sulawesi selatan. Event road race ini di sponsoro oleh Nikki Super dan boleh di bilang Nikki Super adalah event organizer yang kerap meramaikan Selayar setiap tahunnya baik dengan event artis maupun olah raga. Bagaimana hasil dan kelanjutan Nekara Open Race 2011 H 2 besok Minggu (22/5) tentulah akan semakin sengit dan seru.

Rabu, 18 Mei 2011

Sayap Dermaga Pamatata Selayar Rusak, Ganggu Bongkar Muat Penumpang


Kendati   jumlah  trip pelayaran kapal  feri  yang melayani warga selayar melalui  selat selayar setiap harinya terisi  seperti biasanya namun dalam  beberepa hari ,terakhir  sejumlah pengguna jasa penyeberangan  mengeluhkan seringnya jadwal pemberangkatan dan kedatangan molor dari jadwal tetapnya. Hal ini di sebabkan karena proses bongkar muat  di pelabuhan  feri pamatata  kabupaten kepulauan selayar  terganggu akibat patahnya  sayap  dermaga fery pelabuhan pamatata  akibat dihantam  gelombang saat cuaca buruk melanda wilayah selayar  beberapa waktu lalu
Sedikit  gambaran bahwa  pada bagian sayap dermaga Pamatat a yang patah adalah bagian dermaga yang cukup vital  saat proses bongkar muat kapal fery di pelabuhan ini pasalnya bagian yang patah adalah salah satu tiang utama  yang menjadi tempat mengikatkan tali  saat kapal sandar dan tambat  untuk bongkar dan muat  bisa dibayangkan bila kapal feri yang melayani penumpang dan menaikkan barang, kendaraan ke perut kapal sementara tambatan kapal ke dermaga  hanya  terikat tali pada bagian depan arah pintu masuk kendaraan saja, sementara pada bagian buritan kapal sama sekali tidak terikat sehingga kerap bongkar muat kendaraan terpaksa di tunda  karena  buritan kapal  bergerak terbawa arus laut  selajutnya  awak kapal kembali  meluruskan  randoor depan kapal sejajar dengan pintu masuk keluar kendaraan ke perut kapal dan penyangga  depan dermaga hidrolik  agar tidak  bergeser dan  tentu saja cukup membahayakan kendaraan dan penumpang menaiki kapal.  
Patahnya sayap dermaga , di pelabuhan feri pamatata selayar  adalah  penyebab terlambatnya proses bongkar muat  dan tidak menentunya jadwal pemberangkatan serta  kedatangan kapal feri yang beroperasi di jalur penyeberangan selat selayar , di benarkan oleh  Jamaludin SE, manajer operasional pt. Asdp indonesia feri  Cab.Selayar
Jamal  menambahkan bahwa  selain patahnya sayap dermaga sebagai tiang utama tambat untuk buritan saat bongkar muat, juga ada faktor lain diantaranya ,terjadinya pendangkalan di kolam pelabuhan bira kabupaten  bulukumba yang menjadi tujuan  pelayaran dari pelabuhan pamatata selayar ini dimana kapal kerap  terjebak di kolam dermaga saat  air  laut surut   sementara untuk melakukan pelayaran malam hari sangat tidak memungkinkan akibat rambu pelayaran yang tidak memungkinkan dan penerangan  di  2  pelabuhan feri  pada jalur ini yang sangat terbatas
Namun  Jamaludin  menyatakan bahwa , pusat telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi secepat mungkin sehingga setelah terehab maka semua bias jadi lebih lancer. Insya allah, kuncinya.

Penerbitan IMB Didominasi Pembangunan Gudang

Permohonan pembangunan gudang masih mendominasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam lima bulan terakhir.Berdasarkan data Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar, dibandingkan izin rumah tinggal, perbandingannya mencapai 30:1 untuk gudang.

Kepala Bidang Bangunan DTRB Makassar Agung Lahmuddin mengatakan, permohonan bangunan gudang jumlahnya sangat besar dibandingkan izin untuk rumah tinggal. ”Jumlah permohonan IMB sebenarnya seimbang,baik untuk rumah tinggal, penambahan, gudang, ruko, perumahan, tetapi kontribusi gudang sangat besar. Perbandingannya nilai IMB gudang 1:30 dengan rumah tinggal. Nilai IMB bergantung luasannya dan mempunyai hitungan,” papar dia kepada SINDO, kemarin.

Kendati gudang masih mendominasi, pihaknya tidak asal mengeluarkan rekomendasi atau izin.Pasalnya,DTRB terlebih dahulu menyesuaikan dengan aturan atau penentuan lokasi yang sudah ditetapkan pemerintah. “Di luar kawasan gudang, DTRB tidak akan menolerir untuk memberikan izin.Ini semua agar konsep tata ruang tidak semrawut atau asal membangun saja,”paparnya.

Dari realisasi pendapatan yang dikeluarkan DTRB,tercatat dari pemasukan Rp 8,4 miliar, sebagian berasal dari sumber bangunan pergudangan.Dari hasil itu,Target pendapatan2011sebesar Rp 18 miliar hingga pertengahan Mei 2011 sudah mencapai 45 % atau Rp 8,4 miliar.

”Untuk perolehan ini kami sudah ada surplus sekitar Rp 1 miliar.Apalagi ini belum sampai akhir Mei sehingga capaian target ideal dapat terwujud.Ini semua sudah termasuk permohonan bangunan gudang,” tandas Agung, yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sinjai dan Kepulauan Selayar.

Terkait realisasi target Rp18 miliar, pihaknya terus mengupayakan target per bulan bisa tercapai Rp1,5 miliar.Apalagi bulan ini jumlah tersebut sudah dipenuhi. Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar Zaenal Beta mengharapkan DTRB dalam mengeluarkan izin,termasuk gudang,dilakukan sesuai peraturan daerah yang berlaku.

”Kami hanya meminta pihak DTRB memperhatikan jelas pemberian izin gudang. Semua gudang harus di kawasan yang telah ditentukan sesuai aturan. Untuk izin gudang kan sudah ada titik wilayah yang diperbolehkan, seperti di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea,” pungkas dia.

Dia juga meminta dinas terkait bisa menertibkan gudang gudang liar yang ada dalam kota. Apalagi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota sudah berulang kali mengakui tidak pernah lagi memberikan izin di dalam kota. (seputar Indonesia)

Road Race Bupati Cup II Selayar Dipastikan Ramai

Nekara Open Road Race Perebutkan Bupati Cup II Selayar Dipastikan Seru

 NSC dan Nikki Super kembali menggelar event akbar di bumi Tanadoang Selayar pada hari Sabtu dan Minggu 21-22 Mei 2010 tepatnya di sirkuit non permanent Pemuda Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Lomba balap motor yang dikemas dalam Nekara Open Race 2011 kembali memperebutkan trophy Bapak Bupati Kabupaten kepulauan Selayar untuk yang ke 2 kalinya dimana pada Bupati Cup I telah terlaksana dengan sukses.

 Menurut panitia pelaksana yang juga menggandeng Nikki Super sebagai sponsor utama kegiatan ini, bahwa kegiatan lomba balap motor ini bertujuan positif bagi generasi muda yang setidaknya menjadi sarana penyaluran bakat dan minat secara terorganisir, bukan malah lomba balap motor kemudian dilakukan secara liar. Dalam Nekara Open Race dibuka 10 kelas, 1. Kelas Bebek 125 cc 4 Tak Tune up speed, 2.Bebek 110 cc 4 tak Tune up speed, 3. Bebek 125 Tune up Pemula 4. Bebek 110  4 Tak Tune Up Pemula. 5. Bebek 125 cc 4 Tak Standar Pemula 6.Bebek 110 4 Tak Standar Pemula. 7. Matic Tune up s/d 130 cc Pemula. 8 Bebek 4 Tak 125 cc Tune up Lokal Wil.IV.  9. Matic Tune up s/d 130 cc Pemula Lokal Selayar 10. Bebek Standar 2 Tak open.  Dari kelas kelas yang di siapkan panitia maka dapat dipastika bahwa penentuan juara umum tentulah diantaranya adalah kelas bebek standar 2 tak open, dan kelas tambahan penentu lainnya. Sementara itu kepastian jumlah pembalap yang akan ikut ambil bagian dalam event ini dipastikan akan membludak. Peserta dapat melakukan pendaftaran mulai sepekan lalu, ujar Kamal Nyampa yang mewakili Arman AS memberi penjelasan.

Dari seluruh event balap motor di wilayah Kabupaten kepulauan Selayar selalu saja menjadi salah satu daya tariktersendiri hingga dipastikan puluhan ribu penonton akan tumpah pada hari H pelaksanaanya.

SAR Selayar Berhasil Selamatkan 3 Pemancing Yang Mengalami Kerusakan Mesin


Setelah melakukan penyisiran selama kurang lebih 9 jam lamanya di perairan laut Pulau Gusung Selayar sesuai laporan yang diterima dari  keluarga Hamzah Raja  salah seorang pemancing yang berada di atas kapal yang mengalami kerusakan mesin sehari sebelumnya Selasa (17/5) sekitar pukul 17.00 Wita diperairan sebelah barat pulau gusung akhirnya di berhasil diselamatkan oleh tim SAR pos Selayar. Ke 3 pemancing saat ditemukan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan setelah terkatung katung selama 12 jam lamanya di perairan sebelah barat Selayar. Menurut Koordinator SAR Selayar Djuanidi saat di konfirmasi di kantornya, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita pada hari Selasa 17/5 menerima laporan dari seseorang melalui melaui telepon pengaduan SAR dengan menyampaikan informasi bahwa keluarganya yang berangkat melaut bmengalami kerusakan mesin dan sangat butuh pertolongan. Menerima laporan tersebut, SAR langsung merespon dengan menurunkan 9 personil dan sebuah perahu karet ukuran besar langsung melakukan penyirian di sekitar sebelah barat pulau gusung barat sesuai informasi awal yang diterima. Sekitar 3 jam berputar maklum dalam keadaan gelap, akhirnya kami putuskan memperluas wilayah penyisiran dengan mempelajari arah arus laut dan tiupan arah mata angin, sehingga kami putuskan untuk melakukan pencarian ke arah barat daya. Hingga akhirnya sekitar pukul 5 dinihari Rabu 18/5 kami melihat bayangan yang cukup jauh sekitar 17 mil laut dari arah barat benteng Selayar. Kami pun menuju ke bayangan tersebut dan menmukan   3 orang pemancing yang memang kami cari. Betul bahwa kapal yang mereka tumpangi mengalami gangguan mesin dan ke 3 nya tidak mampu berbuat banyak, ujar Junaidi. Melihat kondisi ke 3 korban telah mulai lemas maka kami pun melakukan upaya evakuasi secepatnya termasuk menarik kapal tersebut ke pantai gusung. Posisi mereka ditemukan telah memasuki wilayah perairan Kabupaten Bantaeng, atau arah barat laut Benteng.
Djuanidi juga menegaskan bahwa andai saja masih terlambat ditemukan kemungkinannya akan adat korban jiwa karena beberapa saat setelah mereka merapat di pelabuhan Benteng Selayar, cuaca agak berobak dan hujan juga tiba tiba mengguyur perairan laut Selayar.

 Ke 3 orang pemancing tersebut masing masing Hamzah Raja, Andi Jaelani ( koord.MCS Coremap II Selayar) dan Sukri. Masing masing telah kembali ke rumahnya.

Selasa, 17 Mei 2011

Kapolsek Bontoharu: Berpolitiklah yang Santun

Kapolsek Bontoharu, AKP Rahman meminta kepada seluruh warga Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pelaksaanaan pemilihan langsung Kepala Desa Tamalanrea yang direncanakan Juni mendatang senantiasa melaksanakan Politik yang santun dan bertanggungjawab.

Hal ini dikatakannya ketika menghadiri Safari Jumat Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar H Syahrir Wahab MM dan H Saiful Arif SH di Masjid Al Mubarak, Dusun Kalaroi Desa Tamalanrea, beberapa waktu lalu.
Menurut Rahman, dalam pelaksanaan pemilihan Kades Tamalanrea, tetap mengedepankan kekeluargaan meskipun pilihan berbeda, sehingga terlaksana demokrasi santun dan beretika.
Sekedar diketahui bahwa dalam wilayah kewenangan Polsek Bontomatene kemungkinan pemilihan langsung Kades, beberapa Desa pemekaran akan melaksanakan Pilkades, diantaranya Desa Tamalanrea sendiri, Desa Bontolempangang, dan Desa Mekar Indah.
Pekan ini bupati bersama wakil bupati bersama beberapa Kepala SKPD, akan melaksanakan kunjungan kerja di beberapa Kecamatan Kepulauan dirangkaikan dengan Safari Jumat serta pelantikan beberapa pengurus TP–PKK Kecamatan.
Kunjungan Kerja Bupati juga akan didampingi beberapa Kepala SKPD terkait, beberapa pejabat eselon III dan IV. Kunjungan kerja tersebut rencananya akan berangkat Senin (16/5) melalui pelabuhan Pattumbukang menumpang armada milik ASDP menuju Kecamatan Pasi Masunggu Benteng, di Pulau Jampea selanjutnya menuju Ujung Kecamatan Pasi Masunggu Timur selanjutnya akan menuju Pulau Bonerate di Kecamatan Pasi Marannu. Pada hari ketiga perjalanan menuju Kecamatan Pasi Lambena di Latokdok dan terahir di Kecamatan Taka Bonerate di Pulau Kayu Adi. (upeks)

Tembang 'Phinisi Nusantara' Riza Usman Perkenalkan Kabupaten Bulukumba

Penyanyi lagu daerah Bugis Makassar kelahiran Bulukumba, Riza Usman kembali menggeber single terbaru. Berbeda dengan lagu-lagunya yang lain yang berlirik bahasa Bugis, Makassar maupun Konjo, kali ini Riza menawarkan single berlirik bahasa Indonesia berjudul Phinisi Nusantara.

Lagu Phinisi Nusantara dikemas dalam irama reggae-pop dan sentuhan etnic music. Lirik dan aransemen lagu digarap sendiri oleh Riza. Lagu ini bercerita tentang Phinisi Nusantara yang sejak zaman purba telah melanglang buana ke seantero dunia. Namun secara tidak langsung beberapa bagian pada lirik lagu ini memperkenalkan letak geografis Bulukumba.

"Sebenarnya dunia luar itu  lebih banyak tahu Phinisi maupun nama Bira yang merupakan ikon Bulukumba. Namun kenyataannya nama Bulukumba sendiri kurang mereka kenal. Sementara Phinisi, Ammatowa, Bira dan lain-lainnya itu adalah bagian dari Bulukumba," kata Riza saat kepada RCAmusicnews di Bulukumba, Kamis (12/5).

Riza mengungkapkan, lagu ini secara khusus didedikasikan untuk Bulukumba. Riza berharap, lagu ini bisa menambah perbendaharaan khazanah karya musik anak negeri khususnya musik lokal namun bisa go nasional dan membantu promosi wisata di Bulukumba ke dunia luar. Meskipun menurut pengakuannya, sebagai awal, dana pribadi digunakan Riza untuk menutupi produksi dan distribusi lagu ini sebab single ini diproduksi secara independen (indie) alias tidak berada di bawah naungan major label sebagaimana album-albumnya yang terdahulu.

"Kalau ada pihak-pihak lain yang mau membantu pendanaannya..wah saya sangat welcome. Itung-itung ini merupakan sumbangsih kita kepada Bulukumba," kata Riza.

Lagu ini ternyata langsung direquezt oleh puluhan pendengar di RCA 102,5 FM sejak diputar pertama kali sebagai new entry pada Selasa siang (10/5) sebagai selingan dalam program news, Trend RCA.

Pada bulan April 2011 Riza meluncurkan album bertajuk Anging Bangngi . Riza yang sebelumnya memakai nama Amby S. kini 'ganti kulit' menjadi Riza Usman. Sebelumnya penyanyi yang populer dengan lagu Cabbondeng-Bondeng ciptaan Anci Laricci pada 2008 ini telah memiliki tiga album dalam bentuk kompilasi bersama penyanyi daerah lainnya.

Pada sekitar awal tahun 2010, Riza pernah menelurkan album bertajuk Lagu-lagu Daerah Konjo di bawah naungan Jansen Records berisi sepuluh lagu berlirik bahasa Konjo  yang sebahagian besar ciptaan sendiri. Kala itu Riza masih menggunakan nama Amby S. Lagu-lagu Konjo milik Riza yang akrab bagi masyarakat Bulukumba saat itu adalah lagu-lagu seperti Ikau To'ji, Ballo To'ji Kelong Konjoa dan A'ra' Anrong Ammangku.




(RCA 102,5 FM Bulukumba  News and Music Station)

Puluhan WTS Diamankan Bersama Tamunya

Polres Pelabuhan Amankan 58 PSK
Tim razia Polres Pelabuhan, amankan 58 Pekerja Seks Komersial (PSK) di sejumlah tempat hiburan malam (THM) di sepanjang Jln Nusantara, Sabtu (14/5) malam. Mereka yang diamankan itu, terkait tidak memilikinya kartu identitas terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Saat pemeriksaan KTP, terjadi ketegangan antara petugas dengan salah seorang pengunjung, pasalnya ada pengunjung melakukan perlawanan.
Untuk menghindari keributan, anggota langsung membawa pengunjung asal Ambon itu, ke Polres Pelabuhan untuk diperiksa lebih lanjut.
Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Audy A H Manus mengatakan operasi akan dilakukan secara rutin. Hal itu dilakukan untuk penertiban sejumlah tempat hiburan, baik PSK maupun pengunjung.
Ia menjelaskan tempat itu bukan saja sebagai tempat hiburan, namun berbagai kegiatan masyarakat disitu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan maka pihaknya terus pengamanan.
Selain itu, operasi yang melibatkan sekitar 70 personel itu juga, untuk mencari orang yang sementara dalam proses pencarian, karna biasanya pelaku sering mangkal di tempat hiburan malam.
Pihaknya terus mewaspadai wilayah pelabuhan, dengan maraknya teror bom yang belakangan ini terjadi.
Dari operasi itu, 58 PSK dan 4 pengunjung berhasil diamankan karna tak memiliki kartu tanda penduduk, akan diberikan pembinaan.
Petugas juga mengamankan sepasang muda-mudi yang pesta minuman keras di dalam kamar THM " Tujuh Bintang''. Mereka itu, Ryan (19) dan Sartika (21) warga Jl Alauddin. (Upeks)

Sulsel Menduduki Peringkat Ke 17 Nasional Kelulusan UN

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional dari total 62.857 peserta ujian tingkat SMA/MA di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini, sebanyak 385 tidak lulus atau setara dengan 0,61 persen. Angka ini menempatkan Sulsel pada peringkat 17 nasional.
Sementara kelulusan UN di Sulawesi Barat (Sulbar) lebih baik yakni peringkat 15 nasional. Dari total 7.691 peserta ujian di Sulbar terdapat 38 orang dinyatakan tidak lulus UN atau setara 0,49 persen.

Demikian pula dengan hasil UN untuk tingkat SMK, Sulsel juga berada di peringkat ke-17 atau sedikit di bawah Sulbar.

Dari total 28.628 peserta ujian, yang tidak lulus pada tingkat SMK tercatat sebanyak 172 atau 0,6 persen. Sementara hasil yang di Sulbar, dari total 4.099 peserta, yang tidak lulus hanya 63 orang atau 1,54 persen.

Sementara di Bulukumba catatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, tingkat kelulusan di SMA meningkat hingga 98,3 persen. Yang mengejutkaan, jenjang SMK memiliki kelulusan 100 persen.

.
(RCA 102,5 FM Bulukumba)

Berita Terkini Partai Golkar

Fraksi Golkar Tunggu Pengadilan
*Rekomendasikan PAW Ketua DPRD
 

Fraksi Golkar di DPRD Bulukumba merekomendasikan kepada Badan Musywarah (Bamus) DPRD Bulukumba untuk tidak menindak-lanjuti proses pergantian antar waktu (PAW) ketua DPRD Bulukumba yang saat ini dijabat Andi Muttamar Mattotorang.

Fraksi Golkar berasalan, ketua DPRD Bulukumba Andi Muttamar tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba. Muttamar menggugat DPD Partai Golkar Sulsel dan DPD Partai Golkar Bulukumba di PN Bulukumba terkait keputusan PAW ketua DPRD Bulukumba.
Menghindari dualisme ketua DPRD Bulukumba dan implikasi hukum dikemudian hari, Fraksi Golkar DPRD Bulukumba berpandangan sebaiknya proses PAW ketua DPRD Bulukumba dihentikan dan menunggu keputusan hukum dari pengadilan yang bersifat tetap.
Gugatan ketua DPRD Bulukumba Andi Muttamar terdaftar di PN Bulukumba Perdata No 15/PDT.G/2011/PN.Blk tertanggal 18 April 2011. Gugatan Andi tersebut diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 33 ayat 1. Perkara partai politik diajukan melalui Pengadilan Negeri.
"Itu keputusan yang sah Fraksi Golkar di DPRD Bulukumba. Lebih dari separuh dari 25 anggota Fraksi Golkar yang hadir dalam rapat fraksi yang berlangsung hari Jumat pekan lalu,"kata Zulkilie Saiye, anggota Fraksi Golkar, Jumat (13/5).
Di PP 16/2010 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD disebutkan, anggota parpol yang diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai dengan UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pemberhentian anggota parpol yang bersangkutan sah setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (*)

Kota Makassar Terpanas di Indonesia

Suhu Capai 35 Derajat C

Sepekan terakhir temperatur udara Makassar mengalami kenaikan yang tidak biasa. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Makassar, suhu kota ini mencapai 35 OC, jauh di atas kota-kota lainnya di Indonesia.
Situs www.bmkg.co.id Minggu (15/5) menyebutkan, dari 37 kota di Indonesia yang terpantau, suhu Kota Makassar di atas rata-rata kota lainnya di Indonesia.

Suhu Makassar Minggu kemarin, berada pada kisaran 24 OC-35 OC. Sementara kota lainnya hanya di kisaran 24 OC-34 OC (lihat grafis,-red).
Padahal, menurut Staf Bidang Jasa dan Pelayanan BMKG Wilayah VII Makassar, Karlina, suhu rata-rata di Makassar biasanya hanya berada di kisaran 24 OC -30 OC.
Penyebab kenaikan suhu ini tidak semata-mata karena global warming, tetapi juga faktor mikro lainnya, seperti kurangnya pohon, polusi udara kendaraan dan lainnya.
“Imbasnya, aktifitas di luar ruangan menjadi sesuatu yang sangat menyiksa,” ujarnya.
Menurut Karlina, temperatur udara saat ini di wilayah Makassar dan sekitarnya pada siang hari, jauh di atas suhu rata-rata.
“Di beberapa lokasi bisa jadi suhu panas ini dirasakan lebih signifikan terutama kawasan yang sangat minim pohon,” ujarnya
Lina mengindikasikan penyebabnya adalah karakteristik wilayah Kota Makassar yang memang berada di daerah pantai pesisir barat dan tentu saja dataran rendah.
Tapi, peningkatan suhu udara lebih banyak disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor dan panas yang dilepaskan dari sisa pembakaran.
“Masalah lingkungan kota ini memang tak mengalami perbaikan yang signifikan, bahkan rasanya degradasi lingkungan kian hari kian terasa,” ujarnya.

Masih akan Berlanjut
Menurut dia, kondisi cuaca seperti ini masih akan berlanjut sepekan ke depan. Walaupun, ada kemungkinan hujan.
“Kecepatan angin 6 km sampai 24 km per jam bertiup dari timur ke tenggara,” ujar Karlina.
Naik 1 OC per Tahun
Selain karena faktor perubahan musim dari hujan ke musim panas, ada hal lain yang sebetulnya menyebabkan suhu udara terasa begitu panas. Bahkan, Kantor BMG mencatat, kenaikan suhu di kota ini mencapai 1 OC setiap tahunnya.
Kenaikan suhu ini memang bukan terjadi tahun ini saja, sejak ancaman global warming kenaikan suhu memang terasa sangat signifikan.
“Cuaca panas akhir-akhir ini adalah gejala memasuki musim kemarau. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni sampai Agustus,” jelasnya.

Penjualan AC dan Kipas Angin Naik Drastis
Sementara itu, meningkatnya suhu udara di Makassar, menjadi tambang emas bagi pedagang elektronik.
Dari pantauan Upeks di beberapa pusat elektronik di Makassar, terjadi peningkatan penjualan Air Conditioner (AC) dan kipas angin.
Di Toko Alaska misalnya, terjadi peningkatan 100%. Rata-rata penjualan AC di toko ini sebesar 15 unit per hari. Namun sejak sepekan terakhir meningkat menjadi 30 unit per hari.
Menurut Sales Promotion Alaska, Taufiq, untuk penjualan AC di bulan ini meningkat dibandingkan dengan bulan kemarin. “Meningkat menjadi 30 unit per hari untuk semua merek,” ungkapnya.
Hal yang sama juga dirasakan pada jenis produk kipas angin. Dalam sehari penjualan kipas angin mencapai 50 unit hingga 70 unit .
“Kita biasamenjualsampai 70unit bulan ini,” ujar Fatmawati, SPG Alaska.
Hal yang sama juga terjadi di Carrefour Panakkukang. “Penjualan yang cukup signifikan dibandingkan pada bulan kemarin. Mencapai lima unit per hari,” ujar Mahetsa Atni, Superfisor Elektronik Carrefour Panakkukang, Minggu (15/5). (*)

Berita Terbaru Tentang Situs Resmi POLRI Jebol"


Situs Resmi Polri Dijebol "Mujahidin"

Lagi-lagi situs resmi lembaga negara menjadi ladang empuk para hacker. Kalau dulu sempat heboh situs resmi DPR yang muncul banyak gambar porno, kali ini para peretas menyerang alamat resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di dunia maya.

Berdasarkan penelusuran, saat mengakses situs resmi Polri di alamat www.polri.go.id, Senin (16/5/2011), pengunjung akan menemui kegagalan. Domain tersebut tidak bisa diakses sama sekali. Namun, setelah itu para pengguna internet diarahkan ke alamat http://www.polri.go.id/backend/index.html.

Alangkah terkejutnya ketika berhasil diakses muncul gambar dua orang sedang mengangkat bendera di atas sebuah bukit. Tampilan layar pun berwarna hitam dan tercantum tulisan yang bernada jihad mengatasnamakan Islam.

Berikut ini petikan isi tulisannya:

"Tiada tuhan kecuali Allah - Muhammad hamba dan utusan Allah"

"Bangkitlah singa-singa Islam!".

"Ya Allah Ya Tuhan Kami

Segala pujian dan kebesaran hanya milik Mu

Ya Allah Yang Maha Berkuasa Atas Segalanya

Yang Maha Besar Dan Maha Tinggi

Kami memohon dari Kebesaran dan Kekuatan Mu

Ya Allah berilah kemenangan kepada Mujahidin yang ikhlas di jalan Mu Ya Allah semoga Engkau senantiasa di sisi mereka, bersama mereka

Ya Allah, Engkau berilah kemenangan kepada mereka Berilah kekuatan kepada mereka Ya Allah Tuhan kami

Satukan hati, pemikiran dan pandangan mereka Ya Allah, fokuskan bidikkan senjata mereka Gabungkan kekuatan dan hujah-hujah mereka Ya Allah, tetapkan hati dan pendirian mereka

Ya Allah, kuasai musuh-musuh mereka Ya Allah, pecah belahkan kesatuan musuh-musuh Islam Ya Allah lunturkan semangat dan moral mereka

Ya Allah, lemahkan kekuatan mereka Ya Allah, campakkan ketakutan yang amat sangat ke dalam hati mereka Ya Allah, Tuhan kami Nasib kami di Tangan Mu Segala urusan kami serahkan kepada Mu

Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui keadaan kami Dan apa yang terjadi Tiada satu pun terlepas dari pengetahuan Mu Ya Allah, hanya kepada Mu kami mengadu kesengsaraan kami Ya Allah hanya kepada Mu kami mengadu kesedihan kami, masalah kami Hanya kepada Mu Ya Allah

Sumber :tribunnews.com

Senin, 16 Mei 2011

Pengen Tahu, Berapa Gaji Anggota DPR ?

Artikel berita tentang Mau Tahu Berapa Gaji Anggota DPR Perbulan ? Inilah Gaji Bulanan Anggota DPR

Setiap bulannya, gaji seorang anggota DPR minimal mengantongi gaji Rp 51,5 juta. Ini adalah besaran take home pay anggota Dewan setiap bulannya.

Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menunjukkan struktur gaji anggota DPR yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan serta penerimaan lain-lain. Besaran gaji pokok dan tunjangan tersebut sama untuk semua anggota Dewan. Hanya saja, mereka yang memiliki jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) bisa membawa pulang gaji Rp 2-3 juta lebih banyak.

Berikut ini adalah rincian gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan:

1. Gaji pokok Rp 4,2 juta

2. Tunjangan istri Rp 420 ribu

3. Tunjangan anak (2 anak) Rp 168 ribu

4. Uang sidang/paket Rp 2 juta

5. Tunjangan jabatan Rp 9,7 juta

6. Tunjangan beras (4 jiwa) Rp 198 ribu

7. Tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1,729 juta

Adapun jumlah gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan sebenarnya mencapai Rp 18,415 juta. Namun, setelah dipotong pajak dan iuran wajib DPR sebesar 10 persen, anggota hanya berhak atas Rp 16,207 juta.

Sementara itu, komponen penerimaan lain-lain anggota Dewan beragam sesuai dengan ada atau tidaknya jabatan seorang anggota pada alat kelengkapan Dewan. Untuk anggota biasa tanpa jabatan pimpinan alat kelengkapan Dewan rinciannya sebagai berikut:

1. Tunjangan kehormatan Rp 3,720 juta

2. Tunjangan komunikasi intensif Rp 14,140 juta

3. Tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran Rp 3,5 juta

4. Biaya penelitian dan pemantauan peningkatan fungsionalitas dan konstitusional Dewan Rp – (khusus ketua dan wakil ketua alat kelengkapan Dewan berhak atas Rp 500.000-Rp 600.000)

5. Dukungan biaya bagi anggota komisi yang merangkap menjadi anggota badan/panitia anggaran Rp 1 juta

6. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 5,5 juta

7. Biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif Rp 8,5 juta.

Dengan rincian demikian, anggota Dewan biasa bisa membawa pulang gaji  Rp 51.567.200 setiap bulan. Anggota merangkap wakil ketua alat kelengkapan Dewan mampu memboyong Rp 53.647.200, sementara yang merangkap ketua alat kelengkapan Dewan bisa membawa pulang Rp 54.907.200.

Anggota Komisi II DPR, Basuki T Purnama, menambahkan, setiap bulannya anggota juga dikenai potongan ataupun iuran wajib yang dikenakan oleh partai masing-masing yang sudah mengusung mereka ke Senayan. Besarannya bervariasi.

“Kalau Golkar, dipotong Rp 3,3 juta tiap bulan,” katanya kepada wartawan.

Gimana, Anda setuju atau tidak dengan gaji para anggota DPR tersebut ? Atau Anda kepengen jadi anggota DPR :D

Source : kompas

Rabu, 11 Mei 2011

Terus Menagih Janji Pak Gubernur Sulsel

Warga Bontobahari Tetap Blokir Jalan

Ribuan warga Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba,  tetap memblokir jalan trans Sulawesi. Warga menutup ruas jalan tersebut dengan merentangkan kain sepanjang 100 meter dan menanam pohon pisang ditengah jalan yang berlubang, Senin (9/5).

Warga juga menggunakan bambu dan jaring nelayan untuk memalang jalan agar kendaraan baik roda dua hingga roda empat tidak dapat melewati jalan tersebut.

Aksi warga tetap menuntut Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo agar merealisasikan janji-janjinya tiga tahun lalu kepada warga namun sampai saat ini, jalan yang merupakan akses wisata internasional itu tak kunjung diperbaiki.

Akibat aksi blokir jalan, Minggu kemarin, mobil Bupati Selayar terjebak di antara kerumunan massa. Bupati Selayar menolak untuk memberikan orasinya di depan ribuan warga yang sedang berunjuk rasa, terkait perbaikan jalan. Kendaraan yang ditumpangi Bupati Selayar dengan plat merah bernomor polisi DD 1 J ini terpaksa harus mencari jalan alternatif agar bisa keluar dari kerumunan warga yang telah menutup jalan sepanjang tiga kilo meter.


RCA 102,5 FM Bulukumba

Bocah 5 Tahun Tertembak Peluru Nyasar

Seorang bocah berusia lima tahun, Rizki Teguh Pangestu, warga Kampung Kongsi RT 12/ RW 4 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban peluru nyasar milik tetangganya. "Anak saya mengalami luka serius pada kepala bagian kanan akibat tertembus peluru senapan angin," kata ibu korban Dewi Yulianti, Selasa.

Peristiwa naas itu terjadi sekitar Selasa, sekitar pukul 10.00 WIB, saat itu anak laki-lakinya tengah bermain sepeda di depan rumah. Saat itu anaknya sedang melintas di depan rumah FA (35) tetangga korban yang rumahnya berhadap-hadapan tengah membersihkan senapa angin miliknya.

Dewi menyebutkan dirinya kala itu sedang mencuci baju di belakang rumah, jadi tidak mengetahui pasti peristiwa tertembaknya sang anak. "Saya tidak tahu pasti kejadiannya, karena saat itu saya sedang mencuci di belakang. Tiba-tiba ada tetangga yang bilang anak saya jatuh dari sepeda dan kepalanya berdarah," kata Dewi.

Saat ditemukan, kondisi anaknya sudah terjatuh dari sepedanya dengan kondisi bersimbah darah di bagian kepada. Dewi mengatakan, awalnya dia dan tetangganya mengira anaknya terkena batu, tapi setelah dibawa ke Puskesmas Cigombong ternyata terkena peluru.

Pihak Puskesmas lalu merujuk sang anak ke RS Azra untuk mendapatkan perawatan intensif. Sekitar pukul 13.00 WIB Rizki tiba di RS Azra dan langsung mendapatkan perawatan intensi di ruang ICU.

Dewi yang sangat khawatir dengan peristiwa tersebut mengatakan bahwa FA telah bertanggungjawab atas peristiwa tersebut dan bersedia menanggung seluruh biaya perawatan anaknya. Menurut informasi dari petugas RS Azra, rencananya Rizki akan dibawa ke rumah sakit di Jakarta untuk mendapatkan perawatan lebih intensif karena kondisinya sangat kritis.

(Sumber: Antara)

Sidrap, Sinjai, Bone, Maros, Gowa, dan Kota Parepare Perlu Mewaspadai Kasus Flu Burung




Enam Kabupaten di Sulsel Perlu Waspadai Flu Burung
Enam daerah sentra produksi unggas di Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Sidrap, Sinjai, Bone, Maros, Gowa, dan Kota Parepare perlu mewaspadai kasus flu burung. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan diketahui, kebutuhan masyarakat Sulsel terhadap ayam berkisar 70 ribu hingga 90 ribu ekor per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen disuplai dari enam daerah produsen ternak itu.

"Kebetulan keenam kabupaten itu merupakan sentra produksi unggas di Sulsel sehingga harus mewaspadai kasus flu burung. Sebenarnya angka unggas yang terjangkit flu burung dari tahun ke tahun berhasil ditekan, berkat kesigapan petugas di lapangan, termasuk peran aktif masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran virus flu burung," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel H Murtala Ali di Makassar, Rabu, kepada para wartawan.

Pada musim peralihan seperti saat ini, pemasok ayam di Kota Makassar harus mengantisipasi penyebaran virus H5N1. Murtala mengaku, pihaknya sudah menyebarkan sekitar 300 ribu dosis vaksin dan disinfektan ke daerah-daerah yang rawan terjadi kasus flu burug.

Mengenai jumlah kasus flu burung di Sulsel, Murtala mengatakan, hingga Mei 2011 tercatat sekitar 12 ribu ayam dan bebek terjangkit flu burung.


(Sumber : RCA 102,5 FM Bulukumba )

Selasa, 10 Mei 2011

Ribuan Keluarga Dan Kerabat Serta Warga Antar Kartini Ke Peristirahatan Terakhir


 Ribuan keluarga dan kerabat Kartini yang tertembak dan diduga dilakukan oleh Briptu Dedi Arsandi anggota Polsek Pasimarannu Polres Selayar yang tidak lain adalah suaminya sendiri mendapat simpati yang luar biasa dari  warga kabupaten Kepulauan Selayar. terbukti sejak kedatangan jenazah setelah otopsi pada Senin petang (9/5) hingga ke pemakaman di Benteng Selayar, terpantau ribuan pelayat dengan keharuan yang tidak dapat disembunyikan dari wajah masing masing tampak sekali, dan hal ini bertahan hingga jenazah Kartini di kuburkan, warga tidak bergeming dari lokasi pemakaman dan rumah duka. 
Sementara itu hingga saat ini Briptu Dedi Arsandi yang di diduga sebagai pelaku penembakan terhadap istrinya masih terus mendapat pemeriksaan intensif di Mapolres Selayar termasuk sejumlah anggota polsek pasimarannu dimintai keterangan terkait kasus ini.

Dari hasil pengumpulan informasi bahwa proyektil dan hasil otopsi telah ditangan penyidik namun hingga saat ini belum diketahui hasil lengkap otopsi jenazah Kartini di RS.Bhayangkara Makassar pada Minggu (8/5) kemarin.

Kartini (alm) adalah seorang ibu muda berusia 29 tahun. Kartini meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak berusia balita. yang pertama adalah anak laki laki berusia kurang lebih 1 tahun dan anak ke 2 masih berusia 9 bulan. Dikhabarkan dan santer dibicarakan oleh kerabat serta warga bahwa Kartini sementara mengandung janin berusia 2 bulan"



Senin, 09 Mei 2011

Usai Otopsi Di RS.Bhayangkara Makassar, Keluarga (alm) Kartini Kembali Ke Selayar Untuk Prosesi Pemakamam (Foto bekas peluru menembus kepala Kartini)

Hingga sore hari Senin (9/5) ratusan keluarga Kartini (alm) terpantau berkumpul di rumah duka jalan Kompleks Pasar Lama benteng Selayar menunggu jenazah tiba dari Makassar. dari informasi yang ada, bahwa jenazah telah diotopsi di Rumah Sakit Polisi Bhayangkara. Hal ini dilakukan demi terangnya kasus ini, mengingat sejumlah rumor dan issu serta informasi yang berkembang belum ada yang dapat di pastikan kebenarannya. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang keluarga Kartini saat berbincang dengan media ini. Dan hal ini tentu sejalan dengan apa yang telah di katakan oleh KapolresSelayar AKBP.Setiadi kepada sejumlah media bahwa hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ini. Termasuk upaya ola Tkp dan pengumpulan barang bukti.

Sebelumnya juga beredar informasi liar bahwa korban melakukan bunuh diri namun informasi ini juga belum jelas, termasuk bila ada informasi bahwa korban di tembak oleh suaminya sendiri Briptu Dedi arsandi yang saat ini telah di tahan di mapolres Selayar dan sementara menjalani pemeriksaan intensif,juga tidak bisa langsung dibenarkan, hal inilah yang banyak terdengar dari sejumlah perbincangan ditengah tengah keluarga Kartini.

Sementara dari informasi yang berhasil dihimpun, bahwa Kapolsek Pasimarannu AKP.Syamsudin Banor juga telah dimintai keterangan di Mapolres Selayar,  termasuk personil polsek lainnya yakni Peltu.Malik juga telah di mintai keterangan terkait dugaan senpi yang di informasikan jenis revolver yang di buktikan dengan adanya proyektil peluru diatas ranjang pada saat olah Tkp. Hal ini juga di jelaskan oleh Kapolres Selayar kepada salah satu media online.

Kutipan penjelasan keluarga Kartini kepada salah satu media juga menarik perhatian,  Menurut Subair, keluarga mencurigai suami Kartini, Dedy, yang adalah anggota polisi. Dalam beberapa bulan terakhir ini Kartini sering bercerita kepada ibunya bahwa dia sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Pasalnya Dedy kerap ringan tangan dan jarang pulang ke rumah.

Masih menurut Subair, sebelum Kartini tewas, suami-istri itu terlibat pertengkaran setelah Kartini menanyakan sepeda motor yang dijual Dedy tanpa sepengetahuannya. Hal itu diceritakan kepada ibunya, Andi Nawar, beberapa jam sebelum kejadian.

Di kening sebelah kiri guru Sekolah Dasar Bonarate ini terdapat luka tembak. Keluarga korban menduga ini adalah pembunuhan. “Kami otopsi untuk membuktikan kecurigaan kami. Ini tidak wajar karena luka di bagian kening kiri, sedangkan korban tidak kidal. Jadi, kemungkinan dia ditembak,” kata Subair, saudara korban.

Sementara itu sejumlah keluarga Kartini yang memang dikenal sebagai keluarga vokal, menegaskan bahwa semuanya kami serahkan kepada pihak berwajib, dan tentu saja akam kami ikuti perkembangannya.






(Dok. Selayar Terkini)

Up To Date

Pengikut